Menurut Kurtubi, mangkraknya proyek pembangunan pembangkit listrik memang banyak terjadi di seluruh Indonesia. Masing-masing pembangkit tersebut sifat kasusnya berbeda-beda.
"Contoh di daerah dapil saya Nusa Tenggara Barat. Rakyat menderita luar biasa, karena satu pembangkit listrik PLTU di Bonto Kabupaten Bima, itu gak pernah selesai. Rangka-rangkanya saja," ujarnya di ruang rapat Komisi VII Nusantara I DPR RI, Selasa (22/11).
Kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik ini membuat rakyat Bima hanya bisa menikmati listrik yang hidup-mati. "Kemudian yang lain di Kota Bima, itu ada pembangkit listrik tenaga BBM yang mencemari air sumur rakyat setempat. Luar biasa, ini terjadi sudah betahun-tahun," ungkap Kurtubi.
Dia menandaskan, dua kasus ini mengindikasikan perlunya penyelesaian proyek PLTU Bonto tersebut. Selain itu, pembangkit listrik yang mencemari lingkungan juga agar segera ditutup.
"Waktu bertemu dengan konstituen saya di Bima, mereka meminta Pak Menteri, proyek PLTU di Bonto segera diselesaikan. Ini tolong diperhatikan tuntutan rakyat Bima ini," ucapnya.
Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengkaji laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal 34 proyek pembangkit listrik yang bermasalah. Proyek pembangkit listrik mangkrak di era SBY tersebut dinilai telah berdampak pada kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. (rs)
Posting Komentar
Posting Komentar