MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H
meminta kepada 13 OPD dilingkungan Pemko Medan untuk menyiapkan segala
kelengkapan dokumen yang diminta Tim Pemeriksaan Belanja Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara terkait
Belanja Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2019.
Permintaan
tersebut disampaikan Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si.,
M.H diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir . Wiriya Alrahman,
M.M saat memipin Rapat Persiapan terhadap Pemeriksaan Belanja Daerah
Kota Medan TA 2019 di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota, Senin (14/10).
Adapun
ke 13 OPD tersebut diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Penataan Ruang (PKP2R), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas
Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata,
Dinas Pendapatan, Dinas Perhunungan dan Dinas Pencegah Pemadam
Kebakaran.
Sekda
menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan dengan diluar pemeriksaan
keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan
tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan
dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan (MM).
"Saya
ucapkan selamat datang kepada Tim dari BPK RI perwakilan Sumut. Saya
minta segala dokumen yang terkait belanja agar dapat dipersiapkan dan
disampaikan secara rinci dan benar. Sehingga dokumen yang diinginkan
oleh BPK dapat kita penuhi," jelas Sekda.
Sementara
itu, Ketua Tim Pewasan Belanja Daerah BPK RI perwakilan Sumut Jamanna
Sembiring mengatakan kehadiran tim ini untuk melakukan tugas dalam
proses pemeriksaan terkait belanja daerah. Diharapkan partisipasi para
OPD ini untuk mendukung dan mencegah kesalahan yang akan terjadi
nantinya.
"Harapan
saya sebelum melakukan kesalahan nantinya dapat cepat diatasi. Kami
juga akan melihat berdasarkan laporan yang diberikan, OPD mana yang
lebih berisiko nantinya dan akan yang berisiko dan akan segera bergabung
dengan ke 14 OPD ini nantinya," harap Sembiring.[Mashuri]
Posting Komentar
Posting Komentar