MEDAN | GLOBAL SUMUT-LKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)
atau Bappenas Republik Indonesia menggelar Konsultasi Publik tentang
Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Light Rail
Transit (LRT) untuk Kota Medan di Grand Aston Hotel, Kamis (17/11).
Diaskusi ini digelar sebagai langkah awal penanganan permasalahan
transportasi yang komprehensif dan terintegrasi di Kota Medan.
Konsultasi
Publik ini dibuka Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi yang
dihadiri Direktur Transportasi Bappenas, Ikhwan Hakim ST, MSc, Ketua
ITDP, Yoga Adi Winarto, perwakilan Dirlantas Poldasu Kompor Mukhsin,
Kasubdit Kerja Sama dan Pengembangan Usaha- Ditjen KA, Setiawan , Kepala
Bappeda Medan, Zurkanaen, Kadishub Kota medan, Renward Parapat, Ketua
Masyarakat Transportasi Sumut, Hendra Kusuma, Rektor ITM, Ir Mahrizal
Masri dan Ketua Oganda Sumut, Haposan Sialagan.
Wali
Kota mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN/ Bappenas yang
telah banyak memfasilitasi Pemko Medan, terutama dalam mendampingi
pengumuman kajian awal kelayakan pembangunan LRT (Light Rail Transport)
kota dengan menggelar konsultasi publik ini. Oleh karenanya pertemuan
ini dinilainya cukup penting dan strategis, terutama dalam upaya
mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik lagi, khususnya untuk
Kota Medan.
"Seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk, jumlah kendaraan di Kota Medan setiap tahun cenderung terus
meningkat. Bahkan rata - rata pertumbuhannya mencapai 12 persen
pertahun. Kondisi ini tentunya tidak sebanding dengan kemampuan
Pemerintah Kota menambah kapasitas jalan, sebab selain lahan yang
semakin terbatas,, kemampuan keuangan Pemerintah Kota juga relatif masih
terbatas", kata Wali Kota.
Atas dasar itulah tegas
Eldin, jika tidak dilakukan pembenahan sistem transportasi secara
komprehensif dan terintegrasi, maka tentunya akan mengakibatkan
permasalahan lalu lintas di kemudian hari. Pemko Medan juga telah
melakukan upaya terpadu dalam rangka penyiapan rencana strategis
kebijakan angkutan massal, baik berbasis jalan seperti Bus Rapid
Transportation (BRT) maupun berbasis rel seperti LRT.
"Kita
akan berupaya mengkombinasikan kedua moda unggulan ini, untuk dapat
dijadikan alternatif utama pengguna an moda angkutan masyarakat Kota di
masa mendatang, bahkan diharapkan juga dapat mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi secara bertahap sekaligus menjadikan kondisi lalu
lintas yang lebih Aman dan nyaman bagi pengguna Transportasi. Kami
(Pemko Medan) berharap Pemerintah Pusat dapat mewujudkan skema
pembiayaan yang optimal dan terbaik sekaligus tidak membebani keuangan
daerah, sehingga program strategis ini bisa direalisasikan dalam kurun
waktu 3 tahun. Selain itu dukungan dari Pemprov Sumut untuk bisa
mewujudkan rencana sistem transportasi ini bagian pokok dari pembangunan
kawasan metropolitan Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah
Karo)," tuturnya.
Direktur Transportasi Bappenas
Ikhwan Hakim ST, MSc menjelaskan, diskusi publik ini digelar untuk
pengembangan transportasi perkotaan yang merupakan prioritas nasional
dalam RPJMN 2015- 2019. Artinya, target cukup ambisius mengingat pangsa
angkutan umum dari 23 persen ke 32 persen. Untuk itulah pencapaian
target adalah tanggung jawab semua termasuk Pemerintah Kota.
"Strategi
utama melalui pengembangan angkutan umum massal berkualitas yakni
angkutan umum yang merupakan bagian terpadu dari pengembangan perkotaan
dan rencana induk transportasi terpadu adalah keharusan. Untuk itu
pengembangan angkutan umum berkualitas membutuhkan investasi yang tidak
sedikit, diperlukan prioritasi dan tahapan agar investasi efektif dan
efesien serta diperlukan inovasi skema pendanaan", jelas Ikhwan. (Gs7/M)
Posting Komentar
Posting Komentar