Diduga Terjadi Penyimpangan Anggaran, 3 BKM Dilaporkan

BELAWAN | GLOBAL SUMUT-Masih ingat soal BKM Bahtera Deli Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang didemo warga baru-baru ini, diduga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Kotaku APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2017. Akibatnya 3 BKM dilaporkan ke penegak hukum. Rabu (7/3).

Tiga BKM yang dilaporkan tersebut masing-masing BKM Bahtera Deli Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, BKM Kelurahan Pekan Labuhan, dan BKM Caraka Peduli Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.

Sekedar diketahui, saat orasi di kantor Lurah Labuhan Deli jalan Yong Panah Hijau kemaren, puluhan warga sebut-sebut koordinator BKM Bahtera Deli Sudirman alias Ucok cs warga lingkungan 9 Kelurahan Labuhan Deli lakukan penyimpangan anggaran program Kotaku. “Koordinator BKM Bahtera Deli selewengkan dana pembangunan program kotaku, tapi tidak ditindak dan masih bebas berkeliaran, kami minta koordinator BKM itu ditindak tegas”. Kata warga lingkun 7 Budi yang didampingi puluhan warga lainnya.

Selain kwalitas bangunannya buruk, sejumlah titik pembangunan tidak dikerjakan BKM Bahtera Deli. Rumor yang berkembang di lapangan anggaran pembangunan program Kotaku APBD kota Medan 2017 itu masuk kantong pribadi dan bayar upah jasa tim BKM.

Terpisah, hal yang sama juga terjadi pada BKM Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, parahnya BKM dengan koordinator zaman ke zaman (tidak pernah diganti-red) Herawati alias Hera warga lingkungan 12 Kelurahan Pekan Labuhan potong anggaran tiap titik pekerjaan Rp. 7 juta, alasannya dana proposal.

Anggaran pembangunan program Kotaku APBD kota Medan 2017 masuk ke rekening KSM, kemudian BKM kuasai anggaran tersebut untuk pengadaan material yang dibutuhkan. Sepertinya KSM dijadikan sebagai alat pencuci tangan jika terjadi masalah.

BKM Caraka Peduli Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan juga sempat diprotes warga setempat. Pelaksanaan pembangunan jalan setapak, jembatan, dan pembangunan drainase dianggap tidak sesuai dengan petunjuk kerja.

Tudingan miring tersebut beralasan, selain timpa bangunan jalan setapak yang dibangun Dinas Perkim Medan yang masih layak, penggunaan besi beton untuk jembatan disinyalir dimanipulasi. Begitu juga dengan pembangunan drainase yang tidak gunakan redemix. Bangunan drainase tampak amburadol dan terkesan asal jadi.

Dugaan penyimpangan anggaran pembangunan program Kotaku APBD kota Medan Tahun Anggaran 2017 itu jadi sorotan publik, akibatnya 3 BKM yang diyakini bermasalah tersebut dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Rabu (7/3).[mn/bu]