Bawaslu RI : Calon Incumbent Rusak Tatanan Demokrasi
TEBING TINGGI | GLOBAL SUMUT-Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Nelson Simanjuntak mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada di suatu
daerah calon Walikota atau Bupati yang “Incumbent” dapat merusak
tatanan demokratis pelaksanaan Pilkada, pasalnya seluruh PNS
dijajarannya umumnya diminta untuk dapat memilih pasangan dari
incumbent tersebut hingga tidak lagi memiliki sifat kenetralan sebagai
PNS, demikian dikatakan Nelson Simanjuntak ketika membuka sosialisasi
Panwaslu Kota Tebingtinggi dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Walikota
dan Wakil Walikota yang akan diselenggarakan 19 Pebruari 2017 mendatang.
Selasa (14/6) di Aula Hotel Malibau Jalan Sudirman kota setempat.
Dijelaskan Pilkada serentak gelombang II di dua daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kota Tebingtinggi. Perjalanan yang pernah dilakukan di Pemilu maupun Pilkada yang ada menurutnya secara teknisi ada kemajuan tetapi secara kwalitas pelaksanaannya masih perlu dibenahi.
Acara sosialisasi yang digelar Panwas Kota Tebingtinggi tersebut dihadiri Walikota diwakili Kepala Dinas Pendapatan Kota Tebingtinggi, Jefri Sembiring SE,MSi, Camat, tokoh masyarakat, Ketua Parpol sekota Tebingtinggi, BEM Perguruan Tinggi serta jurnalistik Kota Tebingtinggi.
Dalam sosialisasi itu. Bawaslu RI . Nelson Simanjuntak dengan jelas mengakui bahwa banyaknya kepala daerah berurusan kepada aparat penegak hukum umumnya disebabkan persoalan “money politic” atau politik uang. Guna menghindari keberpihakkan /netralisasi PNS dan politik uang. Pilkada harus berjalan secara demokratis, diminta seluruh masyarakat aktif mengawasi pelaksanan Pilkada yang ada,” pinta Nelson Simanjuntak.
Ketua Panwas Kota Tebingtinggi, M.Idris Pane.S.Sos berharap sosialisasi yang digelar ini dapat menjadikan masyarakat lebih mengerti soal pengawasan di pelaksanaan Pemilukada, karena masyarakat adalah merupakan bahagian pelaku stakeholder di pelaksanaan Pemilikada 2017 di Tebingtinggi, diharapkan adanya peran serta masyarakat yang lebih demokratis, imbuh Idris Pane. (Ardiansyah)
Ket Gambar : Tampak puluhan peserta, tokoh masyarakat, Ketua Parpol sekota Tebingtinggi, BEM Perguruan Tinggi serta jurnalistik turut menghadiri acara sosialisasi yang digelar Panwaslu kota Tebing Tinggi
Dijelaskan Pilkada serentak gelombang II di dua daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kota Tebingtinggi. Perjalanan yang pernah dilakukan di Pemilu maupun Pilkada yang ada menurutnya secara teknisi ada kemajuan tetapi secara kwalitas pelaksanaannya masih perlu dibenahi.
Acara sosialisasi yang digelar Panwas Kota Tebingtinggi tersebut dihadiri Walikota diwakili Kepala Dinas Pendapatan Kota Tebingtinggi, Jefri Sembiring SE,MSi, Camat, tokoh masyarakat, Ketua Parpol sekota Tebingtinggi, BEM Perguruan Tinggi serta jurnalistik Kota Tebingtinggi.
Dalam sosialisasi itu. Bawaslu RI . Nelson Simanjuntak dengan jelas mengakui bahwa banyaknya kepala daerah berurusan kepada aparat penegak hukum umumnya disebabkan persoalan “money politic” atau politik uang. Guna menghindari keberpihakkan /netralisasi PNS dan politik uang. Pilkada harus berjalan secara demokratis, diminta seluruh masyarakat aktif mengawasi pelaksanan Pilkada yang ada,” pinta Nelson Simanjuntak.
Ketua Panwas Kota Tebingtinggi, M.Idris Pane.S.Sos berharap sosialisasi yang digelar ini dapat menjadikan masyarakat lebih mengerti soal pengawasan di pelaksanaan Pemilukada, karena masyarakat adalah merupakan bahagian pelaku stakeholder di pelaksanaan Pemilikada 2017 di Tebingtinggi, diharapkan adanya peran serta masyarakat yang lebih demokratis, imbuh Idris Pane. (Ardiansyah)
Ket Gambar : Tampak puluhan peserta, tokoh masyarakat, Ketua Parpol sekota Tebingtinggi, BEM Perguruan Tinggi serta jurnalistik turut menghadiri acara sosialisasi yang digelar Panwaslu kota Tebing Tinggi
Posting Komentar
Posting Komentar