Acara yang dipandu presenter Najwa Shihab dengan pembicara Komisioner KPK Thony Saut Situmorang, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Gubsu H Tengku Erry Nuradi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan serta Ketua Pusat Anti Korupsi Indonesia Zainal Arifin Mochtar saling buka-bukaan tentang korupsi di tanah air.
Saat Zainal menyebutkan masalah yang sempat booming di media sosial yakni Gubsu naik helikopter pergi ke undangan pernikahan di Samosir, Tengku Erry dengan tegas menjawab, bahwa dirinya saat itu meninjau kebakaran rumah adat di lokasi wisata Samosir dan menyerahkan bantuan, yang bertepatan dengan pesta pernikahan anak Bupati Samosir dalam rangkaian silaturahmi.
“Good news and bad news. Seribu kita buat kebaikan, kalau satu ada negatif. Pasti yang ditonjolkan yang negatif tersebut. Namun saya percaya masyarakat tentunya mendukung segala kebaikan,” tandas Erry.
Sementara, ketika Najwa melontarkan pertanyaan bahwa kasus dugaan suap yang mendera mantan dan anggota DPRD Sumut, termasuk mantan anggota dewan Evi Diana Sitorus, Gubsu Tengku Erry pun menjawab menyerahkan sepenuhnya dengan hukum dan pekerjaannya sebagai pemimpin rakyat Sumut tidak terganggu.
“Saya heran orang jujur disebut aneh, salah, terpidana dan menjadi masalah besar. Namun jika ada yang berbohong malah disebut pahlawan. Jangan ‘susah melihat orang senang, senang melihat orang susah’. Kita harus maju membangun Sumut yang paten. Kesalahan masa lalu jadikan pelajaran dan bersama kita menjadikan Sumut ke depan semakin paten,” jelas Tengku Erry.
Tentang penonton bersorak, Gubsu Erry tersenyum dan menyebutkan sangatlah wajar. “Dua gubernur sebelumnya, anggota dewan dan beberapa pejabat di daerah ini tersangkut korupsi. Ini salah satu tugas, tanggungjawab dan komitmen saya untuk menghilangkan rasa kecewa masyarakat Sumatera Utara. Mari kita hilangkan stigma negatif ‘semua urusan mesti uang tunai’ di Sumut,” tandas Tengku Erry.
Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan yang lebih baik, bebas korupsi. Ini patut disyukuri, Pemerintah Provinsi mendapat supervisi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan berbagai upaya perbaikan sistem untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita harus berubah. Saat ini kami dalam pengawasan dan disuruh KPK untuk belajar ke Surabaya, Jawa Barat membuat perencanaan berbasis elektronik yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement sampai e-audit. Semua dilakukan untuk transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini upaya meminimalisir praktik KKN,” demikian Tengku Erry. [rs]
Posting Komentar
Posting Komentar