DPR : Kasus Kekerasan Seksual Anak Harus Diusut Secara Transparan

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ruf1ypOB7jKCIluspTGuL6mqJ-cV8VGGqze7V90HNkzC5DAflkgQeG9QB5R-EPVE8gtnKBKFo1B7Fo1VZ3suB9r9-R5r6-3dsfWOdnVjfWhJ8L9ahIhIggkT7mXl7Iuvlb-QzMTSw02f/s640/ketua+komisi+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ruf1ypOB7jKCIluspTGuL6mqJ-cV8VGGqze7V90HNkzC5DAflkgQeG9QB5R-EPVE8gtnKBKFo1B7Fo1VZ3suB9r9-R5r6-3dsfWOdnVjfWhJ8L9ahIhIggkT7mXl7Iuvlb-QzMTSw02f/w640-h426-rw/ketua+komisi+3.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta kepolisian untuk transparan dalam mengungkap kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menurut Herman, hal ini bukan semata demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian, tetapi lebih dari itu adalah untuk memberikan keadilan kepada semua pihak.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak itu jika ditemukan bukti baru. "Lakukan penyelidikan menyeluruh sesuai prosedur yang benar dan ungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya,” papar Herman dalam keterangan persnya, Sabtu (9/10/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini meminta Polri transparan mengusut kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur tersebut. "Kepolisian diharapkan membuka kembali penyelidikan terhadap laporan pemerkosaan terhadap tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri," kata Herman.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dia menegaskan kepada aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada ruang sekecil apa pun bagi mereka yang melakukan kejahatan dalam kasus pemerkosaan. "Terlebih berpikir bisa lolos dari jerat hukum setelah melakukannya,” kata Herman.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurut Anggota Dewan asal Ende, Nusa Tenggara Timur tersebut, kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, harus diselesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pastikan pelakunya mendapat hukuman, namun di saat yang sama juga lindungi identitas korban serta anak dan utamakan kepentingan terbaik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Aparat kepolisian harus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak. Dengan cara demikian barulah rasa keadilan di masyarakat bisa dipulihkan, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian," kata Herman.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami tiga orang anak berusia di bawah 10 tahun di Luwu Timur pada 2019 baru-baru ini viral di media sosial. Berdasarkan laporan ibu kandung ketiga anak, terduga pelaku tak lain ayah kandung mereka sendiri. Adapun Polres Luwu Timur sebelumnya telah menutup kasus ini karena menganggap lemahnya barang bukti yang ada.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Herman berharap, jika kasus ini kemudian dibuka kembali, masyarakat terus mengawal jalannya penyelidikan hingga ditemui titik terang perkara sebenarnya. "Bila kemudian kasus ini dibuka kembali, saya harap penyelidikan dilakukan secara profesional. Semua pihak harus serius menyelesaikannya seterang-terangnya," katanya. (rs)</div>

DPR : Kasus Kekerasan Seksual Anak Harus Diusut Secara Transparan

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta kepolisian untuk transparan dalam mengungkap kasus dugaan pemerkosaan ti...

Baca selengkapnya »

Tutup Pintu Masuk TKA Tanpa Pandang Bulu

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdLxbVxNZHzfdHLKuL58rsmHiMQQyFP5TFAYX0q6Ku3BKG_cWrGSQ1mRZO6vJPh6L8AlQClx3utteTEkETtiHbVHFahtQ07dHeyoWkNiurpbGxb8XZZAaxDOJBJw6keyt6REeStgbQBy4g/s1024/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-RI-Ahmad-Sahroni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1024" height="334" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdLxbVxNZHzfdHLKuL58rsmHiMQQyFP5TFAYX0q6Ku3BKG_cWrGSQ1mRZO6vJPh6L8AlQClx3utteTEkETtiHbVHFahtQ07dHeyoWkNiurpbGxb8XZZAaxDOJBJw6keyt6REeStgbQBy4g/w640-h334-rw/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-RI-Ahmad-Sahroni.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni</span></span></td></tr></tbody></table><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, beranggapan kebijakan larangan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia sudah sepatutnya diambil di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. Pasalnya, beberapa kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena kelonggaran pengawasan terhadap kedatangan warga negara asing (WNA).</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk," papar Sahroni dalam siaran Persnya kepada Parlementaria, Jumat (23/7/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Secara tegas Sahroni, juga berharap kebijakan pemerintah menutup pintu masuk bagi TKA selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. "Saya harapkan aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang," ujar Sahroni.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia meminta aturan terkait larangan tersebut dibuat secara jelas dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan industri. Meskipun terlambat, pemerintah baru saja mengambil kebijakan menutup pintu bagi TKA masuk wilayah Indonesia selama masa PPKM. Hal tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam beleid itu, TKA menjadi salah satu pihak yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya, izin masih diberikan kepada pekerja asing yang bertugas di proyek strategis nasional. Meskipun demikian, dia menerangkan bahwa aturan tersebut akan mulai berlaku dua hari ke depan sejak diterbitkan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurut politisi Fraksi NasDem ini, perlu masa transisi sejak diumumkan. Menurutnya, setiap kebijakan yang berurusan dengan kedatangan orang asing membutuhkan jeda waktu. Keputusan tersebut, kata dia, telah dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (rs)</div>

Tutup Pintu Masuk TKA Tanpa Pandang Bulu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, beranggapan kebijakan larang...

Baca selengkapnya »

Harga Gabah Anjlok, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdZzguaVRd_CA4mfauqsqtbGBNr5rsbK1mWmhVPICQhgqNpcdpw3u3Z47BRns_IwR7Yyx70XI1AQlwcR-T5IHj2swlreoyiZpQZhk397lIcK3xqyObGmj_HaHVL24iya-ijUx3vqgC1yz2/s640/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Johan+Rosihan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdZzguaVRd_CA4mfauqsqtbGBNr5rsbK1mWmhVPICQhgqNpcdpw3u3Z47BRns_IwR7Yyx70XI1AQlwcR-T5IHj2swlreoyiZpQZhk397lIcK3xqyObGmj_HaHVL24iya-ijUx3vqgC1yz2/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Johan+Rosihan.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan</span></strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA |GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah,” ujar Johan dalam berita rilisnya, Jumat (16/7/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi PKS ini mengungkapkan, perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas GKP turun sebesar 3,7 persen dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08 persen. "Demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3 persen," urainya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemi ini," tegas Johan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan. "Pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras. Maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil," ucapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani," papar Johan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia berpandangan, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.  </div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemi ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan," tutup Johan Rosihan. (rs)</div>

Harga Gabah Anjlok, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan JAKARTA |GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga g...

Baca selengkapnya »

Andi Akmal Catat Janji Pemerintah Tidak akan Impor dan Naikan PPN Beras

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrkw1FpKe9uGXpsJ9ggCkd8d2WSgPOH3FzpuaQFAsw5a22-hsLZsq69iHoHy2lcJChj36BGs7oZnmAnm7hrkC_RtREv7nT5yjzoPfK9iZDgCoo3M0a291p9nWAQmw9i4ejz4xQl_BPRAty/s640/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Andi+Akmal+Pasluddin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrkw1FpKe9uGXpsJ9ggCkd8d2WSgPOH3FzpuaQFAsw5a22-hsLZsq69iHoHy2lcJChj36BGs7oZnmAnm7hrkC_RtREv7nT5yjzoPfK9iZDgCoo3M0a291p9nWAQmw9i4ejz4xQl_BPRAty/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Andi+Akmal+Pasluddin.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;">Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.</span></strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV  DPR RI Andi Akmal Pasluddin mencatat janji pemerintah yang tidak akan impor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras. Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan importasi beras di saat stok beras nasional sedang surplus. </span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kita sudah sering ya, mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya, ya dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji pemerintah terutama persoalan importasi beras," ujar Akmal dalam berita rilisnya, Sabtu (10/7/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia mengatakan, saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar se-tanah air. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor,"  kata Akmal mengingatkan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi PKS ini memaparkan, saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan Perum Bulog, menyepakati tidak ada importasi beras. Kecuali beras premium mungkin masih bisa di samping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Kompaknya lembaga antar negara  ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat, karena selama ini yang terjadi apa yang diucap, lain lagi yang dikerjakannya. "Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada dimana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya," tukasnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Pria kelahiran Bone ini menekankan agar jangan lagi ada skenario importasi beras reguler karena memang prencanaan hasil panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu diraih. Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Sekali lagi saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan.  Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih  terjaga sebanyak 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini mucul gebrakan tidak enak berupa impor beras," tutup Andi Akmal Pasluddin. (rs)</div>

Andi Akmal Catat Janji Pemerintah Tidak akan Impor dan Naikan PPN Beras

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV  DPR RI Andi Akmal Pasluddin mencatat janji pemerint...

Baca selengkapnya »

Penanganan ‘Illegal Fishing’ Tidak Efektif, Komisi IV Nilai Akibat Anggaran Terlalu Kecil

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1_0aCa97cwlv4NsGFCoqzHf6m0d_TfFHoJZ9y-203L_eQLOpSU6IQXDkkuvxlRHpVpZlhrjF7yXsiGtXH3Xg2S2RbOfW1b2PGfNsRHGmi9MHdy496Ni_jFr3zZ9-eqqSxkHAdVcNLGSx/s640/Ketua+Komisi+IV+DPR+RI+Sudin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1_0aCa97cwlv4NsGFCoqzHf6m0d_TfFHoJZ9y-203L_eQLOpSU6IQXDkkuvxlRHpVpZlhrjF7yXsiGtXH3Xg2S2RbOfW1b2PGfNsRHGmi9MHdy496Ni_jFr3zZ9-eqqSxkHAdVcNLGSx/w640-h428-rw/Ketua+Komisi+IV+DPR+RI+Sudin.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Permasalahan illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia sangat mengkhawatirkan dalam setiap tahunnya. Untuk memerangi praktik illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari memperkuat patroli oleh tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bersinergi dengan penegak hukum, hingga tidak memberikan izin penangkapan ikan pada kapal asing.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai langkah-langkah yang diambil KKP untuk memberantas masalah illegal fishing di Indonesia sudah tepat, namun anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan masih terlalu kecil senilai Rp6,562 triliun sehingga langkah yang diambil tidak akan berjalan dengan baik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Percuma saja KKP melakukan berbagai pencegahan mengenai masalah ini anggarannya saja tidak mendukung, bagaimana mau memberantas berbagai macam pelanggaran laut. Saya contohkan gaji pegawainya saja sudah berapa, belum lagi hal-hal lainnya," tukas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu saat RDPU Panja mengenai Permasalahan Kelautan dan Perikanan, yang dilangsungkan secara virtual, Rabu (7/7/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus. Ia mengatakan, masalah illegal fishing di Indonesia belum tertangani salah satunya akibat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KKP belum mendukung untuk mengamankan ikan-ikan di laut Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia menyampaikan salah satunya ialah kapal-kapal patroli yang ada di Indonesia jumlahnya tidak cukup banyak sehingga tidak bisa menjagkau secara luas. "Kami pernah di ajak untuk melihat langsung kapal-kapal patroli kelautan tersebut jika memang dilihat menurut saya tidak akan efektif juga untuk memberantas illegal fishing," sebut Alien. (rs)</div>

Penanganan ‘Illegal Fishing’ Tidak Efektif, Komisi IV Nilai Akibat Anggaran Terlalu Kecil

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Permasalahan illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia sangat mengkhawatirkan dalam setiap tahunnya. Untu...

Baca selengkapnya »

Data Penerima BPUM Perlu Diperbarui

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCUAlEKXd8NI2p2zwA25tA2OvFPHSzy24Rc_cNYGGJ2bgpcwyDrNSVOG30XfBnygCn1Z_CxpoWko_Pdz0frjEApAG95lgs4eqbH7v1yR_zDnhE856Ns_ltbUn5pHdJLfFEWPuvqsAVuYHS/s640/data+penerima.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCUAlEKXd8NI2p2zwA25tA2OvFPHSzy24Rc_cNYGGJ2bgpcwyDrNSVOG30XfBnygCn1Z_CxpoWko_Pdz0frjEApAG95lgs4eqbH7v1yR_zDnhE856Ns_ltbUn5pHdJLfFEWPuvqsAVuYHS/w640-h426-rw/data+penerima.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Menyusul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) banyak salah sasaran, maka data penerima BPUM harus segera diperbarui (up date). Ini untuk menutup celah penyelewengan yang dilakukan penyelenggara BPUM dari pusat sampai ke desa.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan menyampaikan soal ini saat dimintai komentarnya lewat jaringan Whatsapp, Jumat (25/6/2021). "Seharusnya up date dilakukan minimal tiap bulan untuk data segala hal dengan digital sistem, baik sosial, kesehatan, UMKM, dan lain-lain. Semua bisa terlaksana bila dilakukan serius progresif mulai dari perangkat desa, kabupaten, provensi sampai pusat," kata Nasim.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak hanya BPUM yang banyak diselewengkan, bantuan sosial lainnya juga banyak tidak tepat sasaran. Seperti diketahui, hasil temuan BPK menyebutkan sebesar Rp1,18 triliun dana BPUM salah sasaran. Bahkan, Rp91,8 miliar di antaranya disalurkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yaitu sebanyak 38,2 ribu penerima.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator dapil Jawa Timur III ini mengaku, sudah sering kali mengingatkan agar semua bantuan sosial termasuk BPUM ini selalu dimutakhirkan datanya. Selain itu, akses mendapatkan bantuan itu harus mudah. Bila sulit diakses masyarakat, maka akan memunculkan oknum yang bermain dengan bantuan sosial tersebut. (rs)</div>

Data Penerima BPUM Perlu Diperbarui

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Menyusul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) banyak ...

Baca selengkapnya »

Anis Byarwati: Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrKt8hjggc1Ay5nzptaAAwC0tBt_BEYTLtDXPrGen1JGX3RZIo7L0UE1OL6IzsxIT-68dFfjBi9Liwu2TTJR-eF2-m0eN0rq4fDsmB7RoIsum2iBFIG-OPgb0zTE9kiTzfWgJ8lU7jL476/s640/Anis+Byarwati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrKt8hjggc1Ay5nzptaAAwC0tBt_BEYTLtDXPrGen1JGX3RZIo7L0UE1OL6IzsxIT-68dFfjBi9Liwu2TTJR-eF2-m0eN0rq4fDsmB7RoIsum2iBFIG-OPgb0zTE9kiTzfWgJ8lU7jL476/w640-h424-rw/Anis+Byarwati.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan tentang persoalan utama utang Indonesia. Catatan pertama, menurut Anis, persoalan utama utang Indonesia adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya. Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang,” ungkap Anis dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas, Rabu (23/6/2021) yang membahas Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini. Anis melanjutkan pada catatan kedua terkait dengan porsi utang. Porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13 persen dari total utang pemerintah. </div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Akan tetapi menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan, baik cicilan pokok maupun bunganya. “Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” katanya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi PKS ini kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil.  “Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” ujar Anis.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sejalan dengan itu, Anis menegaskan perlu klarifikasi apakah perhitungan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain? “Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah. Ini perlu klarifikasi,” pintanya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Catatan keempat disampaikan Anis, terkait data rasio utang terhadap ekspor yang telah mencapai 209 persen.  “Agar publik faham bahwa utang kita tidak baik-baik saja,” tegasnya. Sebagaimana diketahui rasio utang ini semakin mengkhawatirkan karena ekspor Indonesia menghadapi tantangan penolakan dari negara-negara lain dengan alasan lingkungan. Ekspor yang ditolak di negara lain itu seperti CPO dan batu bara.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain catatan di atas, Anis juga mengingatkan kekhawatiran BPK RI yang menyatakan meningkatnya utang pemerintah karena pandemi covid-19, sangat berbahaya. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa lalu (22/6/2021) BPK menyampaikan kekhawatirannya pemerintah tidak mampu membayar utang dan bunga utang, mengingat beberapa indikator yang cukup mengkhawatirkan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Indikator pertama, tren pertumbuhan utang yang sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dan indicator kedua rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam rapat ini, Anis meminta penjelasan lebih lanjut mengenai sumber pinjaman luar negeri baik dari bilateral maupun multilateral termasuk pinjaman dari negara lain. Legislator dapil DKI Jakarta I itu juga mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengelola utang dan menentukan sumber pinjaman.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Berdasarkan penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebutkan pinjaman luar negeri relatif memiliki bunga rendah. “Jika pinjaman luar negeri memiliki bunga yang rendah, seharusnya pemerintah tidak perlu  menambah utang lewat SBN. Sehingga kita perlu tahu seberapa rendah bunga yang dimaksud,” pungkas Anis. (ist)</div>

Anis Byarwati: Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan tentang persoalan utama utang Indonesia. Catatan...

Baca selengkapnya »

DPR Apresiasi KKP Soal Pelarangan Ekspor Benih Bening Lobster

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XyDMkad4RMsVqgkeOe_2SPqXhyEx7CPb8caCPjZa4vrnQ4zFuSIDqME-2yRY5qwnTF4xTk8EIPvPobaFj-cnsHCzh96qg5xGuApcF5-zjngR78lMkc3A9vkQVKT7sLwKFUtjNga1WVYl/s640/DPR.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XyDMkad4RMsVqgkeOe_2SPqXhyEx7CPb8caCPjZa4vrnQ4zFuSIDqME-2yRY5qwnTF4xTk8EIPvPobaFj-cnsHCzh96qg5xGuApcF5-zjngR78lMkc3A9vkQVKT7sLwKFUtjNga1WVYl/w640-h428-rw/DPR.jpeg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah melarang ekspor benih bening lobster secara resmi. Baginya, adanya pelarangan tersebut akan mendorong perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para pembudidaya lobster.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kami berharap (peraturan ini) disosialisasikan kepada masyarakat supaya bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan dan pergerakan perekonomian perikanan dan kelautan di Indonesia,” harap Yessy dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Pelarangan resmi ekspor benih bening lobster dicantumkan dalam Permen KKP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada pasal 18, secara tegas disebutkan, setiap orang dilarang menangkap dan mengeluarkan benih bening lobster ke luar wilayah negara Republik Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Akan tetapi, pada kesempatan yang sama, Politisi Fraksi NasDem itu sangat menyayangkan penambahan usulan pagu anggaran KKP tahun 2022 hanya sebesar Rp8,043 triliun yang nantinya akan dibagi dalam program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut dinilainya sangat kecil, tidak mencapai 1 persen dari APBN. “ini miris sekali. Kita ini negara maritim tapi berbicara anggaran saja sangat kecil,” tanggapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Oleh karena itu, Wakil Rakyat Dapil Kalimantan Barat II mendukung penuh penambahan anggaran KKP Tahun 2022 nanti hingga mencapai 14 triliun. Menurut Yessy, hingga saat ini KKP hanya mampu mengoptimalkan anggaran sebesar 30 persen. Dirinya berharap, ke depannya, KKP bisa bekerja dengan maksimal dan signifikan dengan meminimalisir kendala terutama berkaitan dengan teknis di lapangan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kami minta dirjen-dirjen yang berkaitan langsung secara teknis di lapangan terutama tentang penerima bantuan di sektor perikanan dan kelautan ini, segala persyaratan administrasi untuk program-programnya bisa dipermudah dan kontekstual untuk di daerah. Kami meminta agar petugas pelaksana lebih komunikatif terhadap masyarakat,” pungkasnya. (ist)</div>

DPR Apresiasi KKP Soal Pelarangan Ekspor Benih Bening Lobster

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah melarang eks...

Baca selengkapnya »

Covid-19 Makin Mengkhawatirkan, Netty: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnqp_iqLBjkDgR9n9P4i9ZnQjfggdfwFq3tMlBXHbHoRzX7l_a7bkneL01aL89xjXSvtCI9ZsUSJWakp9QuTBcVoMtVLb3SgpJL1w4WnDu_WCwj5wAgObRGqZwacpwwg1FzbCoRBpgqys5/s640/Covid-19+Makin+Mengkhawatirkan%252C+Netty+Opsi+PSBB+Harus+Segera+Diambil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnqp_iqLBjkDgR9n9P4i9ZnQjfggdfwFq3tMlBXHbHoRzX7l_a7bkneL01aL89xjXSvtCI9ZsUSJWakp9QuTBcVoMtVLb3SgpJL1w4WnDu_WCwj5wAgObRGqZwacpwwg1FzbCoRBpgqys5/w640-h428-rw/Covid-19+Makin+Mengkhawatirkan%252C+Netty+Opsi+PSBB+Harus+Segera+Diambil.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #4c4c4c;">Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. </span></strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah. Ia menambahkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat,</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” tegas Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (23/6/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">PSBB sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Menurutnya, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang  ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas masyarakat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui  aturan  yang ketat  dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi  akan abai dan tidak peduli.  Opsi pemberlakukan PSBB seperti  di awal pandemi harus diambil.  PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ungkapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan  strategi tarik  rem dengan  pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator dapil Jawa Barat VIII menambahkan, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 diantaranya adalah anak-anak. “Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Netty mengingatkan agar pemerintah tidak lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan  penuh. "Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet,  bahkan  siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan   untuk antisipasi lonjakan pasien," sambungnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Netty juga mengingatkan para orangtua agar disiplin prokes dan bertanggung jawab memberi perlindungan kepada anak-anaknya. "Pastikan  anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya," pesannya. (ist)</div>

Covid-19 Makin Mengkhawatirkan, Netty: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.  JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah ...

Baca selengkapnya »

DPR Soroti Penambahan Anggaran Rehabilitasi Hutan Mangrove

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiftxs2X7F956hmR4eXfHpoXsM8Lw721obvqRqmQ6OcK_8r2zA08Xxx4s-7qeoirq8rY7jHxJWm3pRRlTmdn9FnSDb17-SWKHfsEuw5DDw4ZU0-KZmNTEESxWBFEU3NRouN4cXecr0yHzqp/s640/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Suhardi+Duka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiftxs2X7F956hmR4eXfHpoXsM8Lw721obvqRqmQ6OcK_8r2zA08Xxx4s-7qeoirq8rY7jHxJWm3pRRlTmdn9FnSDb17-SWKHfsEuw5DDw4ZU0-KZmNTEESxWBFEU3NRouN4cXecr0yHzqp/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Suhardi+Duka.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan pengajuan perubahan anggaran tahun 2021. Walaupun begitu, ia menyoroti soal penambahan anggaran sejumlah Rp5,9 triliun untuk Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM). Baginya, penambahan anggaran tersebut perlu dipertimbangkan kembali.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kami tidak bisa menyetujui penambahan anggaran Rp5,9 triliun kalau hanya untuk BRGM saja,” terang Suhardi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Perlu diketahui, penambahan anggaran tersebut akan digunakan dalam program kerja rehabilitasi hutan mangrove. Dirinya pun mengusulkan akan lebih baik anggaran tambahan rehabilitasi mangrove itu dipertimbangakan untuk dibagi dengan satuan kerja lainnya yang berada di lingkup KLHK. Menurutnya, dalam menetapkan alokasi anggaran harus mengutamakan asas manfaat yang tinggi.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan tidak hanya hutan mangrove yang membutuhkan rehabilitasi,  hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan jenis hutan lainnya perlu diperhatikan. Baginya, kerusakan hutan di Indonesia saat ini diakibatkan karena aturan soal perlindungan hutan tidak tegas dan para pemangku kebijakan tidak taat asas.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sejalan dengan Suhardi, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mempertanyakan soal program rehabilitasi mangrove yang berada di bawah naungan BRGM. Ia menegaskan jika KLHK ingin memaksimalkan dampak program rehabilitasi mangrove maka dalam penerapannya harus berkeadilan supaya terciptanya perlindungan hutan terutama hutan mangrove secara menyeluruh di Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sebagai informasi, program rehabilitasi mangrove menjadi bagian dari program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta Inspektorat Jenderal KLHK mengawal program rehabilitasi tersebut supaya tidak melenceng dari tujuan PEN sekaligus mencegah terjadi monopoli dalam pengadaannya. (ist)</div>

DPR Soroti Penambahan Anggaran Rehabilitasi Hutan Mangrove

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) JAKARTA | GLOB...

Baca selengkapnya »

Puan Maharani: Planet yang Sehat Bukanlah Pilihan, Melainkan Kebutuhan

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguHCd0XV_geXDnwLgMJnHPEnsTMS5y_95g5-zvIBdIrem9-cgcb_YOs_2pTzNwN_aWPzeQ5TPVebSNsMDMkL84QavFkRUObdn4LMuCB8eXHAnYLTHNOBu25R2UX8uu_XZ3evzNvbqf5PYd/s640/puan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguHCd0XV_geXDnwLgMJnHPEnsTMS5y_95g5-zvIBdIrem9-cgcb_YOs_2pTzNwN_aWPzeQ5TPVebSNsMDMkL84QavFkRUObdn4LMuCB8eXHAnYLTHNOBu25R2UX8uu_XZ3evzNvbqf5PYd/w640-h428-rw/puan.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menanam pohon pada Hari Bumi Sedunia</span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung segenap pemulihan dan pelestarian lingkungan dan alam Indonesia. Dukungan ditunjukkan Puan dengan menanam pohon pada Hari Bumi Sedunia (Earth Day) yang diperingati setiap 22 April  dengan tema khusus tahun 2021 ini yaitu Restore Our Earth atau Pulihkan Bumi Kita. Puan mengungkapkan, tema tersebut fokus pada proses alam, teknologi hijau yang sedang berkembang dan pemikiran inovatif yang dapat memulihkan ekosistem dunia.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Restore Our Earth juga bermakna bahwa mitigasi atau adaptasi bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi perubahan iklim. Setiap tahun, lebih dari 1 miliar orang di 192 negara berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bumi. Demikian disampaikan Puan dalam pidato Peringatan Hari Bumi 2021. Acara digelar dengan penanaman pohon alpukat bersertifikat dan pohon langka lainnya serta peresmian pemasangan biopori di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kita harus memulihkan bumi tidak saja karena kita peduli dengan alam, tetapi karena kita membutuhkan bumi yang sehat untuk mendukung pekerjaan, mata pencaharian, kesehatan, kelangsungan hidup, dan kebahagiaan kita. Planet yang sehat bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Ini langkah kecil yang berdampak besar,” ujar Puan seraya berharap ibadah puasa yang sedang dijalankan tidak mengurangi semangat untuk membuat lingkungan sekitar yang telah hijau menjadi lebih hijau.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan, penanaman pohon merupakan salah satu upaya dalam menjaga lingkungan, memulihkan ekosistem dan membantu menciptakan ekosistem baru. Serta, mencegah terjadinya banjir sebagai salah satu upaya pemulihan bumi di lingkungan terdekat. “Saya berharap, penanaman pohon ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal yang sama di lingkungan kita masing-masing, termasuk di rumah. Selamat Hari Bumi,” pesan Puan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Puan mengingatkan, penanaman pohon tidak hanya sekedar seremonial namun juga perlu tindak lanjut perawatan sebagai perwujudan cita-cita DPR menjadi green building. “Sebelum penanaman pohon, DPR RI sudah lama mengurangi penggunaan botol plastik kemasan air sekali pakai dan ke depan terus mengurangi penggunaan kertas lalu beralih menjadi basis elektronik (e-parlemen). Cita-cita DPR menjadi green building dan kita sangat peduli climate change,”  pungkas Puan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Pimpinan BURT DPR RI Novita Wijayanti dan Evita Nursanty didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Biro Pimpinan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, dan Plt. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Mohammad Djazuli. (rs)</div>

Puan Maharani: Planet yang Sehat Bukanlah Pilihan, Melainkan Kebutuhan

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menanam pohon pada Hari Bumi Sedunia JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani...

Baca selengkapnya »

DPR Minta Kejelasan Hasil Seleksi 34 Ribu Guru PPPK Tahun 2019

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gl9tcKidPXfhwPTiRStgmOk7bkZxmf3Qim9AVw58Ddi3IJYIvj1DJnXA52n7s3APrGioi6eqmkv5GvFHYuMYECZTrDoIeDBKYLvI3P6LZHnixrrf7KEhg7DknCVPb-6BK3sHGNNPZovo/s640/DPR+Minta+Kejelasan+Hasil+Seleksi+34+Ribu+Guru+PPPK+Tahun+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gl9tcKidPXfhwPTiRStgmOk7bkZxmf3Qim9AVw58Ddi3IJYIvj1DJnXA52n7s3APrGioi6eqmkv5GvFHYuMYECZTrDoIeDBKYLvI3P6LZHnixrrf7KEhg7DknCVPb-6BK3sHGNNPZovo/w640-h428-rw/DPR+Minta+Kejelasan+Hasil+Seleksi+34+Ribu+Guru+PPPK+Tahun+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: medium;">Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin</span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk segera menyelesaikan permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019. Hampir dua tahun, nasib 34.000 guru yang telah mengikuti seleksi PPPK belum memiliki nomor induk dan terkatung tanpa kejelasan.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Ada 34.000 guru honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 hingga kini statusnya belum jelas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK," jelas Azis dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Kamis (15/4/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah mengevaluasi kembali pelaksanaan seleksi dan proses penetapan guru PPPK tahun 2019. Evaluasi ini menjadi urgen agar hambatan yang terjadi selama rekrutmen tidak terjadi kembali pada rekrutmen satu juta guru yang nantinya akan diselenggarakan pada tahun 2021.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lolos seleksi pada 2019 Sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," pungkas Azis. (rs)</div>

DPR Minta Kejelasan Hasil Seleksi 34 Ribu Guru PPPK Tahun 2019

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN...

Baca selengkapnya »

Legislator Sarankan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM Minimal 5 Lembaga

<p><span style="background-color: white;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitVfxe0rNunJNT4STlM2sBpcp3MQ-sB2rN3XajA_gi2unehNPmjqndFlQelA9E4H7SrWl3gAh8BiApNxf6PdsuZ81DuMuK8gcnQitj8z72sasYSCbkfwdJIAey9gkJikGwOxMb-_h8ndYs/s640/Anggota+Komisi+VI+DPR+RI+Nevi+Zuairina.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitVfxe0rNunJNT4STlM2sBpcp3MQ-sB2rN3XajA_gi2unehNPmjqndFlQelA9E4H7SrWl3gAh8BiApNxf6PdsuZ81DuMuK8gcnQitj8z72sasYSCbkfwdJIAey9gkJikGwOxMb-_h8ndYs/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+VI+DPR+RI+Nevi+Zuairina.1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: small;">Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina</span></strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white;"><br />J</span><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">AKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina  menyarankan agar peraturan tentang penyaluran Bantuan bagi  Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dikembalikan  lagi seperti aturan awalnya, yakni ada 5 lembaga pengusul untuk penyaluran BPUM. Alasannya adalah agar terjadi ekosistem yang baik yang saling kontrol dalam implementasi program sehingga tujuan utama dari program yang diluncurkan dapat tercapai sesuai harapan.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Pada dasarnya saya sangat mendukung BPUM ini untuk terus dilanjutkan. Namun yang sudah terjadi tentu ada monitoring evaluasi nya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pada masa berikutnya, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM memastikan jika penyaluran BPUM 2021 ini bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima," ucap Nevi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Nevi sangat menekankan pada evaluasi  program BPUM untuk 1 juta pelaku usaha kecil dan mikro senilai Rp2,4 triliun yang telah diluncurkan pertama kali pada 24 Agustus 2020 lalu. Dari evaluasi ini, munculnya kendala di lapangan masih banyak terjadi, sehingga kedepannya, mesti ada perbaikan yang signifikan demi efisiensi dan efektifitas dana negara membantu masyarakat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Pada tahun 2021 ini, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, ada penambahan anggaran Rp11,76 triliun dengan besaran bantuan langsung Rp1,2 juta. BPUM ini ditargetkan untuk 9,8 juta penerima pelaku usaha mikro yang belum menerima pada 2020.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Saya mendukung bahwa calon penerima BPUM tahun 2021 diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi, usaha mikro keci dan menengah kabupaten/kota ,Sedangkan penyalurannya melalui Bank BUMN, Bank BUMD dan Kantor Pos yang ditentukan Kuasa Pengguna Anggaran. Yang penting Kemenkop terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan lancar," ucapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan, tantangan dalam penyaluran BPUM untuk pelaku UMKM adalah perkara data, sehingga perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa yang akan datang. Basis Data UMKM merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan bisa membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait UMKM agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kami dari Fraksi PKS mengusulkan  penyaluran BPUM ini dikelola Kemenkop saja dengan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM lebih dari satu lembaga. Dengan banyak lembaga akan memperluas aspek transparansi, sehingga meminimalisir penyelewengan. Kami berharap BPUM ini terus ada dan semakin membantu masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah meningkat taraf hidup dan kehidupannya," tutup Nevi. (rs )</div>

Legislator Sarankan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM Minimal 5 Lembaga

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina J AKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina  menyarankan agar peraturan tentang pe...

Baca selengkapnya »

Julie Sutrisno Dukung Pemerintah Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTu493qEc8xmUKaxYo4EdO9NEjetF-C71zZXRyR_KwVuaNApXhvp9ErrhKWmvq8Pa4Wy_y4BBz4Pt0NQcxRKtZY6D2dLJpSkUa0Fryd1Ai0l8s0J5va7Pk7ffZCTFr3hAcHravNwDK0Zwh/s640/Julie+Sutrisno+Dukung+Pemerintah+Rehabilitasi+Ekosistem+Mangrove.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTu493qEc8xmUKaxYo4EdO9NEjetF-C71zZXRyR_KwVuaNApXhvp9ErrhKWmvq8Pa4Wy_y4BBz4Pt0NQcxRKtZY6D2dLJpSkUa0Fryd1Ai0l8s0J5va7Pk7ffZCTFr3hAcHravNwDK0Zwh/w640-h424-rw/Julie+Sutrisno+Dukung+Pemerintah+Rehabilitasi+Ekosistem+Mangrove.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"><span style="color: #2b00fe; font-size: small;">Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno saat rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).</span></span></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno mendukung upaya pemerintah untuk merehabilitasi ekosistem mangrove. Dikatakannya, dampak kerusakan mangrove yang sangat luas terhadap ekosistem biota laut juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kami mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan mangrove agar turut menjaga kelestarian ekosistem mangrove," ucap Julie di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain hal-hal teknis seperti metode penanaman, analisis arus, dan kualitas air, sambung Julie, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu bagaimana agar masyarakat turut serta secara aktif dalam merawat dan memantau progres rehabilitasi mangrove untuk menjamin keberlanjutan program.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Program rehabilitasi ekosistem mangrove juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perspektif gender, antara lain melalui pemberdayaan perempuan kelompok muda serta dengan peningkatan kualitas teknis di kawasan mangrove," ujarnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, edukasi aktivitas rehabilitasi ekosistem mangrove juga harus lakukan dengan menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh keluarga atau masyarakat setempat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kepedulian masyarakat terhadap kawasan mangrove harus terus ditingkatkan. Rehabilitasi dan konservasi hanya akan berlanjut dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya perlu ada edukasi mengenai potensi  kawasan hutan mangrove sebagai tujuan wisata agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat," pungkasnya. (rs)</div>

Julie Sutrisno Dukung Pemerintah Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno saat rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota ...

Baca selengkapnya »

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Kritik Kemendes Soal Dana Desa

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJjcC_F_lbYnVyQtYYDWIGwTQSgBniume9ItRj3qcZJElAv5OaRSCOScra2bz8cQ_qMYhh_0uKLIfNU6xcpCA4SM58VCmkl5fo2oik0WXQESI1zOzOfbGwsIQY7JYO1f0OmSGGqZg1cgUg/s640/Lasarus+Kritik+Kemendes+Soal+Dana+Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJjcC_F_lbYnVyQtYYDWIGwTQSgBniume9ItRj3qcZJElAv5OaRSCOScra2bz8cQ_qMYhh_0uKLIfNU6xcpCA4SM58VCmkl5fo2oik0WXQESI1zOzOfbGwsIQY7JYO1f0OmSGGqZg1cgUg/w640-h426-rw/Lasarus+Kritik+Kemendes+Soal+Dana+Desa.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPR RI, Senin (15/3/2021).</strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Penggunaan dana desa oleh aparat desa dan pemerintah daerah kurang mendapat pengawasan yang memadai. Para kepala desa hanya tunduk pada bupat atau kepala daerah soal penggunaan dana desa. Lalu, di mana peran Kementerian Desa (Kemendes) dalam memonitor penggunaan dana yang bersumber dari APBN itu.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Kritik ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPR RI, Senin (15/3/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Pengguunaan dana desa yang bersumber dari APBN ini tentu domain kami untuk melakukan pengawasan. Saya melakukan monitoring di daerah-daerah. Di daerah ada sinergi antara kepala desa, inspektorat, dan Kepala Dinas Pemdes, banyak sekali saya lihat permasalahan penggunaan dana desa di daerah. Dan saya hampir tidak melihat peran dari kementerian. Ini kasat mata,” tegas Lasarus.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurut Lasarus, banyak pendamping desa justru tidak berperan baik. Malah hanya memuluskan laporan anggaran desa agar tetap mendapat kucuran dana tahun berikutnya. Banyak sekali temuan penyimpangan dari tahun ke tahun yang terus dibiarkan. Apalagi, para kepala desa dalam konteks ini hanya tunduk pada bupati.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Ada beberapa bupati incumbent yang memanfaatkan momen pencairan dana desa menjelang pencoblosan. Yang seperti ini kan sudah tidak sehat lagi penggunaan dana desanya. Sejauh mana monitoring Kemendes PDTT akan hal ini. Ini sudah kelewat kasat mata," ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Kalau dibiarkan terus menerus, dana triliunan rupiah akan menguap. Idealnya, dana yang bersumber dari APBN harus dimanfaatkan sesuai regulasinya untuk kesejahteraan rakyat. "Sejauh mana kita mengetahui sumber-sumber dari APBN betul-betul digunakan sebagaimana mestinya melalui koridor yang sudah kita tetapkan," kilah Lasarus, penuh tanda tanya. (rs)</div>

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Kritik Kemendes Soal Dana Desa

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Ab...

Baca selengkapnya »

Penghapusan Abu Batu Bara dari Kategori Limbah B3 Melanggar Konstitusi

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHeoY8HX8WHaUxJXhIpYXc8K2ouw1WL8jbDDTh-MwN7ZbG_EtUQF9ymcxqE_TCLmvl9-VCIozrn_5_qdAieo-le1AJMvg8VRPA4toHzFxcvJGxOQEmD6_HUxWQ4jhYYmLZ0wbyhB6fRjD/s1200/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Andi+Akmal+Pasluddin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1200" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHeoY8HX8WHaUxJXhIpYXc8K2ouw1WL8jbDDTh-MwN7ZbG_EtUQF9ymcxqE_TCLmvl9-VCIozrn_5_qdAieo-le1AJMvg8VRPA4toHzFxcvJGxOQEmD6_HUxWQ4jhYYmLZ0wbyhB6fRjD/w640-h426-rw/Anggota+Komisi+IV+DPR+RI+Andi+Akmal+Pasluddin.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI  Andi Akmal Pasluddin mengaku kaget ketika pemerintah memutuskan mengeluarkan abu batu bara dari limbah bahan berbahaya beracun (B3). Aturan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Reaksi keras dilayangkan Politisi PKS ini terhadap adanya ketentuan yang menetapkan abu batu bara (fly ash dan bottom ash atau FABA) ) tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3. Padahal abu batu bara itu selain membahayakan masyarakat, juga telah menyalahi konstitusi negara Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Ini jelas melanggar konstitusi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pelonggaran regulasi dan penghapusan abu batu bara dari kategori B3 adalah bentuk pelanggaran konstitusi," tandas Akmal dalam keterangan persnya, Sabtu (13/3/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Peraturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan ini telah ditetapkan, diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021. Akmal mengatakan, peraturan ini baru saja diketahui publik pada awal maret ini, karena DPR RI dan masyarakat baru mendapat sosialisasinya dan menyadari betapa bahayanya peraturan ini bila dibiarkan dan berjalan di masa yang akan datang.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Wakil rakyat dapil Sulawesi Selatan II ini sangat menyayangkan sikap pemerintah yang sangat mengedepankan kepentingan ekonomi, dengan memperhitungan FABA sebagai bahan baku ekonomis, namun cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dijalakan secara berkelanjutan, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33," ujarnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut ia menjelaskan, paradigma berkelanjutan adalah pola pembangunan ekonomi yang berorientasi kepentingan jangan panjang, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada banyak riset telah disebutkan bahwa limbah abu batu bara merupakan limbah beracun dan berbahaya yang dapat merusak organ manusia, menyebabkan gangguan pernafasan, kanker, ginjal, bahkan kerusakan saraf.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Akmal menegaskan, ia bersama fraksinya PKS menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun  2021 dan mendesak mencabut kelonggaran pengelolaan abu batu bara dan tetap mengkategorikan fly ash dan bottom ash sebagai limbah b3. Sudah banyak kejadian penduduk dalam satu kawasan susah bernafas akibat terdampak limbah batu bara, seperti pada kawasan PLTU.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Untuk kepentingan masyarakat luas, lingkungan yang sehat dan bersih, dan ekonomi jangka panjang, maka kami tidak mentolerir bentuk ketidakhati-hatian pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena selain akan merusak bumi Indonesia secara keseluruhan, juga akan sedikit banyak merusak kualitas SDM kita bila terpapar racun residu batu bara ini," tutup Andi Akmal Pasluddin. (rs)</div>

Penghapusan Abu Batu Bara dari Kategori Limbah B3 Melanggar Konstitusi

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI  Andi Akmal Pasluddin mengaku kaget ketika pemerintah memutuskan mengeluarkan abu batu bara ...

Baca selengkapnya »

Komisi I DPR Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdV3bhxq9KwnLZrwLlGpyXbMu3CMWCm2n1WWSEggS3kEzvkmk4iV8OTIOz6dSkxyFA_rWSEjKNLLz0F7RVCJQHG5CxjMYcxW7gFtTQC05D-zlm-7Z_al6-fmyxIjron9sokV-eihmC2qbd/s640/Wakil+Ketua+Komisi+1+DPR+RI+Abdul+Kharis+Almasyhari..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdV3bhxq9KwnLZrwLlGpyXbMu3CMWCm2n1WWSEggS3kEzvkmk4iV8OTIOz6dSkxyFA_rWSEjKNLLz0F7RVCJQHG5CxjMYcxW7gFtTQC05D-zlm-7Z_al6-fmyxIjron9sokV-eihmC2qbd/w640-h426-rw/Wakil+Ketua+Komisi+1+DPR+RI+Abdul+Kharis+Almasyhari..jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari</strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi komitmen dalam rangka melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia. Komitmen itu dibuktikan dengan telah dibahasnya 194 dari total 317 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 15 Bab dan 72 Pasal dalam RUU usulan pemerintah tersebut.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Komitmen kami bahwa Komisi I ingin betul bahwa data pribadi seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi semaksimal mungkin. Ada banyak hal tentunya ke depan pembahasannya juga alot,” jelas Abdul Kharis saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema ‘Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi’.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">FGD yang dilaksanakan di Aula FH UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3/2021) ini terselenggara atas kerja sama Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Turut dihadiri Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi UI Yudho Giri Sucahyo dan Dosen Fakultas Hukum (FH UI).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Diketahui, RUU PDP merupakan usulan dari pemerintah kepada DPR yang dituangkan melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Presiden Joko Widodo dalam surat tersebut menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama Komisi I DPR RI membahas terkait RUU PDP tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ketua Panja RUU PDP ini menjelaskan adapun DIM yang belum selesai dibahas adalah yang menyangkut DIM Usulan Perubahan Substansial. DIM Substansial ini berkaitan pula dengan DIM yang lain sehingga jika sudah selesai dibahas, maka DIM terkait dengannya akan lebih mudah disepakati.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Ketika kita membahas subjek data, ternyata kaitannya banyak sekali. Kaitannya dengan kewajiban subjek, dan seterusnya. Kalau ada hak juga ada kewajiban di sisi yang lain semua yang berkaitan dengan subjek data dibahas panjang lebar dan sampai 20 Januari 2021, terakhir belum bisa disepakati DIM yang berkaitan dengan subjek data,” ujar Politisi PKS ini.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain terkait Hak dan Kewajiban Subjek Data beserta ruang lingkupnya, isu-isu krusial RUU PDP lainnya adalah pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, dan badan/lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Karim menilai pelindungan data pribadi dalam ekonomi digital harus diperkuat, seiring dengan Indonesia menuju industri 4.0 dan society 5.0.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Adalah kurang tepat bahwa masyarakat beranggapan Indonesia memiliki kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi, regulasinya memang ada saat ini melalui PP No. 71/2019 dan PP No. 80/2019. Tetapi, penguatan melalui pembuatan RUU PDP tentunya baik bagi masyarakat karena dapat mengharmonisasi ketentuan sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya. (rs)</div>

Komisi I DPR Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Ra...

Baca selengkapnya »

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMNC8p_u5GxT7uQwmDMVoU0U1WLxtRpa7oKESCtOWewBfMbhW4ko3TEFxx_uDoCHNz9m9sxl9OTQBSAet7uJbzB2M08lc_WX2moaozTqzUKBFwth57bnpoVfQZ-rTwBY0_jjFAVDKWXS1g/s640/Anggota+Komisi+XI+DPR+RI+Puteri+Anetta+Komarudin..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMNC8p_u5GxT7uQwmDMVoU0U1WLxtRpa7oKESCtOWewBfMbhW4ko3TEFxx_uDoCHNz9m9sxl9OTQBSAet7uJbzB2M08lc_WX2moaozTqzUKBFwth57bnpoVfQZ-rTwBY0_jjFAVDKWXS1g/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+XI+DPR+RI+Puteri+Anetta+Komarudin..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /><strong style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-size: 11.62px; font-style: italic;">Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin</strong></td></tr></tbody></table></span><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus Covid-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini menjadi yang pertama sejak varian tersebut mewabah di Inggris pada September 2020 lalu. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Varian baru ini disebut lebih cepat menular, sehingga respons sigap melalui pengetesan dan pelacakan perlu segera dilakukan secara masif guna mencegah angka penularan. Apalagi sebelumnya, Kabupaten Karawang sempat menjadi zona merah di awal tahun ini karena klaster penularan di kawasan industri. Ancaman inilah yang harus diwaspadai dan memerlukan sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator dapil Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta tersebut menambahkan, bahwa kecepatan penanganan varian baru virus ini juga dapat berpengaruh terhadap peran strategis dan kontribusi Kabupaten Karawang dalam mengungkit perekonomian Jawa Barat dan nasional.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Perlu juga diingat bahwa daerah ini memiliki keunggulan kompetitif sebagai salah satu pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia yang turut menjadi kontributor utama ekonomi Jawa Barat. Di mana, provinsi ini juga menopang hampir 15 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional. Oleh karenanya, keberhasilan penanganan penyebaran mutasi virus di Kabupaten Karawang tentunya akan berdampak pula pada laju perekonomian daerah dan nasional,” tegasnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah untuk segera mengembangkan penelitian secara mendalam terhadap perkembangan, risiko, dan bahaya dari varian baru virus ini. Baik dengan belajar dari pengalaman Inggris maupun negara lain yang juga menerima sebaran mutasi virus, serta dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian di Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Tujuannya supaya kita bisa mengetahui metode apa yang paling efektif dan dibutuhkan untuk mencegah eskalasi penularan varian baru virus ini. Terutama, sejauh mana efektivitas vaksin saat ini dapat melindungi diri dari mutasi virus tersebut,” ungkap Puteri.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Puteri pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan varian baru virus Covid-19 ini. “Waspada dan hati-hati memang wajib, tetapi masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir berlebih. Saat ini program vaksinasi Covid-19 sedang berjalan. Selain itu, kita tetap harus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dengan menjaga kesehatan diri, tentunya kita juga menjaga keluarga dan orang-orang sekitar,” pungkasnya. (rs)</div>

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus Covid-19 denga...

Baca selengkapnya »