Hal itu disampaikannya pada acara Forum Dialog Kepolisian RI, BKPMRI, Pemprov Sumut dan Polda Sumut tentang Sosialisasi tentang perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Sumatera Utara di aula Tri Brata Mapolda Sumut, Selasa (18/10).
Selain pihak keamanan, Gubsu juga berharap para bupati walikota ikut mendukung investasi dengan memberikan pelayanan terbaik. Dimulai dari yang kecil yaitu penerpan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau Paten. “Paten ini sudah ada payung hukumnya yaitu Permendagri no 4 tahun 2010 dimana bupati bisa mendelegasikan kewenangan di tingkat bupati yang berskala kecil ke tingkat
kecamatan. Misalnya izin mendirikan bangunan yang kecil cukup di kecamatan,” jelas Erry.
Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah mengubah kantor-kantor camat seperti menjadi lebih baik seperti kantor unit bank. “setelah pintu masuk sudah ada petugas resepsionis yang ramah dan berpenampilan baik, dan yang lebih penting ada pengumuman yang pasti mengenai pelayanan yang tersedia, baik itu persyaratan, waktu dan biaya, sehingga pelayanan yang diberikan
dapat lebih baik lagi,” katanya.
Hadir Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutejo, Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Mujiono, Kasubdit 1 Direktorat Ekonomi
Baintelkam Polri Kombes Pol Dally Achmad Mutiara, Kapolda Sumut Irjen Pol Dr Rycko Amelza Dahniel, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI Ir MM Azhar Lubis, M.Si, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Purnama Dewi. Turut pula hadir para bupati/ walikota, Kapolres, pimpinan BUMN/BUMD, ketua asosiasi pelaku usaha, investor PMA dan PMDN, kepala SKPD penanaman modal daerah se Sumut.
Sementara itu Kapolda Sumut menegaskan komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menindak tegas setiap tindak pidana dan perbuatan yang mengganggu dunia usaha. Bukan hanya premanisme, namun termasuk hal-hal yang mengganggu yang menyebabkan ongkos ekonomi tinggi juga menjadi perhatian.
Hal yang mengganggu ongkos ekonomi di contohkan Kapolda adalah dwelling time, yang pastinya mempengaruhi biaya logistik, dan ini juga mempengaruhi performance indeks Indonesia di internasional. “Mohon maaf kepada dunia usaha di pelabuhan dan pihak angkutan jasa buruh bongkar muat, kita tidak melarang aktivitas, tapi yang dilarang karena mengganggu dan meningkatkan biaya logistic,” katanya.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI Ir MM Azhar Lubis, M.Si menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat 55%, pengeluaran pemerintah 9%, investasi 33% dan sisanya eksport dan import.
Penyumbang terbesar kedua adalah investasi. Investasi harus kita tingkatkan karena ada 2,5 juta pekerja baru yang masuk setiap tahun. PNS moratorium dan tidak semua tenaga kerja mampu berwira usaha. Karenanya kita harapkan dari dunia usaha menciptakan lapangan kerja. Mau tidak mau investasi harus menjadi gerakan nasional yang sama-sama dijaga. Dalam lima tahun yaitu periode 2015-2019 dengan target investasi nasional senilai Rp 3.500 triliyun. Saat ini menurutnya sudah terealisasi Rp 1.600 triliun. Meskipun saat ini ekonomi regional turun namun targetkan kita terus meningkat.
Tahun 2016 target investasi naik 14% menjadi Rp 594,8 tiliun dimana pada Semester 1 tahun 2016 ini dicapai target Rp 298 triliun. Untuk Sumatera Utara, menurut Kepala Badan Penanaman Modal Purnama Dewi dari target nilai investasi Rp 12 triliun, pada semester 1 sudah terealisasi Rp 6 triliun.
Azhar Lubis menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan senilai Rp 1.870 triliun persetujuan investasi dari bulan Januari sampai September 2016. “Persetujuan ini harus dikawal bersama agar komitmennya dapat terealisasi. Karena persetujian tanpa realisasi tiadak ada artinya,” kata Azhar.
Ketua Panitia, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Purnama Dewi Sosialisasi adalah tindaklanjut penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia pada tanggal 19 September 2016. Kesepakatan itu telah ditindaklanjuti dengan disusunnya pedoman kerjasama antara BKPM RI dan Kepolisian RI tentang Koodinasi Perlindungan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia. Pedoman kerjasama itu akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia, dimana untuk regional I Sumatera diawali dengan kegiatan sosialisasi di Medan, Sumatera Utara.(GBS-MDN)
Posting Komentar
Posting Komentar