Yoga beralasan, saat ini merupakan era keterbukaan sehingga tim KLHS juga pasti bekerja secara obyektif dan sebaik-baiknya sebab siapapun bisa mengamati. Apalagi sebelumnya persoalan pabrik Semen Rembang sudah masuk ke ranah hukum dan itu menjadi lebih kuat secara fungsi pengawasan untuk membuat tim KLHS serius bekerja.
"Pembentukan tim KLHS menunjukkan keseriusan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan Semen Rembang. Sangat bagus pemerintah membentuk tim ini segera sebab ada masalah. Kenapa tidak dari dulu," ujar Yoga, Rabu (23/11).
Tim KLHS yang akan bekerja melakukan studi kelayakan keberadaan pabrik Semen Rembang, Yoga meminta agar memberikan hasil yang memuaskan semua pihak. Jangan sampai nanti ketetapan hasilnya, kata Yoga, membuat masyarakat rugi dan ternyata ada kerusakan lingkungan.
Menurut Yoga, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi catatan tim KLHS melakukan kerjanya. Pertama, membantu lagi izin lingkungan bila memang bisa diperbaiki dan dinyatakan Rembang aman untuk penambangan semen, kedua adalah memastikan bahwa tidak ada hak masyarakat yang diabaikan.
"Ketiga, membantu berlangsungnya konsesi pembebasan lahan yang belum selesai, kemudian juga memastikan keberadaan industri semen bermanfaat untuk masyarakat karena memberikan kesejahteraan," ujar Yoga.
Yoga berpendapat, sebetulnya pada masalah Semen Rembang yang menjadi pokok perkara soal izin lingkungan, dapat saja diperbaiki dan diajukan kembali. Kendati begitu, dia juga menekankan perlunya komunikasi yang baik ke depannya antara industri dengan masyarakat, ulama, pemuda dan tokoh daerah setempat.
"Sampaikan, jelaskan ke mereka mengenai tujuan pembangunan pabrik Semen Rembang dapat meningkatkan kemakmuran daerah serta menyejahterakan," ungkap Yoga.
Terkait persoalan Semen Rembang ini, Yoga meyakini pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, tidak akan menghentikan kegiatan industrinya. Justru dia mempertanyakan alasan bila ada pihak-pihak yang memperkirakan pabrik Semen Rembang bakal di setop.
"Lho, sekarang saya balik tanya, apa iya pemerintah bakal menghentikan industri Semen Rembang? Pemerintah tidak mungkin menyetop Semen Rembang," tutur Yoga.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan izin lingkungan Semen Rembang yang diajukan sekelompok warga. Pada gugatan yang sama di PTUN Semarang dan PTUN Surabaya, majelis hakim menolak permohonannya.
Kabarnya, pabrik Semen Rembang telah merampungkan seluruhnya proses pembangunan dan siap beroperasi tahun 2017. Investasi industri Semen Rembang menelan biaya investasi Rp 4,5 triliun dan diperkirakan mampu berproduksi selama 130 tahun.(rs)***
Posting Komentar
Posting Komentar