MEDAN | GLOBAL SUMUT-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengharapkan Pilkada 2018 nantinya KPU dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pemilih dalam Pesta Demokrasi Pilgubsu dan 8 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

“Saya minta KPU Sumut terus bersosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, juga Pemprov Sumut dan Kab/Kota,” ucap Erry saat menerima audiensi Ketua dan Komisioner KPU Sumut di ruang kerja Gubsu di Medan, Selasa (25/7/2017).

Hadir Ketua KPU Sumut Mulia Banurea bersama anggta komisioner Benget Silitonga, Iskandar Zulkarnain, Nazir Salim dan Yulhasni.

Dalam kesempatan itu, Gubsu didampingi Kepala Kesbang Pol Provsu Suryadi Bahar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provsu Agus Priyono dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah Setdaprovsu Basarin Tanjung mengharapkan KPU bisa memanfaatkan dana Pilkada 2018 nantinya sebesar-besarnya untuk kelancaran Pilkada 2018.

Seperti kita ketahui pada Pilkada Kota Medan yang lalu kurang dari 25 persen partisipasi pemilih. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal sama terjadi lagi pada Pilkada 2018.

Khususnya pada Pilkada Gubernur yang pada pilkada sebelumnya tingkat partisipasi hanya sekitar 48 persen. “Jumlah Partisipasi Pemilih Sumut Pilkada 2018 dapat ditingkatkan,” ingat Erry lagi.

Begitu juga untuk sosialisasi pemilihnya, agar pemilih lebih tertarik untuk ikut dalam pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang akan datang. “Memang harus kerja keras dan diharapkan Pilkada Gubernur lebih menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Erry.

Untuk kelancaran Pilkada 2018 nantinya, Gubsu Erry juga mengharapkan agar KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu khususnya untuk data pemilih. Agar lebih akurat. “Diharapkan Pilkada tahun 2018 nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kondusif dan lancar,” ucap Erry.

Sementara Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 yang telah disetujui sebesar kurang lebih Rp855 miliar. Namun penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)-nya belum ditandatangani.

“Diharapkan penandatanganan NPHDnya segera dilakukan dan pencairan dananya dilakukan dalam dua tahap untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada nantinya,” ujar Mulia.

Pada kesempatan itu, Divisi Teknis Benget Silitonga menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi pilkada melalui internet seperti di daerah Nias dan daerah-daerah lainnya yang jaringan internetnya sering terganggu.

Menurut Informasi yang kami dengar bahwa Diskominfo Provsu memiliki internet mobile. “Diharapkan partisipasi dari Pemprovsu untuk mendukung sosialisasi Pilkada kepada masyarakat khususnya melalui internet dan menfasilitasi guna kelancaran komunikasi baik surat menyurat,” harap Benget.[Ulfah]