Perang Proxy di Timur Tengah Telah Menular di Indonesia

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Indonesia bisa menjadi ladang bagi perang proxy, karena sumberdaya alamnya melimpah, golongan masyarakatnya sangat majemuk, kiblat politiknya juga amat beragam. Karenanya Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI) membudayakan diskusi publik yang elegan dan subtantif di tengah polarisasi politik akibat kontentasi politik elektoral dan berbagai hal permasalahan ketidakadilan sosial yang menjadi pintu masuk  proxy war itu.
Hal tersebut disampaikan Marbawi, Ketua Umum GNKRI saat membuka diskusi publik dengan tema “Proxy War di Timur Tengah, Apa Makanya Bagi NKRI”, Selasa sore, 1 Mei 2018, di Jambore Kita Cafe, Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan. Diskusi ini dipandu oleh Fadly Azhar Arsyad, Ketua Bidang Kajian Strategis (Kastrat) GNKRI. GNKRI, kata Marbawi, akan terus menggelar diskusi yang elegan dan subtansif dalam kerangka strategis NKRI.
Sebab, lanjut Marbawi, dalam situasi keruh antagonisme golongan yang akut seperti sekarang, diprediksi akan terus berlangsung sebagai akibat alamiah eskalasi politik dan ekonomi global yang dimainkan super power yang dianggap 'negara pusat'. Posisi negara berkembang yang sering sekali dianggap 'negara pinggiran' oleh kekuatan global, sering dijadikan kaki tangan untuk dukung-mendukung kepentingan 'negara-negara pusat itu. Itulah kenapa, lanjut Marbawi, mesti ada kelompok strategis bangsa Indonesia yang menempatkan diri tidak terbawa arus antagomisme tajam itu.

"GNKRI menempatkan dirinya pada posisi tersebut, ber-gotong royong melakukan penguatan ideologi kebangsaan bersamaan dengan percepatan terwujudnya keadilan sosial. Tidak berat sebelah pada agenda pembangunan karakter kebangsaan, tetapi simultan dengan agenda pembangunan keadilan sosial," papar Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka itu.

Hadir dua narasumber utama dalam diskusi tersebut. Selain Novriantoni Kahar, Dosen Universitas Paramadina yang juga pengamat politik Timur Tengah, juga hadir Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi.

Dalam paparannya, Novriantoni menjelaskan bahwa proxy war adalah perang menggunakan tangan orang lain. "Dalam istilah Arab-nya 'harbun bil wakalah'.

Salah satunya penyebab proxy war,  terang Novriantoni,  adalah kelemahan dari negara-negara Timur Tengah itu sendiri. Diantaranya kegagalan para pemimpin di Timur Tengah berbagi kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok konservatif, oposisi maupun kelompok lainnya.

Kegagalan itulah, kata Novriantoni, dimanfaatkan oleh negara-negara yang terbiasa melakukan perang proxy. Seperti Amerika Serikat, Russia, Arab Saudi maupun Iran. Dan kini termasuk melalui Turki pada rezim Tayyib Racip Erdogan.

“Salah satu kelemahan pemimpin di Timur Tengah pada umumnya tidak peka terhadap gejolak di masyarakat sehingga banyak yang memilih mempertahankan kekuasaan hingga titik darah penghabisan ketimbang mengundurkan diri dari jabatan.  Sehingga perang antara penguasa dan pemberontak baru akan selesai jika salah satu pihak jatuh atau musnah,” papar Novriantoni.

Ia juga melihat, terkadang penting juga dalam politik luar negeri (Polugri) Indonesia untuk menampilkan warna abu-abu  agar benturan global yang terjadi tidak begitu keras.

Polugri abu-abu itu, jelas Novri, merupakan improvisasi dogma politik bebas-aktif dan Non Blok yang menjadi doktrin konstitusional Polugri RI. "Dengan demikian Indonesia mampu memainkan peran penting menjadi penengah konflik," imbuhnya.

Narasumber lainnya, Hariqo Wibawa Satria dari Komunikonten menjelaskan bahwa peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah berpotensi diolah untuk membenturkan masyarakat Indonesia. Dari sekian isu pembenturnya, isu Sunni dan Syiah merupakan varibel isu yang konstan dimainkan dan paling keras letupannya atau daya jalarnya.
Hariqo mencontohkan Tragedi Mina 2015. Beberapa media online, sebut Hariqo, sejak awal mem-framing tragedi itu ulah Iran dan kelompok Syiah. Ada juga yang menyebutnya karena keteledoran Arab Saudi itu sendiri.

Demikian juga pada konflik Suriah, Palestina-Israel, Yaman dan sejumlah kawasan panas di negara Teluk. "Dendam kesumat Sunni-Syiah berabad abad lampau, konstan membakar cepat dalam kekerasan yang meletus di Timur Tengah," lanjut Hariqo.

Hariqo Wibawa menambahkan, di Indonesia ada sejumlah website dan akun-akun media sosial, baik atas nama organisasi, individu maupun anonim yang secara konsisten membela kepentingan nasional Arab Saudi, Iran, Turki, Amerika Serikat, Russia. Hariqo mencontohkan dalam perang Suriah, sejumlah masyarakat Indonesia membela Presiden Bashar al-Assad yang didukung Iran dan Russia. Ada juga yang membela pemberontak suriah yang didukung Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Israel, Perancis, Turki, Qatar, Oman dan sebagainya.
Hariqo mengamati, materi konten tersebut digunakan untuk membenturkan masyarakat dengan isu konflik Sunni lawan Syiah. Misalnya dengan mengatakan hati-hati dengan orang Syiah di Indonesia, jika mereka makin banyak kita akan dihabisi seperti yang dilakukan Bashar al-Assad. Sebaliknya Arab Saudi juga diserang dengan isu Wahabi, radikalisme dan sebagainya. Yang menyedihkan, sambung Hariqo, kebanyakan konten (berita, foto, video) digunakan untuk melegitimasi pendapat mereka.
Komunikonten, lembaga yang dipimpin Hariqo, menduga kemungkinan beberapa konten tersebut berasal dari satu sumber yang sama. "Di satu pihak, produsen yang tak nampak itu memproduksi konten yang menyerang Sunni di Indonesia. Di pihak lain, menyerang Syiah," bebernya.
Dalam amatan Hariqo, sumber kontennya tidak kredibel. Bahkan hoax. "Masyarakat juga cenderung terprovokasi karena sumber pertama dianggap kredibel, sudah melalui verfikasi, dan cenderung mengabaikan konten klarifikasi," paparnya. Permasalahan  hoax dan konten provokatif kebencian  ini sudah menjadi permasalahan global. "Jerman saja negara maju kelabakan menghadapinya,” sambung Hariqo.

Menurut Hariqo, untuk media sosial yang paling rawan adalah youtube dan facebook. “Saya sejak lama mengamati para oknum youtuber membuat judul-judul provokatif seputar isu Sunni dan Syiah serta konflik Timur Tengah. Yang mengerikan bukan cuma judul dari video mereka, melainkan komentar-komentar di bawahnya  seakan konflik itu terjadi di Indonesia," papar master Hubungan Internasional Universitas Paramadina ini.

Perang konten multimedia tak lain bentuk kongkrit perang proxy. Mirisnya, kata Hariqo, kebanyakan yang diserang, dikritik adalah alirannya, antek-anteknya. Sedangkan negara-negara besar di belakang semua ini banyak terlupakan. Hal ini menggambarkan ketidak-utuhan pemahaman terkait perang proxy di Timur Tengah.

Hariqo sangat menyesalkan Facebook dan Youtube lemah dalam mengontrol konten-konten berbahaya tersebut. Sehingga jika terjadi apa-apa di Indonesia, maka Facebook, Youtube dan media sosial lainnya juga harus bertanggungjawab.

“Ukurannya dalam membuat dan menyebarkan konten itu adalah kepentingan nasional Indonesia, bukan kepentingan nasional negara lain. Jadi sebelum kita memproduksi dan menyebarkan konten, tanyalah kepada diri kita sendiri apakah konten yang saya produksi dan sebar ini menguntungkan NKRI atau sebaliknya,” tegas Hariqo mengakhiri presentasinya.

Diskusi publik ini dihadiri oleh belasan ahli dan praktisi di bidang masing-masing. Antara lain Alfi Rahmadi, analis isu strategis dan forensik komunikasi, Wasekjen GNKRI; Afthon Lubi, peneliti CSRC UIN Jakarta, Ketua Bidang Keagamaan GNKRI; Muhammad Najib, pengusaha konveksi.

Hadir pula Muhammad Rifai Abbas, mantan Wakil Kepala ITPC Kementrian Perdagangan KBRI Budapest, kini anggota Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Hani Hadiati, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hiduo dan Kehutanan RI.

Semula diskusi publik GNKRI ini menghadirkan nara sumber lainnya, Andre Avizena Sigit, alumni Strategic Studies Aberdeen University-Skotlandia dan Tenaga Ahli Lemhanas. Tapi karena ada tugas mendadak Lemhanas, ia berhalangan hadir.[rs/red]