Terkait Bantuan Dinas Perikanan,Sulaiman Berang

PERCUT | GLOBAL SUMUT-Informasi yang dihimpun media ini setiap adanya bantuan dari pemerintah yang diperuntukan di Desa Percut Kecamatan Percut Seituan,Kabupaten Deli Serdang selalu bermasalah terlebih bantuan tersebut datangnya dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Deliserdang,semacam adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) secara berjamaah,Selasa (30/1/2018).

Hal itu terbukti saat dilakukan investigasi oleh wartawan bersama Tim LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) untuk mengetahui bentuk bantuan apa saja yang telah disalurkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan kepada kelompok nelayan di Desa Percut,bukannya Tim investigasi disambut kelompok nelayan malah sikap arogan dari Sulaiman salah satu kelompok nelayan yang didapat,"kalian ngapin tanya ini,tanya itu, naikkan aja beritanya sesuka kalian"

Menyikapi sikap arogan dari kelompok nelayan ini ada indikasi KKN serta bantuan yang tergolong 'fiktif'

Salah satu ketua kelompok nelayan yang tak mau disebutkan namanya kepada awak media ini mengatakan,susah di sini pak soalnya sudah ada perpanjangan tangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang,jadi di sini setiap ada turun bantuan untuk nelayan ia yang mendapat ia kelompok nelayan itu itu saja.

Seperti saat ini bantuan berupa Rawe dan Rumpon yang menerima 5 kelompok nelayan berlangganan, Kelompok Bahtera,Kelompok Pancing Tunda,Kelompok Cahaya Laut,Kelompok Anugra dan Kelompok Maju Bersama.

Walau 5 Kelompok Nelayan tersebut secara administarsi telah menerima bantuan, namun anehnya bisa pula Sulaiman menyerahkan bantuan tersebut kepada 2 anggota Koperasi yang tak jelas keberadaannya (tak terdaftar menerima bantuan)

Akibatnya kelompok nelayan yang menerima bantuan harus merelakan sebagian dari bantuan tersebut.

Seharusnya1 kelompok nelayan menerima mata pancing Rawe sebanyak 2400 mata maka 2  kelompok tersebut menerima 1200 mata pancing.

ini baru satu hal saja, kita enggak tahu apa mata pancing tersebut di bagikan Sulaiman cuma-cuma atau di jualnya untuk kelompok tersebut, yang pasti sudah menyimpang dari ketentuan penerima bantuan.

Oleh karena itu di minta kepada Penegak Hukum untuk mengusut kasus ini dan diharapkan kepada Dunas terkait untuk segera cek lapangan,apakah bantuan dari Pemerintah tersebut sudah tepat sasaran,sehingga tidak ada indikasi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) secara berjamaah dengan dalil "Bantuan",Semoga saja masih ada aparatur negara yang peduli serta mau mengawal bantuan yang disalurkan Pemerintah ini, Semoga saja.

Terkait hal tersebut salah satu ketua kelompok pancing tunda yang dijumpai wartawan bersama Tim LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ditangkahan mengatakan lebih jelasnya temui pak Sulaiman,Saat tim komfirmasi kepada pak Sulaiman di lokasi penampunan ikan Aluwi,Sulaiman membantah dan beliau dengan lantangnya mempersilakan Tim LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan wartawan untuk melanjutkan temuan ini ke Dinas terkait "tidak ada masalah bagi kami".[Manaor Mangungsong]