“Kami menginginkan ditunda dulu. Menurut saya itu sia-sia. Disuntik berapa pun jumlahnya akan tetap saja. Karena itu perilaku. Perilaku yang hedonis akhirnya memaksakan mereka untuk melakukan itu (korupsi),” jelasnya saat diwawancara, Selasa (26/07).
Ia menjelaskan, untuk mengubah cara berpikir dan perilaku setiap aktor politik tidak korupsi bukan dengan cara menganggarkan uang sebesar itu. Alih-alih mengalokasikan anggaran, yang terpenting adalah bagaimana partai politik mampu membangun karakter dan integritas dari anggotanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada kajian resmi bahwa anggaran Rp 1 triliun bagi partai akan mampu membuat bersih internal partai politik. Kemampuan partai dalam mengelola keuangannya harus diukur dengang tingkat akuntabilitas yang baik.
Selain itu, dana yang digelontorkan dari APBN bisa menjadi bumerang bagi partai politik itu sendiri. k
"Karena bisa jadi korupsi berjamaah akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Bisa bubar semua parpol ini karena korupsi,” tuturnya.
Adapun untuk biaya operasioanal partai, Viktor menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh anggota untuk gotong royong memenuhi kemandirian keuangan partai. Apalagi setiap partai politik memiliki cita-cita dan menjadikannya sebagai ideologi untuk diperjuangkan. Nilai ini yang menurutnya lebih penting ketimbang terus mengurusi keuangan partai yang tidak akan kunjung selesai.(rls)
Posting Komentar
Posting Komentar