Petugas BPK manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, tidak tertutup kemungkinan laporan pengaduan masyarakat dijadikan ajang memperkaya diri, buktinya 7 bulan pengaduan masyarakat tidak diproses.
Demikian dikatakan warga masyarakat Kelurahan Pekan Labuhan Abdurrahman (43) pada wartawan di Belawan. Selasa (27/9/2016).
Dikatakannya pekerjaan pembangunan rijek beton APBD Medan tahun anggaran 2015 bukan dana nenek moyang pejabat Dinas Perkim Medan, tapi uang rakyat.
“Pekerjaan pembangunan rijek beton Dinas Perkim APBD 2015 itu bukan dana nenek moyangnya pejabat Perkim Medan, itu uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan jadi ajang korupsi. Sayangnya BPK Sumut terkesan melakukan pembiaran atas laporan masyarakat padahal hasil auditnya ditunggu Kejaksaan Tinggi Sumut. Kinerja BPK Sumut perlu ditinjau, oleh karenanya penting dilaporkan ke BPK dan KPK-RI. Tegas Rahman.
Sekedar diketahui, sekitar 7 bulan lalu pekerjaan pembangunan rijek beton Dinas Perkim Medan yang gunakan anggaran APBD Medan 2015 dilaporkan masyarakat Medan Utara ke BPK perwakilan Sumut. Laporan tersebut sesuai permintaan pihak Kejari Belawan dan Kejatisu yang akan melanjutkan proses pemeriksaan setelah menerima hasil audit BPK Sumut.
Terpisah, kondisi pekerjaan pembangunan rijek beton Dinas Perkim Medan tahun 2015 sangat memperihatinkan. Dimana hasil pekerjaan tersebut buruk (Badan jalan terkelupas dan retak-retak-red). Masyarakat pemanfaat jalan melaporkan pekerjaan itu ke Kejari Belawan dan ke Kejatisu yang hingga sampai sekarang menunggu hasil audit BPK Sumut.
Anehnya petugas BPK Sumut berkantor di balai kota Medan, alasannya permudah kerja petugas.
“Kita berkantor di sini (Balai kota-red) untuk mempermudah petugas BPK menjalankan tugasnya. Soal laporan pengaduan masyarakat terkait rijek beton Dinas Perkim Medan belum ada perintah atasan kami”. Elak kepala BPK Sumut melalui anggotanya Barokah. (mn/bu).
Posting Komentar
Posting Komentar