Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri PANRB Asman Abnur.
Presiden Jokowi mengemukakan, secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.
“Kuncinya, ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara, maupun jalan tol,” sebut Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tersebut.
Presiden meyakini, kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun beberapa kawasan industri lainnya yang sedang disiapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi, menurut Presiden Jokowi, bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga akan bisa mendorong laju perekonomian daerah agar lebih cepat lagi.
“Saya juga ingin mengingatkan agar betul-betul diperhatikan mengenai pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Saya yakin Sumatera Utara akan bisa maju semakin pesat lagi jika potensi-potensi ekonomi yang ada di semua wilayah, mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat bisa digerakkan secara maksimal,” tutur Presiden.
Presiden juga mengingatkan, Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba yang harus digarap secara serius sebagai kawasan destinasi wisata.
Namun diakui Presiden, pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung, bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi, seperti bandara dan jalan, tapi yang perlu juga dilakukan adalah penataan kawasan, pembangunan infrastruktur penunjang, seperti hotel, restoran dan memperbanyak atraksi wisata, serta peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia), dan tidak kalah pentingnya adalah penyiapan-penyiapan untuk budaya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada Gubsu H Tengku Erry, agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba betul-betul diperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM.
“Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata pada upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, memperkecil ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Presiden.
Sementara itu, Gubsu H Tengku Erry Nuradi yang diundang khusus oleh Presiden tersebut menyebutkan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bersinergi dengan pemerintah kab/kota, stakeholder terkait guna mendorong percepatan pembangunan proyek strategis seperti jalan tol, kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, pelabuhan Kuala Tanjung, bendungan Lau Si Meme, pariwisata Danau Toba dan lainnya.
“Terima kasih Pak Presiden. Hasilnya antara lain pelabuhan Kuala Tanjung tetap jadi Hub Internasional dan gas Sei Mangke mulai 1 Maret jadi 9,5 USD/Mmbtu. Masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus Bapak Presiden Jokowi bagi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini,” tandas Gubsu Erry.[rs/red/gbs]
Posting Komentar
Posting Komentar