“Karena itu maka kontraktor yang ikut tender proyek yang dibiayai dengan DAK harus menyetor uang kepada mereka yang "menjolok" (istilah yang digunakan) untuk turunnya DAK tambahan," demikian diungkapkan anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty ketika dihubungi melalui pesawat telepon, Rabu (23/11).
Politisi asal Luwu, Sulawesi Selatan tersebut mengaku menerima laporan beberapa kontraktor yang ia jumpai ketika reses beberapa waktu yang lalu. Para kontraktor mengeluh harus menyetor uang dengan jumlah yang tidak sedikit kepada anggota DPR dan oknum pejabat kementerian. Jika tidak, para kontraktor terancam kehilangan proyek yang telah ia menangkan dalam tender terbuka dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dengan kata lain, menurut Luthfi, ULP yang dilakukan secara daring telah “masuk angin”. Fungsi ULP daring yang semestinya menghilangkan praktik percaloan proyek, nyatanya jauh dari tujuan utamanya. Praktik kotor ULP terjadi atas semua tender sehingga sangat meresahkan.
Lebih parah lagi, menurut mantan Staf Ahli Wapres ini, kontraktor bisa dikriminalisasi jika menawar proyek abal-abal yang telah disiapkan untuk oknum jaksa atau polisi.
“Untuk mengamankan praktek kotor di ULP dengan tender direkayasa maka oknum jaksa dan oknum polisi diberi jatah proyek,” kecam mantan Bupati Luwu tersebut.
DAK tambahan 2016 disalurkan ke berbagai daerah sebagai solusi atas terbatasnya dana pembangunan infrastruktur di daerah. Setiap daerah berlomba-lomba mengajukan DAK dengan harapan bisa memenuhi pembangunan yang bersifat fisik. Namun Luthfi menegaskan bahwa DAK tambahan 2016 tidak mempunyai parameter yang jelas.
“Ini memang sepertinya didesain untuk proyek bancakan. Karena banyak daerah yang mengajukan, sementara dana terbatas maka praktik percaloan kian subur,” pungkas politisi NasDem ini.(abu)
Posting Komentar
Posting Komentar