MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi
sangat bernyali dan berani hadir dalam forum diskusi yang “menguliti”
kinerjanya dalam memimpin pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.
Dalam
acara ‘Ngobrol Bersama HT Erry Nuradi’ di Hotel Garuda Plaza Medan,
Senin (11/12/2017) malam itu, Erry didampingi Wakil Gubsu Nurhajizah
Marpaung bersama sejumlah SKPD dan pimpinan BUMD. Hadir sebagai
narasumber mantan Gubsu Datok Sri Syamsul Arifin, praktisi hukum Hamdani
Harahap, tokoh pemuda Matius Latuperissa dengan moderator Joharis
Lubis.
Dalam
forum itu, Erry Nuradi blak-blakan menjawab berbagai kritik dan
pertanyaan seputar pembangunan Sumatera Utara. Mulai dari kondisi jalan,
persoalan penerimaan masuk siswa SMA/SMK online, masalah perizinan
hingga soal Pasar Aksara Medan.
Hadir
juga disitu Saharuddin, Rajamin Sirait, Rudi Hartawan Tampubolon, Ketua
Laskar Merah Putih Sumut Darwin Hamonangan Lubis, Ketua AMPG Sumut
Abdul Rahman (Dedek), sejumlah pimpinan media massa, tokoh masyarakat,
OKP, Ormas, Parpol, LSM, para penggiat anti korupsi, mahasiswa, dan
berbagai elemen masyarakat lainnya.
Tengku
Erry mengapresiasi acara dialog ini. ‘’Acara ini sudah lama saya
inginkan. Bisa bertatap muka langsung dengan berbagai elemen masyarakat.
Banyak kritikan dilontarkan di media sosial. Namun, jika itu
dikomentari akan panjang jadinya. Jadi dialog seperti ini, perlu digelar
rutin. Kami siap menerima kritikan demi kepentingan pembangunan Sumut
yang lebih paten lagi kedepannya,’’ ucapnya.
Erry
menjelaskan, problem yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu segera
direspon sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pemerintah Provinsi
Sumut. ‘’Karena sebagian besar kritik yang dilontarkan warga karena
ketidaktahuan tentang tupoksi,” ujarnya.
Kepada
peserta diskusi, Erry menjelaskan bahwa kerap masyarakat menyamakan dan
menuntut Pemprov Sumut untuk menyamai Pemprov DKI. “Jelas beda Pemprov
Sumut dengan DKI Jakarta, karena DKI adalah Daerah Khusus Ibukota,
dimana walikota dan bupatinya dipilih langsung oleh gubernur dan bisa
langsung diganti apabila tidak baik kinerjanya,” jelasnya.
Mengenai
permasalah jalan yang kerap Pemprov Sumut mendapat kritikan dari warga.
Jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi (jalan provinsi)
di seluruh Sumut sepanjang 3.050 km.
Sedangkan
di Medan, hanya ada tujuh ruas jalan provinsi. “Jadi saya sering sekali
disalahkan soal jalan-jalan rusak di Medan, padahal jalan provinsi di
Kota Medan hanya 7 ruas jalan,” kata Erry.
Kembali
dia menjelaskan bahwa pada tahun 2013, dalam RPJMD Provinsi Sumut,
kondisi jalan provinsi sebesar 70 persen dalam kondisi mantap, tahun
depan 88 persen dan diproyeksikan selama lima tahun jalan mantap
mencapai 95 persen.
Namun
karena kondisi penganggaran yang tidak memadai dimana setiap tahun
untuk perbaikan lima persen saja jalan provinsi sedikitnya membutuhkan
Rp750 miliar.
“Untuk
mencapai jalan mantap 88 persen dari 3.050 jalan provinsi pada tahun
2018, maka perbaikan dan pembangunan jalan provinsi , setiap tahun harus
dibangun 150 km atau 5 persen, dengan kebutuhan dana Rp750 m pertahun,”
paparnya.
Pada tahun 2013 anggaran untuk jalan provinsi hanya Rp450 miliar, dan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp 500 miliar.
Atas
kondisi itu, Pemprov Sumut melakukan revisi terhadap RPJMD dengan
merasionalisasi target jalan mantap pada tahun 2018 yaitu menjadi 88
persen. “Pada tahun 2016 kondisi jalan mantap provinsi sudah diangka 84
persen, dan nanti pada tahun 2018 Insyaallah tercapai menjadi 88
persen,” ujarnya.
Sementara
itu, koordinator acara Saharuddin dari Gerbrak Sumut mengatakan ide
diskusi yang digelar adalah agar kebaikan untuk Sumut perlu disuarakan
dan disampaikan. “Ini bukti kecintaan kepada Provinsi Sumut. Aspirasi
ini walau nanti belum semua terjawab langsung, namun ada kepala SKPD
yang hadir. Acara seperti ini perlu secara rutin digelar untuk menampung
kritik dan saran demi kebaikan Sumut. Kinerja positif kita patut
apresiasi, kinerja yang belum baik, mari diperbaiki,” katanya.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar