0
JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Bengkaknya subsidi negara untuk menjamin tersedianya pelayanan pengguna BPJS sedikit mengkhawatirkan. Setiap bulan Negara menanggung sekitar Rp 19 triliun untuk berbagai penyakit yang dominannya tergolong penyakit berat. Angka tersebut setidaknya memengaruhi keseimbangan perusahaan sebagai penyedia asuransi bagi warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dampaknya cukup serius, beban keuangan Negara semakin besar karena Negara menanggung dan menjamin kesehatan masyarakat miskin.

“BPJS kesehatan ini jebol loh kalau lama-lama seperti ini. Dominan yang dicover  adalah penyakit-penyakit yang tergolong berat seperti struk, cuci darah dan lain-lain,” ungkap Anggota Komisi IX Amelia Anggraini dalam kuliah umum bertajuk “Penguatan SIstem Kesehatan Indonesia dan SDM Kesehatan” di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Senin (21/11).


Politisi Partai NasDem tersebut memaparkan penyakit berat saat ini bukan lagi didominasi masyarakat kelas menengah ke atas. Justru dewasa ini, menurutnya, penyakit berat banyak diderita masyarakat menengah ke bawah.


“Penyakit berat tersebut pemicunya adalah gaya hidurp. Sekarang penyakit-penyakit berat tidak mengenal strata social dan ekonomi lagi," tuturnya.

Hal ini diperparah dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang belum menyadari pentingnya pengontrolan kesehatan. Sebagian besar, setiap pasien akan berobat ke rumah sakit saat penyakit sudah akut. Padahal, menurut Amelia, seharusnya medical check up bisa dilakukan secara rutin. "Ini penting untuk mendeteksi sejak dini, sehingga sebelum penyakit memasuki tahapan yang lebih parah bisa diantisipasi," imbuhnya.

Amelia mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus mulai membuat skema perubahan mindset masyarakat terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Perubahan yang signifikan dari gaya hidup dan munculnya kesadaran terhadap kesehatan akan menghindari jebolnya keuangan Negara.

“Jika saja pemerintah serius, keuangan BPJS kesehatan akan baik dan Negara tidak usah menanggung terlalu banyak sampai Rp 19 triliun," pungkasnya.(rs) 

Posting Komentar

Top