 |
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI Bambang Kristiono didampingi Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi I menyerahkan cinderamata kepada Pangdam XIV/Hasanudin Andi Sumarengka di Ruang Suryadharma Makoopsau di Makassar, Sulawesi Selatan. |
JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Kodam XIV/Hasanudin, Koopsau II dan Lantamal VI di Makasar memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan terhadap adanya potensi ancaman dan gangguan yang ada di wilayah territorial ketiga kekuatan TNI tersebut. Oleh karena itu, kondisi kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesiapan personil sangat penting.
Sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang sangat concern terhadap kekuatan alutsista dan personil yang dimiliki TNI menyoroti hal tersebut saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi I dipimpin Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono dengan Pangdam XIV/Hasanudin, Pangkoopsau II, dan Danlantamal VI/Makasar di Ruang Suryadharma Makoopsau II di Makasar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/2/2020).
Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir (FPD) menyoroti pembinaan terhadap Koramil dan Babinsa sebagai ujung tombak kekuatam Kodam, kesiapan dan kekuatan dari pesawat dan armada kapal serta pangkalan yang dimiliki oleh Koopsau II dan Lantamal VI di Makasar.
“Ujung tombak kekuatan dari suatu wilayah Kodam adalah Koramil dan Babinsa, sejauhmana pembinaan Koramil dan Babinsa dalam mencipatakan kondisi keamanan di daerah. Apakah di setiap Kecamatan ada 1 Koramil dan apakah di setiap desa ada 1 Babinsa. Jangan sampe 1 Koramil membawahi 10 kecamtan, atau 1 Babinsa membawahi 1 atau 10 desa?” tanya legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini.
Lebih lanjut ia mempertanyakan kekuatan alut sista yang dimiliki Markas Komando Operasional Angkatan Udara II, serta armada kapal laut dan pangkalan yang dimiliki Pangkalan Utama Angkatan Laut VI/Makasar untuk mengukur kemampuan tempur kedua kekuatan TNI tersebut. “Bagaimana kekuatan kesiapan tempur, apa pesawat yang harus dimiliki, apa jenisnya, berapa yang ada. Lantamal, berapa pangkalan yang harus dimiliki, berapa kapal yang harus disiapkan, dan bagaimana kondisinya yang ada,” tanyanya lagi.
Senada dengan Darizal, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas (FGerindra) menyoroti dukungan alutsista yang dimiliki Kodam XIV/Hasanudin, Koopsau II dan Lantamal VI/Makasar untuk melakukan patrol periodic dan semakin meningkatnya ancaman keamanan terutama menjelang Pemilukada terutama di wilayah territorial Sulawesi.
“Terkait kesiapan alut sista, dengan tingkat kerawanan yang disampaikan apakah sudah terpenuhi, apakah perlu ada peningkatan, ataukah perlu penambahanan yang memang sangat dibutuhkan untuk mobilitas dan mobilisasi saat melakukan patrol rutin dalam rangka penanganan wilayah baik darat, laut, dan udara. Karena kami tahu wilayah laut Sulawesi ini sangat strategis dalam menangani pencurian-pencurian illegal misalnya dari pencurian kayu papua itu banyak sekali kayu-kayu illegal yang dibawa masuk ke Sulawesi, demikian juga dengan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memenuhi standar operasional bisnis perikanan yang harus dilalui. Pencegahannya sangat strategis di wilayah Sulawesi,” papar Yan.
Anggota Dewan Dapil Papua ini juga mempertanyakan kesejahteraan prajurit. “Komisi I sangat concern sekali bahkan dalam rapat internal komisi juga sudah diputuskan untuk pembentukan panja kesejahteraan prajurit ini. Kami ingin mendapatkan tambahan informasi terkait tunjangan-tunjangan yang selama ini sudah diterima maupun yang menjadi kendala dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL dalam membina wilayah territorial Sulawesi,” tanyanya.
Sedangkan anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon (FGerindra) mempertanyakan postur ideal yang ingin dimiliki Kodam XIV/Hasanudin, Makoopsau II, dan Lantamal VI/Makasar baik dari sisi alutsista maupun personel. “Secara utuh dan umum, anggaran pertahanan Indonesia masih dibawah 1%, yaitu sebesar 0,85% dari GDP kita. Termasuk salah satu yang terendah, yang tentu ini implikasinya kepada seluruh baik personil maupun alutsista akan kelihatan di wilayah-wilayah termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” jelas Fadli.
“Saya mau menanyakan apakah yang tadi disampaikan sebenarnya postur idelanya seperti apa, bukan sekedar existing condition sudah kita lihat. Maintenance pastinya memerlukan biaya besar. Tetapi sebagai negara terbesar dari sisi penduduk bahkan kita sekarang sudah di bilang sebagai negara maju, sebenarnya idealnya seperti apa, karena perbandingannya dengan Negara-negara tetangga kita,” terang politisi dapil Jawa Barat V ini.[red]
Posting Komentar
Posting Komentar