MEDAN
| GLOBAL SUMUT- Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko
Subowo menekankan pentingnya pemerintah berinovasi dalam menjalankan
Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Sehingga lebih mudah
mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban.
Hal
itu disampaikan Pj Gubsu Eko Subowo dalam sambutannya yang dibacakan
Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi Damanik pada
pembukaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintah dalam
Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di kabupaten/kota se-Sumatera
Utara tahun 2018 di Hotel Grend Antares Jalan Sisingamangaraja, Medan,
Selasa (7/8). Acara yang digelar Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu ini
diikuti 99 peserta dari kabupaten/kota se-Sumut.
Pj
Gubsu menyampaikan, dengan perkembangan teknologi saat ini ancaman
keamanan dan ketertiban bukan seperti sebelum-sebelumnya. Ancaman tidak
kasat mata saat ini, lebih berbahaya daripada fisik seperti maling,
begal atau kekerasan lainnya.
“Sekarang
sudah berbeda, bahkan jauh dari yang kita bayangkan. Kemajuan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK) sedikit demi sedikit menghancurkan,
mengikis kearifan lokal, persaudaraan dan gotong royong. Bila sudah
begini, kita mulai tidak peduli lingkungan sekitar kita. Lihat saja ada
orang yang tidak tahu tetangganya ternyata teroris dan menyimpan bom.
Itulah perlunya kita inovasi dalam melaksanakan Sistem Keamanan
Lingkungan,” kata Jumsadi.
Disebutkan
juga, yang sering terlewatkan adalah ketentraman di dalam keluarga.
Banyak orang lalai mengawasi anaknya dalam penggunaan teknologi,
internet, televisi dan medsos yang menyajikan kekerasan. “Kita lalai
memperhatikan kondisi psikis anak kita, sehingga mereka tumbuh di
lingkungan seperti itu, kita membentuk monster. Janganlah kita menjadi
keluarga yang membentuk manusia yang mengancam keluarga sendiri dan juga
orang lain,” katanya.
Untuk mengatasi hal
itu, Pj Gubsu menawarkan inovasi yang dilakukan Pemko Medan, di mana
mereka membentuk kelompok yang peduli akan lingkungannya. Komunitas
dibentuk dari pengajian-pengajian, partamiangan dan juga komunitas
lainnya. Kelompok ini dituntut untuk peka pada lingkungan mereka, guna
mencegah segala hal yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban
lingkungannya.
“Hal ini perlu semakin
ditingkatkan, karena menurut data Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ada 600 lebih laporan kekerasan kepada anak dan
perempuan yang mereka terima sepanjang tahun 2018,”ujarnya.
Sementara
itu, Ketua Panitia Nelson Batubara (Kasubag Ketertiban dan Ketentraman
Umum) menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan
aparatur pemerintah yang menangani Siskamling, lebih profesional,
mewujudkan kesejahteraan umum dan masyarakat yang madani, religius,
serta adil dan beradab.
Kegiatan yang
berlangsung hingga Jumat (10/8) itu menghadirkan narasumber dari
Direktorat Polisi Pamong Praja, Linmas, Ditjen Bina Adminstrasi
Kewilayahan Kemendagri, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar