Sekda mengatakan, Metrologi itu bukan hanya sekedar membuktikan secara keilmuan alat ukur yang digunakan akurat, tetapi spirit atau nilai-nilai yang dikandung di balik keberadaan institusi UPTD Metrologi ini adalah menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran/ kedzaliman.
“Oleh karena itu jangan sampai petugas tera/tera ulang bisa diajak bekerjasama dengan pemohon untuk melakukan kecurangan dengan iming-iming uang atau barang,”imbuhnya.
Disamping itu, kata Sekda, Keberadaan UPTD Metrologi ini juga bisa menjadi sumber PAD dengan cara membuat perjanjian kerjasama dengan Kabupaten/Kota tetangga yang belum memiliki pelayanan kemetrologian.
“Agar dapat menarik minat Kabupaten/Kota tetangga bekerjasama dengan UPTD Metrologi Kota Langsa maka pelayanan kemetrologian yang diberikan harus kreatif dan inovatif,”sebut Sekda.
Turut hadiri : Direktur Metrologi Kemendag RI Dr. Rusan Amin,S.si,MT Kepala Bidang PKTN Disperindag Aceh Abu Bakar,SE,M.Si, Perwakilan Kejari Langsa, Perwakilan Polres Langsa, Perwakilan Kodim 0104/Aceh Timur, tamu dan Undangan Lanjutnya, terbentuknya UPTD Metrologi Kota Langsa ini tak lepas dari dorongan dan dukungan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat.
Kepada kedua pihak, Pemerintah Kota Langsa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
“Mohon jangan bosan untuk terus memberikan bimbingan kepada personil kami sehingga mereka bisa bekerja profesional, amanah, dan berintegritas,”pinta Sekda.
Sebelumnya, panitia pelaksana Disperindagkop dan UKM Kota Langsa Drs.Zulhadisyah Sulaiman,M.Sp, menyebutkan, berdasarkan undang-undang yang ada urusan kemetrologian menjadi urusan Kabupaten/Kota.
Keberadaan UPDT Metrologi diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat dan melindungi hak masyarakat dari kecurangan timbangan yang kerap dilakukan oleh oknum pedagang.
Sementara itu, Direktur Metrologi Kemendag RI Rusmin Amin, S. Si, MT menjelaskan, masalah ukuran, timbangan merupakan hal yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari.
Jika dilihat dari sisi agama, maka sangat jelas agama islam mengatur masalah tera, begitu juga dari sisi negara ada undang - undang yang mengatur.
Namun, dalam melaksanakan tertib ukur, sebenarnya yang harus menjadi perhatian kusus metrologi bukan hanya masalah tera, akan tetapi pengawasan yang paling penting.
“Kalau layanan sudah ada tolong dibuat unit pengawasannya,”tukasnya.
(arman suharza)
Posting Komentar
Posting Komentar