Pengusaha Nakal Laporkan Ke Polisi, BPJS Ketenagakerjaan Hak Pekerja

LABUHAN | GLOBAL SUMUT-Belakangan ini ratusan pekerja di Medan bagian Utara tidak diikut sertakan pengusaha sebagai peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan. Di Kawasan Industri Medan (KIM) misalnya, puluhan perusahaan industry belum mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak ikuti asuransi kesehatan. Pekerja Rumah Sakit (termasuk perawat-red), Biro Jasa dan pengusaha lainnya melakukan hal yang sama.

Perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan itu merupakan hak pekerja seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.

Demikian dikatakan ketua PAC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kecamatan Medan Labuhan Herbet Hutagaol melalui ketua bidang Ketenagakerjaan Abd. Rahman di ruang kerjanya, Sabtu (14/5/2016).

Rahman katakan pekerja di wilayah Kawasan Industri Medan (KIM) banyak yang tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan.

“Pekerja di KIM banyak yang tidak diikutsertakan pengusaha sebagai peserta Jamsostek/BPJS Kesehatan. Jaminan social tenaga kerja yang sekarang berobah jadi BPJS merupakan lembaga jaminan social terbesar di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang didukung Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan-red) wajib diikuti oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah sebesar Rp. 1 juta sebulan. Jamsostek ataupun BPJS adalah haknya pekerja”. Kata Rahman.

Perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dan atau perusahaan tidak mengikuti asuransi kesehatan bagi pekerja maka harus dilaporkan ke pejabat penyidik Polisi atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Kami berharap agar semua perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Labuhan mematuhi Undang-Undang tersebut agar jaminan social tenagakerja dapat benar-benar terjamin. Ujar Rahman. (bu).