Meski dibayang-bayangi menyusutnya minat angkatan muda terhadap pertanian, sektor pertanian masih tetap jadi andalan bagi konsumsi pangan yang tinggi.
Namun karena sifatnya yang masif membuat sektor ini menyimpan risiko cukup besar. Sektor ini sangat rentan terhadap berubahnya kebijakan politik. Saking rentannya, berbagai kebutuhan seperti pupuk sampai harus disubsidi oleh pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, angka subsidi untuk pupuk tahun 2016 mencapai Rp 31 triliun. Angka yang cukup besar sehingga mengundang para “penyamun”.
"Saya sudah menginisiasi gerakan pupuk mandiri oleh petani. Mohon maaf, dalam hal ini NasDem menjadi yang terdepan dalam menggagas dan menggalakkan gerakan pupuk mandiri di berbagai daerah," demikian dipaparkan oleh anggota Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem Fadholi dalam seminar MPR bertajuk Kedaulatan Pangan di Indonesia di Hotel Kartika Chandra, Jakarta , Kamis (01/12).
Ia bercerita pengalamannya di Kendal, Jawa Tengah, yang sudah melahirkan empat kelompok tani yang berhasil memproduksi pupuk mandiri organik. Bukan hanya untuk konsumsi kelompok taninya, tapi pupuk mandiri organik tersebut sudah dijualnya sampai ke Nusa Tenggara Timur.
“Ada dua produk yang menjadi andalannya yakni Pupuk Power Pop dan Super Power. Bahkan kelompok tani tersebut sudah diundang ke berbagai daerah untuk menjadi tutor bagi petani di daerah lain,” ucap Fadholi ketika diwawancara oleh awak media, Selasa (18/10).
Pupuk mandiri organik, menurut Kapoksi NasDem Komisi IV ini, merupakan jawaban dari berbagai persoalan terkait pupuk. Setidaknya petani tidak akan dipusingkan dengan suplai pupuk yang terlambat datang atau harga yang mencekik para petani. Belum lagi ketika petani harus berhutang jutaan rupiah kepada pedagang pupuk karena uangnya habis untuk kebutuhan hidup.
“Masyarakat kalau sudah dibantu fasilitasnya akan mandiri dengan sendirinya. Biar petani yang menggarap kerja teknisnya dan pemerintah membantu dalam alat dan fasilitas lainnya,” tuturnya.
Dengan budaya pupuk organik, subsidi pupuk hingga triliunan rupiah seperti yang selama ini terjadi, bisa dialihkan untuk hal yang lebih bernilai ekonomis lainnya. “Contohnya adalah mensubsidi harga beras di mana pemerintah membeli dengan harga yang lebih tinggi dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah,” ucap Fadholi mengakhiri.(rs/red)
Posting Komentar
Posting Komentar