Selain menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan di daerah tersebut, Menko Rizal menyerahkan dua unit kapal bantuan dari Wilmar Group serta beasiswa penuh kepada empat anak nelayan yang kini mengenyam pendidikan di Politeknik Perikanan Sidoarjo dan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.xxxxxxxxxxxx Turut hadir dalam penyerahan itu Direktur Utama PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group) MP Tumanggor, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Zony Waldi, Dannlantamal I Belawan Kol Marinir Widodo, pengacara senior Prof Otto Hasibuan, serta ratusan masyarakat Kampung Nelayan.
Dalam kesempatan itu, Ramli mengatakan, pemerintah memiliki komitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, salah satunya dengan memberikan bantuan kapal penangkap ikan dengan kapasitas 5GT-10GT sebanyak 3.500 unit.
“Hingga tahun tahun 2019 sebanyak 3.500 unit. Tujuannya untuk membantu nelayan agar mendapatkan tangkapan ikan yang lebih baik,” ujar Ramli.
Untuk mendapatkan bantuan kapal, sebut Ramli, nelayan harus tergabung dan menjadi anggota koperasi.
“Itu salah satu persyaratannya. Karena itu, nelayan kita himbau menjadi anggota koperasi,” pesan Ramli.
Ramli juga mengatakan, jumlah nelayan secara nasional mencapai 16 juta keluarga. Namun ironis, sebagian besar nelayan berada merupakan keluarga miskin.
“Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, pemerintah juga mengeluarkan program asuransi bagi 1 juta nelayan,” tambah Ramli.
Ramli juga menegaskan, pemerintah Indonesia terus menggiatkan pengawasan perairan guna menghempang pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal nelayan asing yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 20 milyar dolar.
“Pemerintah bertindak tegas dibawah komando Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi. Sudah banyak kapal-kapal pencuri asing yag ditenggelamkan. Ini manfaatnya besar, nelayan saat ini tangkapannya jadi lebih banyak. Dulu nelayan Belawan harus naik perahu hingga tiga jam baru mendapat hasil. Sekarang sejam sudah dapat ikan,” jelas Ramli.
Selain menyerahkan bantuan dua unit kapal penangkap ikan, Ramli juga menyerahkan 1.000 paket sembako dan sejumlah buku untuk Perpustakaan Terapung Kampung Nelayan.
“Kita berharap tingkat pendidikan anak nelayan dan seluruh masyarakat di pesisir pantai mengalami perbaikan,” harap Ramli.
Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, Sumut akan menyerahkan bantuan asuransi bagi 60.500 nelayan dari pemerintah pusat. Program tersebut akan menyempurnakan program Asuransi Nelayan Sumut yang sebelumnya telah digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Kita menyambut gembira program asuransi pemerintah pusat ini. Semoga program ini akan melengkapi Program Asuransi Nelayan Sumut yang sudah kita lakukan sebelumnya,” sebut Erry.
Erry menjelaskan, Program Asuransi Nelayan Sumut menggunakan APBD dan mulai digulirkan sejak tahun 2012 lalu.
“Dari data yang ada, sudah 3.400 nelayan di Sumut sudah terlindungi asuransi. Dengan adanya asuransi nelayan dari Pemerintah Pusat, tentu jaminan untuk nelayan di Sumut akan lebih kuat,” ujar Erry.
Dalam kesempatan itu, Erry juga meminta Menko Bidang Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli memafasilitasi untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi warga Kampung Nelayan.
“Provinsi dan Pemko Medan siap mendukung, diantaranya mencari lahan untuk lokasi rusunawa nantinya. Alhamdulillah, usulan itu langsung mendapat tanggapan dari Bapak Menko yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat,” ujar Erry.
Pemprov Sumut, sebut Erry, akan berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk melakukan kajian, terutama membahas ketersediaan lahan, penerimaan masyarakat sekitar menempati Runsuwa nantinya.
“Itu harus didata dulu, Tidak bisa langsung instan. Kita bicara dengan masyarakat dulu, mau tidak pindah. Karena ini perkara culture. Mereka biasa di pinggir pantai, nanti pindah ke darat gimana, mau tidak. Saya sudah minta camat dan Wakil Walikota Medan. Coba di data dulu. Masyarakatnya mau tidak,” sebut Erry.
Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut, Zony Waldi mengatakan, jumlah nelayan yang tersebat di pantai timur dan pantai barat Sumut mencapai 250 ribu lebih. Dari jumlah itu, hanya sekitar 37 ribu saja yang telah memiliki kartu nelayan.
“Kita terus mendorong Pemkab dan Pemko untuk merespon dukungan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk mengurus Kartu Nelayan sebagai salah satu persyaratan dapat Asuransi Nelayan,” sebut Zony.
Kendala yang dihadapi, sebut Zony, hanya sebagian kecil saja nelayan Sumut yang tergabung dalam kelompok usaha berbadan hukum.
“Untuk itu kita harapkan nelayan membentuk koperas untuk memudahkan mendapat Aransi Nelayan dan beberapa manfaatnya,” imbau Zony. (RHD)
Posting Komentar
Posting Komentar