Pelantikan Hefriansyah sebagai Wakil Wali Kota Pematang Siantar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.12-2058 Tahun 2017, tanggal 2 Februari 2017, untuk masa jabatan 2017-2022.
Hadir Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Dijen Otda Ir Gunawan MA mewakili Mendagri, perwakilan FKPD Provsu, Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, FKPD Kota Pematangsiantar dan pimpinan dan anggota DPRD Kota Pematangsiantar, serta SKPD kota Pematangsiantar dan undangan.
Gubsu Erry mengatakan, dengan dilakukannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil Wali Kota Pematang Siantar, maka saat ini kursi Wali Kota Pematang Siantar untuk sementara kosong. Hal ini dikarenakan Wali Kota terpilih Almarhum Hulmas Sitorus, meninggal dunia.
Disampaikan Gubsu, partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan cenderung lebih aktif di daerah perkotaan. Untuk itu pada kesempatan tersebut Gubsu berharap pemerintah kota Pematang Siantar lebih fokus dalam membenahi dan membangun kota pematangsiantar.
“Untuk itu pemerintah kota Pematang Siantar dengan daerah tetangga, serta pemerintah Provinsi agar bersinerji dalam membuat kebijakan pembangunan. Beban jika ditanggung bersama akan lebih ringan,” sebut Erry.
Pada kesempatan tersebut Gubsu juga menyampaikan bahwa kota Pematang Siantar merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara. Keberadaan pusat pertumbuhan akan dapat bertahan jika daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang tinggi.
Sebagai pusat pertumbuhan, lanjut Gubsu Erry, Pematang Siantar memiliki potensi unggulan dibidang perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pematang Siantar yang sangat majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa serta pemeluk berbagai agama dan keyakinan, dapat hidup rukun dan saling menghormati senantiasa dipertahankan.
Disamping itu untuk menarik investor, Gubsu Erry menambahkan regulasi yang ada maupun yang akan diciptakan harus sederhana, juga terintegrasi dengan banyak pihak dan masyarakat serta pihaknya harus up to date.
“Ini akan menciptakan suasana keamanan yang kondusif sehingga investor tertarik, dan memberikan kejelasan dalam berinvestasi,” ujar Erry.[rs/gbs/mdn]
Posting Komentar
Posting Komentar