LABUHAN | GLOBAL SUMUT-Persoalan warga miskin masih banyak belum
mendapatkan pelayanan program Pemerintah yakni BPJS maupun Kartu
Indonesia Sejahtera (KIS) ternyata menjadi wacana yang paling menonjol
disampaikan warga pada wakil rakyatnya Dapil V Medan Hj.Umi Kalsum, SH
dari PDI Perjuangan saat digelarnya Reses II di Jln.Pulau Timur
Lingkungan 25 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, sekaligus
mengunjungi TK Islam Terpadu Salsabila Rani (16/06/2016).
"Kami ada dapat kartu BLSM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), tapi Bu, kenapa kami tak terdaftar mendapatkan KIS, gimana ini dan kemana kami harus mengadu?,"tanya warga pada acara Reses tersebut.
Pada kesempatan itu Hj.Umi Kalsum berjanji akan terus memperjuangkan hak warga miskin tersebut sepanjang warga itu telah memiliki kartu KPS.
"Kalau warga miskin punya KPS, sampai dimana pun akan saya perjuangkan untuk mendapatkan KIS, tolong sampaikan nanti pada staf saya di DPRD Kota Medan,"Ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Umi Kalsum juga berharap pada pihak BPS (badan Pusat Statistik) agar benar benar melakukan pendataan warga jangan berdasarkan pedoman data kadaluarsa tahun 2011 lalu.
Dalam reses tersebut warga juga menyampaikan keluhannya pada Ummi Kalsum terkait permasalahan masih lambannya proses kepengurusan administrasi kependudukan KTP maupun KK di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) kota Medan serta masalah kepengurusan BPJS.
Serta persoalan lampu jalan (LPJU) masih banyak belum terpasang padahal warga setiap pembayaran rekening listrik selalu dipotong 10% untuk LPJU.(abu)
"Kami ada dapat kartu BLSM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), tapi Bu, kenapa kami tak terdaftar mendapatkan KIS, gimana ini dan kemana kami harus mengadu?,"tanya warga pada acara Reses tersebut.
Pada kesempatan itu Hj.Umi Kalsum berjanji akan terus memperjuangkan hak warga miskin tersebut sepanjang warga itu telah memiliki kartu KPS.
"Kalau warga miskin punya KPS, sampai dimana pun akan saya perjuangkan untuk mendapatkan KIS, tolong sampaikan nanti pada staf saya di DPRD Kota Medan,"Ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Umi Kalsum juga berharap pada pihak BPS (badan Pusat Statistik) agar benar benar melakukan pendataan warga jangan berdasarkan pedoman data kadaluarsa tahun 2011 lalu.
Dalam reses tersebut warga juga menyampaikan keluhannya pada Ummi Kalsum terkait permasalahan masih lambannya proses kepengurusan administrasi kependudukan KTP maupun KK di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) kota Medan serta masalah kepengurusan BPJS.
Serta persoalan lampu jalan (LPJU) masih banyak belum terpasang padahal warga setiap pembayaran rekening listrik selalu dipotong 10% untuk LPJU.(abu)
Posting Komentar
Posting Komentar