MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir
H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak anggota DPD RI perwakilan Sumut untuk
memperjuangkan tiga hal penting dan mendesak untuk segera mendapat
penyelesaian di Sumut.
Ajakan
tersebut dikemukakan Tengku Erry Nuradi dalam acara peresmian kantor
DPD RI Perwakilan Sumut di kawasan Jl Gajah Mada Medan, Sabtu
(7/11/2015). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD RI Irman Gusman,
empat anggota DPD RI perwakilan Sumut yakni Parlidungan Purba, Prof
Damayanti Lubis, Rizal Sirait dan Dedi Iskandar Batubara, mantan anggota
DPD RI perwakilan Sumut Yofie Batubara, Lundu Panjaitan dan Rahmat
Shah, Plt Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) H Sukran Jamilan Tanjung SE,
dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam
kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi menyebutkan, masalah pertama yang
harus mendapat solusi di Sumut adalah persoalan krisis listrik. Jika
tidak, pertumbuhan ekonomi dan roda pembangunan akan terganggu.
Kebutuhan
listrik di Sumut mencapai 1850 Megawatt (MW). Daftar tunggu yang
membutuhkan listrik mencapai 600 MW. Sedang pasokan daya yang tersedia
hanya sekitar 1.500 KW. “Pemadaman listrik di Sumut sedikit berkurang
sejak PLTU Pangkalan Susu 2×200 MW beroperasi. Tetapi daya yang masuk ke
sistem masih 200 MW. Sumut masih dalam kondisi krisis listrik,” tegas
Erry.
Beda
persoalan listrik yang di alami Sumatera Selatan (Sumsel) akibat
sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada tidak dapat
beroperasi maksimal akibat music kemarau dalam beberapa bulan terakhir.
“Kalau
di Pelembang, pembangikit tidak bisa menyuplai listrik karena
pembangkit tidak dapat berfungsi keseluruhan akibat debit air berkurang
karena kemarau. Terpaksa pemadaman 6 jam perhari. Kalau di Sumut,
pembangkitnya sendiri belum ada. Ini masalah serius yang butuh
penyelesaian segera,” sebut Erry.
Erry
juga menyebutkan, 500 MW daya listrik di masih berasal dari mesin
Diesel yang membutuhkan bahan bakar mahal, sekitar 30 sen perkilo Watt
Hour (kWh). Sangat mahal dibandingkan PLTA yang biaya operasionalnya
hanya sekitar 1 sampai 2 sen per kWh.
“Subsidi
kebutuhan bahan bakar minyak mesin disesel dari pemerintah pusat untuk
Sumut Rp 14 triliun pertahun. Bahkan hanmpir dua kali lipat dari APBD
Sumut yang hanya Rp 8,2 Triliun,” jelas Erry.
Masalah
yang tidak kalah urgen adalah mahalnya harga gas di Sumut. Bahkan
tercatat paling mahal di Indonesia, antara $ 14 sampai $ 15 perseribu
British Thermal Unit (MBTU). Sedangkan daerah lain seperti Pulau Jawa
hanya $ 8 sampai $ 9 per MBTU.
“Mahalnya
harga gas di Sumut berdampak terhadap dunia industri. Saya mendengar
kabar dari Kadin, sejumlah investor berencana menuntup usahanya akibat
tidak mampu menanggung biaya operasional akibat mahalnya gas sebagai
sumber energi.
Harga
gas di Sumut diharapkan mendukung dunia industry, apalagi pipa
penyaluran gas sejauh 300 kilometer dari PT Arun Aceh Utara, Aceh menuju
Belawan dan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Samalungun
segera terealisasi.
Persoalan
lain juga membutuhkan solusi adalah penyelesaian eks HGU PTPN seluas
5.800 hektar yang tak kunjung tuntas sejak tahun 2000.
“Kita
berharap ada kejelasan terkait eks HGU ini. Untuk itu, saya mengajak
anggota DPD RI perwakilan Sumut untuk turut memperjuangkan kejelasan
lahan ini agar tidak menimbulkan sengketa bagi masyarakat. Konflik tanah
salah satu persoalan yang paling rumit di Sumut,” jelas Erry.
Menurut
Erry, Pemprov Sumut tidak dapat menyelesaikan persoalan itu, tanpa
bantuan berbagai pihak, termasuk anggota DPD RI perwakilan Sumut yang
ada di Jakarta. “Besar harapan kita bersama, Pak Irman Gusman juga
berkenan memperjuangkan 3 masalah mendasar di Sumut ini. Persoalan ini
menghambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumut,” papar Erry.
Kendati
demikian, Sumut memiliki sejumlah potensi yang dapat mendongkrak laju
pembangunan dan perekonomian masyarakat. Dari beberapa potensi, Sumut
memiliki 4 kawasan yang mendapat payung hukum dari pemerintah pusat yang
termasuk dalam pengembangann wilayah strategis nasional.
Pertama
adalah Program Pengembangan Kawasan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo
(Mebidangro) melalui Pepres nomor 62 Tahun 2011. Program ini memacu
perkembangan Mebidangro menjadi kawasan yang saling terintegrasi.
Salah
satu terobosan dalam Program Mebidangro yakni pengoperasian Bus Rapid
Trans (BRT) yang telah diluncurkan Kamis (5/11/2015). Kini telah ada
angkutan massal yang melayani dua rute yakni Medan Binjai dan Medan
Lubuk Pakam.
“Untuk
saat ini masih 40 armada yang beroperasi. Program ini kita harapkan
dapat mengurai kemacaten arus lalu-lintas dan mengakomodir kebuturan
moda angkutan massal,” terang Erry.
Dalam
Program Pengembangan Kawasan Mebidangro, selanjutnya akan digulirkan
Program Penyediaan Air Minum (PAM) dan Program Pengelolaan Sampah yang
terintegrasi di Medan-Binjai, Deliserdang dan Karo.
“Doakan
agar dua program ini segera terealisasi. Penyediaan air bersih dan
pengelolaan sampah menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah,” papar
Erry.
Kemudian potensi kedua adalah pemanfaatan dan
pengembangan Kawasan Insudtri Strategis (KIS) Kuala Tanjung di Kabupaten
Batubara. Dalam program ini, pemerintah pusat memberikan perhatian
serius dalam pengembangan BUMN PT Inalum sebagai industri strategis
nasional bidang peleburan alumunium.
“Ada
beberapa BUMN di Sumut diantaranya PTPN2, PTPN3, Pelindo I dan PT
Inalum. Pengembangan PT Inalum diharapkan akan menjadi pemicu
pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung,” harap Erry.
Potensi
ketiga adalah Program Pembangunan Tol Trans Sumatra yang melintasi
wilayah Sumut. Akses jalan tol yang menghubungkan sejumlah daerah,
menjadi salah satu persyaratan dalam upaya menggenjot laju pembangunan
dan pengembangan daerah.
“Saat
ini pembangunan jalan tol dari Binjai menuju Medan hamper rampung.
Kemudian dilanjutkan ke Bandara Kualanamo Internasional Airport. Akan
melintasi Lubuk Pakam kemudian diharapkan tuntas dalam 2017 hingga ke
Tebing Tinggi. Program ini bagian dari Tol Trans Sumatra yang menjadi
program pemerintah pusat,” sambung Erry. Kemudian potensi keempat
adalah pengembangan KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun. Kasawan
tersebut menjadi pusat industry pengolahan hasil kelapasawit dan
turunannya. Tetapi program ini terancam terkendala akibat Sumut masih
mengalami krisis listrik.
“Persoalan
lain yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangke adalah masalah CPO
yang hingga kini masih dijual keluar negeri. Kita berharap pemerintah
pusat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perkebunan di Sumut menjual
CPO ke indutri di KEK Sei Mangke untuk diolah menjadi berbagai produk
jadi. Jika tidak, KEK Sei Mangke akan sulit tumbuh,” ujar Erry.
Potensi
kelima yang mendapat payung hukum pemerintah pusat adalah Program
Pengembangan Kawasan Strategis Danau Toba. Program ini merupakan langkah
strategis dalam mendongkrak tingkat kinjungan wisatawan ke Indonesia.
“Pengembangan
pariwisata Dana Toba belum mendapatkan sentuhan maksimal oleh 7
Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba. Dengan adanya program ini,
kita berharap Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba
terangsang melakukan pembenahan di daerah masing-masing. Bidang
pariwisata memberikan kontribusi luar biasa dalam meningkatkan PAD,”
saran Erry.
Kantor
DPD RI yang diresmikan merupakan asset Pemprov Sumut. Pengelolaan
diberikan kepada anggota DPD RI perwakilan Sumut dengan sistem
pinjampakai sementara waktu. “Sebelumnya, kantor ini rumah dinas untuk
SKPD Sumut. Tetapi diberikan untuk digunakan anggota DPD RI perwakilan
Sumut, agar masyarakat mudah bertemu dalam menyampaikan aspirasinya,
tanpa harus jauh-jauh pergi ke Jakarta atau bertemu di hotel dan tempat
lainnya. Kita berharap, DPD RI dapat memaksimalkan fungsinya
memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumut,” harap Erry.
Dalam
kesempatan itu, Erry juga menyempatkan diri mengajak undangan untuk
mengenang almarhum anggota DPD H Abdul Halim Haharap dan H Raja Inal
Siregar yang menjadi korban dalam kecelakaan Mandala pada 5 September
2005 lalu.
“Dalam
peresmian kantor DPD RI ini, mari kita doakan para pendahulu kita yang
telah tiada dalam tugas. Kakak kandung saya, saat itu sebagai Gubernur
Sumatera Utara aktif, Mayjen Tengku Rizal Nurdin, juga menjadi korban
dalam tragedi Mandala. Mari kita doakan mereka,” ajak Erry.
Sementara
Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, Sumut merupakan pintu gerbang
Indonesia bagian Barat yang harus mendapat perhatian serius dari
pemerintah pusat. “Kalau Sumatera Utara maju, Indonesia juga ikut maju.
Kalau banyak persoalan maka akan berpengaruh pada perkembangan
pertumbuhan nasional,” ujar Irman.
Untuk
itu, DPD RI akan terus memperjuangkan pengembangan semua daerah yang
menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional seperti Sumut dan
beberapa daerah lain. “Tentu tidak dapat dilakukan sekaligus di waktu
bersamaan, karena kemampuan pusat juga terbatas. Secara bertahap yang
nantinya akan menyeluruh hingga ke daerah terpencil,” sebut Irman.
Irman
mengaku, aspirasi masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur masih
terdengar sayup-sayup. Tetapi sesuai dengan semangat perubahan dari MPR
menjadi DPD, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi daerah sebagai salah
satu langkah menjaga keutuhan NKRI.
“Ketidakadilan
selalu menimbulkan masalah. Beberapa daerah mencoba melepaskan diri.
Ini tidak boleh terjadi lagi. Tiap daerah akan kita dorong untuk tumbuh
agar NKRI tetap utuh,” sebut Irman.
Irman
Gusman juga menyatakan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang memberikan
kemudahan kepada anggota DPD RI perwakilan Sumut dalam menyerap aspirasi
masyarakat dengan adanya kantor DPD RI di Medan.
“Ini
menjadi semangat baru bagi tiap anggota DPD perwakilan dari seluruh
daerah untuk memaksimalkan fungsinya memperjuangkan aspirasi masyarakat
daerah di pusat. Walau untuk sementara, kantor ini akan bermanfaat
banyak nantinya,” ujar Irman. Selanjutnya, DPD RI berupaya membangun
dan memiliki kantor sendiri di tiap provinsi. Berdasarkan hasil
kesepakatan, DPD RI akan menyiapkan biaya pembangunan, sedang lahan akan
dibantu oleh Pemprov masing-masing.
“Dalam
waktu dekat kita akan meresmikan kantor DPD RI perwakilan Sumatera
Selatan. Bangunannya lantai 3 diatas lahan 2.700 meter. Ada auditorium,
ruang sidang, ruang rapat dan dilengkapi alat telekonfrens. Kalau nanti
Gubernur mau rapat dengan DPD RI yang ada di Jakarta, cukup menggunakan
telekonfrens. Nantinya, jarak tidak jadi masalah lagi,” jelas Irman.
(red)