Rakor
yang diikuti segenap kepala daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, KPU dan Bawaslu
Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia ini digelar untuk
mematangkan koordinasi dan memastikan tahapan Pilkada yang akan dimulai
15 Juni nanti tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi
Covid-19.
Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku pimpinan rapat
mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari Pilkada serentak 2020
tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 masih juga melanda Indonesia.
Kesepakatan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, lanjut
Mendagri, merupakan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) pada Rabu, 27 Mei lalu.
"Selain
sebagai keputusan politik bersama, alasan Pilkada tetap dilaksanakan
meski dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa
Indonesia dalam berdemokrasi. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia
bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal
negara-negara lain di dunia," kata Mendagri.
Alasan
lainnya, ungkap Mendagri, di dunia internasional, keberlangsungan
pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy
index) dari sebuah negara.
"Indeks
ini setiap tahun diumumkan oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan
selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional,
negara serta investor dalam menilai sebuah negara," jelasnya.
Berkaitan
dengan itu, Mendagri menginstruksikan penyelenggara dapat melakukan
koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada sehingga
seluruh tahapan dapat berjalan aman, sukses dan lancar.
"Perlu
diingat, Pilkada kali ini kita lakukan dalam kondisi yang berbeda
karena harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Jalankan semua
sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan sudah ditetapkan,"
pesannya.
Posting Komentar
Posting Komentar