JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem
Hasan Aminuddin meminta sebaran Program Keluarga Harapan Kementerian
Sosial harus fokus pada ibu hamil dan balita. Karena ini menyangkut
regenerasi bangsa.
“Meski belum terlalu luas, saya bangga sebaran program ini, tapi harus fokus pada ibu hamil dan balita, karena menyangkut regenerasi bangsa,” ujarnya saat di temui di ruang kerjanya, lantai 22 Kompleks Parlemen, Kamis (26/1).
Menurut legislator NasDem dapil Jatim II ini, program perlindungan sosial melalui PKH yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) mesti didukung data yang baik. "Mesti melakukan pemetaan untuk perluasan bantuannya sepertinya," imbuh Hasan.
Sebab, sambungnya, jika ditelaah dari data menteri sosial, semua laporan yang telah dilaksanakan maupun yang belum, sudah jelas dari segi anggaran, realisasi dan alokasinya. Tinggal perlu melihat masyarakat yang memang membutuhkannya.
“Mensos efektifkan uang negara untuk mengurangi kemiskinan. Dan di lain pihak, manusia mampu harus malu menerima yang bukan haknya,” ucapnya.
Untuk di ketahui, APBN tahun 2017 untuk Kemensos mencapai Rp 17 triliun. Dari alokasi tersebut, Dirjen Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mendapatkan bagian yang tertinggi.[rs/red/gbs]
“Meski belum terlalu luas, saya bangga sebaran program ini, tapi harus fokus pada ibu hamil dan balita, karena menyangkut regenerasi bangsa,” ujarnya saat di temui di ruang kerjanya, lantai 22 Kompleks Parlemen, Kamis (26/1).
Menurut legislator NasDem dapil Jatim II ini, program perlindungan sosial melalui PKH yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) mesti didukung data yang baik. "Mesti melakukan pemetaan untuk perluasan bantuannya sepertinya," imbuh Hasan.
Sebab, sambungnya, jika ditelaah dari data menteri sosial, semua laporan yang telah dilaksanakan maupun yang belum, sudah jelas dari segi anggaran, realisasi dan alokasinya. Tinggal perlu melihat masyarakat yang memang membutuhkannya.
“Mensos efektifkan uang negara untuk mengurangi kemiskinan. Dan di lain pihak, manusia mampu harus malu menerima yang bukan haknya,” ucapnya.
Untuk di ketahui, APBN tahun 2017 untuk Kemensos mencapai Rp 17 triliun. Dari alokasi tersebut, Dirjen Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mendapatkan bagian yang tertinggi.[rs/red/gbs]
Posting Komentar
Posting Komentar