BELANDA | GLOBAL SUMUT-Delegasi Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Tengku Erry Nuradi melakukan kunjungan ke perusahaan Port of Rotterdam (PoR) di Rotterdam, Belanda, Jumat (4/5/2018).
Kunjungan langsung ini dalam rangka meninjau kerja sama pembangunan terminal multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung di Batu Bara, Sumatera Utara.
Diketahui, PoR merupakan perusahaan yang mengelola, mengoperasikan, dan mengembangkan area industri dan Pelabuhan Rotterdam, yakni pelabuhan terbesar di Eropa. Sebagai salah satu perusahaan pengelola pelabuhan terbesar di Eropa, PoR dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan kerja sama untuk memperlancar proses pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Gubsu Erry yang didampingi Sekretaris KBRI untuk Belanda Monica Ari Wijayanti beserta rombongan diterima oleh Chef Executive Director PoR Allard Castelein, Project Leader PoR Wouter Demenint.
“Sebagai
salah satu proyek strategis nasional dan program prioritas di Sumut,
pengembangan terminal multipurpose pelabuhan Kuala Tanjung menjadi salah
satu fokus perhatian kita saat ini. Kita telah melakukan komunikasi dan
konsultasi jarak jauh dengan pihak PoR beberapa bulan terakhir, namun
hari ini kita bertemu langsung untuk mengevaluasi lagi dan membahas
rencana kedepan,” ujar Erry.
Sebelumnya, PoR mengirimkan hasil riset dan studi kelayakan tentang proyeksi pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung pada bulan Mei dan September 2017. Dalam dokumen yang diterima Pemprovsu, PoR menyarankan dua pertimbangan skenario terkait dana pembangunan pelabuhan. Keduanya yakni investasi yang difokuskan dan hanya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pihak swasta.
Skenario pertama, yakni pembangunan dikelola oleh BUMN, memungkinkan hasil yang paling memuaskan. Cita-cita menjadikan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan internasional bisa tercapai, menciptakan 90.000 lapangan pekerjaan, berkontribusi hingga US$ 3,5 Miliar pada Produk Domestik Bruto, dan mengurangi biaya logistik hingga US$ 1 Miliar.
Skenario kedua, yakni pembangunan dikelola oleh pihak swasta saja, hanya akan menjadikan Kuala Tanjung setara dengan pelabuhan setaraf Belawan, Dumai, dan Lhokseumawe.
Dalam pertemuan itu, PoR menyampaikan beberapa langkah yang perlu diambil oleh Pemprovsu agar cita-cita menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional bisa segara tercapai.
Beberapa diantaranya adalah intervensi aktif, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur yang bersifat publik seperti masalah tanah, pengerukan lahan, pengalihan aliran sungai atau bendungan.
Selain itu, Pemprovsu juga dinilai perlu mengarahkan langsung investasi strategis dari BUMN serta mempersingkat alur komunikasi dan aturan antar departemen yang mengkordinasi Kuala Tanjung, Belawan, dan Sei Mangkei.
Apabila langkah di atas dapat dilaksanakan, PoR bersedia memberikan bantuan lanjutan berupa mencari investor untuk area industri dan pelabuhan Kuala Tanjung, menganalisis rincian dana yang layak, merancang master-plan proyek akhir area industri pelabuhan, analisis lingkungan sesuai standar internasional, dan bantuan-bantuan berupa pengetahuan dan keahlian berstandar internasional terkait pengembangan pelabuhan.
Turut serta dalam rombongan itu Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu SH, dan Plt Sekdaprovsu Ibnu S Hutomo, serta Ketua TP PKK Prov Sumut Hj Evi Diana Erry Nuradi.[rs/red]
Posting Komentar
Posting Komentar