Kanwil Kemenkumham Sumut Ikuti Kegiatan Penyelenggaraan Program Pembinaan Hukum Nasional Melalui Teleconference

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, mengikuti Teleconference Rapat kerja dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Program Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara daring (online) menggunakan aplikasi Zoom yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Babel, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, bertempat di ruang Sekretariat WBK/WBBM lantai 1 Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. (Rabu,12/8/2020).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional membuka Rapat Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Program Pembinaan Hukum Nasional. Dalam pengarahannya, Kepala BPHN menyampaikan bahwa memasuki bulan Agustus 2020 ini, serapan anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional secara keseluruhan masih cukup rendah yakni hanya sekitar 50%.  Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rapat ini,terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran bantuan hukum seperti:

Percepatan pelaksanaan revisi anggaran bantuan hukum, yang merupakan anggaran terbesar dalam program pembinaan hukum di wilayah; Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum yang merupakan tarja b09 untuk Kantor Wilayah yang belum melaksanakan; Pelaksanaan kegiatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Hukum untuk Kantor Wilayah yang belum melaksanakan; Pelaksanaan kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum yang merupakan tarja b09 untkKanwil yang belum melaksankan; Revisi Anggaran terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemic covid 19. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Hukum, Teti Winarti, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi, Jalaluddin beserta staf.[rs]