Selain Walikota Medan, empat kepala daerah lainnya di Sumatera Utara juga ikut menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut. Keempatnya, masing-masing Walikota Binjai HM Idaham SH MSi, Bupati Deliserang, H Ashari Tambunan, Bupati Serdang Bedagai, Ir H Soekirman dan Bupati karo, Terkelin Brahmana SH. Penandatanganan tersebut diikuti keempat Sekda masing-masing.
Penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini merupakan tindak lanjut dari tahapan sebelumnya. Dimana pada 28 September lalu, 14 kepala daerah di Sumut telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Implementasi e-government Pemko Surabaya dan Pelayanan Perizinan terpadu Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo disaksikan Wakil ketua KPK, Alexander Mawarta beberapa waktu lalu. Penandatanganan rencana aksi ini menitik beratkan pada 6 bidang yakni e-planning menyangkut e-musrenbang dan e-budgetting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT), laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP/inspektorat) serta pengembangan tambahan penghasilan pegawai (tunjangan kinerja).
Menurut Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adliansyah Nasution menjelaskan, penandatanganan rencana aksi ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan anggaran melalui e-planning (e-musrenbang dan e-budgeting) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun sistem yang dibuat ini tidak ada gunanya tanpa didukung komitmen yang kuat dari kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Atas dasar itulah, jelas Adliansyah, dilakukan penandatanganan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Sebelum di Kota Medan, Adliansyah mengatakan lima kepala daerah lainnya di Sumut juga telah menandatangi rencana aksi serupa di Tarutung. Lalu menyusul 4 kepala daerah lainnya di Pematang Siantar.
“Jadi kehadiran KPK di Sumut untuk mendukung dan sifatnya pendampingan dalam rangka meminimalisir terjadinya kecurangan anggaran. Melalui penandatanganan rencana aksi nanti, semua akan transparan. Apabila sistem ini nanti sudah berjalan, maka yang mengolah nanti bukan orang lagi melainkan sistem. Jadi yuk sama-sama kita berubah dan saling terbuka. Saya pun siap untuk diawasi,” kata Adliansyah.
Untuk mendukung sekaligus mewujudkan hal tersebut , Adliansyah mengajak publik ikut mengawasi, termasuk media agar menjalankan fungsinya sebagai monitoring dan controlling. Selanjutnya bilang Adlinsyah, sampai akhir Desember 2016 terus dilakukan pemantapan sehingga sistem ini dapan berjalan.
“Kita harapkan, Maret 2017 sistem ini sudah berjalan seperti yang diharapkan. Meski demikian akhir Desember 2016, saya yakin kita sudah dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu kita (KPK) siap terus memberikan pendampingan. Begitu ditelepon, kita langsung datang untuk memberikan pendampingan,” tegas Adlinsyah.
Selain penandatanganan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, acara juga dirangakiankan dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) penyerahan Source Code Aplikasi (e-planning dan perizinan terpadu). Untuk Kota Medan, penandatanganan BAP dilakukan Kepala Bappeda Kota Medan, Zulkarnain dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Wirya Alrahman. Begitu juga dengan Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo dan Kota Binjai ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala BPPT masing-masing.
Sementara itu Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi digelarnya kegiatan ini. Sebab, sebagai satu langkah strategis sekaligus juga memiliki makna yang cukup penting, guna mewujudkan pembangunan kota/daerah dan kualitas pelayanan umum yang semakin prima pada masa mendatang. Atas dasar itulah Wali Kota atas nama Pemko Medan dan seluruh masyarakat, termasuk Binjai, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai dan Karo mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK, khususnya Deputi Bidang Pencegahan yang telah bersedia memfasilitasi Pemko Medan dan kabupaten/kota lainnya untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi dan anggaran secara lebih terencana serta berkelanjutan pada masa mendatang.
Eldin juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pemko Surabaya yang telah membantu Pemko Medan dan Kabupaten/Kota lainnya, terutama dalam pengembangan sistem e-government, khususnya penerapan e-planning, e budgeting dan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu. “Mudah-mdahan kerjasama antar daerah ini dapat dikembangkan pada masa mendatang,” harap Eldin.
Selanjutnya Eldin menilai, pengembangan e-planning maupun sitem informasi pelayanan perizinan terpadui ini, merupakan jawaban pokok dan langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Karena itulah Eldin minta kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemko Medan segera mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara optimal, sesuai dengan tahapan dan penjadwalan yang sudah direncanakan.
Dikatakan Eldin, komitmen yang telah dikerjakan dengan pendampingan dari KPK ini akan terus dilanjutkan dengan pendampingan dari tim IT. Hal ini dilakukan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sistem teknologi yang baik seperti yang telah dikerjasamakan dengan Pemko Surabaya maupun Pemko Bandung.
“Dengan pendampingan yang dilakukan, baik oleh KPK maupun IT, kita harapkan pelayanan perizinan terpadu yang kita berikan akan lebih baik lagi ke depannya sehingga masyarakat dapat merasakannya. Saat ini masyarakat dengan sistemonline sudah bisa mengurus perizinan di BPPT Kota Medan. Tentunya dengan pendampingan ini, insya Allah pelayanan yang diberikan BPPT akan lebih baik lagi,” ungkapnya.(GBS-MDN)
Posting Komentar
Posting Komentar