“Kepada Bapak, Ibu, rombongan tim saya ucapkan selamat datang. Saya menyambut baik kedatangan Bapak dan Ibu untuk mengkaji kondisi dan proses berdemokrasi di Sumut. Kami siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan data maupun informasi yang Bapak dan Ibu butuhkan,” ujar Sabrina saat menerima kunjungan Wantimpres di Ruang Marahalim Lt.9 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (14/8).
Dalam sambutannya, Sabrina menggambarkan kondisi demokrasi dan keberagaman perbedaan yang selama ini terjadi di Sumut. Kata Sabrina, Sumut sangat terkenal dengan keberagaman yang kaya. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan proses demokrasi di Sumut.
“Watak orang-orang Sumut memang terkenal keras, tetapi saya rasa orang di Sumut ini cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Sejak dahulu, masyarakat Sumut hidup berdampingan dengan satu sama lain dengan rukun dan harmonis,” katanya.
Salah satu wujud kedewasaan masyarakat Sumut dalam berdemokrasi ini, kata Sabrina, tergambar dari banyaknya organisasi-organisasi sebagai wadah dan sarana bagi masyarakat untuk memelihara demokrasi. Beberapa diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala), organisasi kepemudaan dan banyak lainnya.
“Saat Pilkada serentak juga, banyak pihak yang memuji kita. Karena, terlaksana dengan kondusif. Partisipasi pemilih kita melampaui target awal 60 persen, di lapangan hingga 62,35 persen,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pengkaji Dr Surya Wiranto SH MH menyampaikan bahwa dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui Indeks Demokrasi di setiap provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umum.
“Dimana hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019,” papar Surya.
Adapun aspek-aspek yang diukur dalam indeks diantaranya adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel dan indikator.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Afifi Lubis SH, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Drs Basarin Yunus Tanjung MSi, Ketua Tim Pengkaji dan rombongan.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar