Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.
JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mencatat janji pemerintah yang tidak akan impor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras. Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan importasi beras di saat stok beras nasional sedang surplus.
"Kita sudah sering ya, mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya, ya dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji pemerintah terutama persoalan importasi beras," ujar Akmal dalam berita rilisnya, Sabtu (10/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar se-tanah air. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor," kata Akmal mengingatkan.
Politisi PKS ini memaparkan, saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan Perum Bulog, menyepakati tidak ada importasi beras. Kecuali beras premium mungkin masih bisa di samping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya.
Kompaknya lembaga antar negara ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat, karena selama ini yang terjadi apa yang diucap, lain lagi yang dikerjakannya. "Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada dimana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya," tukasnya.
Pria kelahiran Bone ini menekankan agar jangan lagi ada skenario importasi beras reguler karena memang prencanaan hasil panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu diraih. Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia.
"Sekali lagi saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih terjaga sebanyak 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini mucul gebrakan tidak enak berupa impor beras," tutup Andi Akmal Pasluddin. (rs)
Posting Komentar
Posting Komentar