Dituding Curang BPD Surati Pj.Kades Sidua-Dua Gunakan Anggaran Desa

LABURA | GLOBAL SUMUT-Melihat sepak terjang Pj Kades Malik Munthe sebagai  Pejabat sementara hantaran Pemerintah Kabupaten Mulai dituding pernah kecurangan dalam penyelenggaraan Kepemerintahan dan tertutup dalam menggunakan Anggaran  APBDes baik DD ataupun Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun2015 akhirnya disurati  badan permusyawaratan desa (BPD) menyusul surat pertama Nomor 01/BPD/SDD/2016 tertanggal 21 Januari Tahun 2016 yang belum dibalas Pj Kades hingga hari ini. Tentang penggunaan pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan uang negara untuk rakyat ,

Merasa Jabatannya akan berakhir sebentar lagi PJ Kades yang terkenal  licin ini mulai menggunakan Jurus Aji Mumpung, mencari kesempatan dalam kesempitan  dalam menggunakan wewenangnya  untuk olah mengolah anggaran ratusan juta rupiah tanpa prosedur dan tidak melibatkan pihak Lembaga Desa .hal ini terjadi akibat indikasi permainannya takut terbongkar hingga berakibat menjadi temuan tindak pidana korupsi (KKN).

Tupai sudah tak pandai lagi melumpat, akhirnya belang kades mulai terendus oleh tim monitoring BPD dan dikuatkan pada kecurigaan warga terhadap pelaksanaan kegiatan negatif dilapangan yang penuh nuansa damai.

Menerangkan Ketua BPD Misnan S.Pd bersama rekan rekan BPD Kamis(12/5) “memang benar kami telah melayangkan surat yang kedua kali kepada Pj Kades dengan tembusan kepada Bapak Bupati dan DPRD serta Instansi terkait lainnya, hall ini kami lakukan secara Prosedur dan dasar-dasar hukum pengawasan BPD mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 55 dan Pasal 6. Kemudian disebutkan dan dikuatkan oleh peraturan pemerintah No.43Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan  penyelenggara Desa secara tertulis. Hal ini terpaksa kami lakukan sesuai Fungsi BPD yang menanggapi keluhan-keluhan atas ketidak puasan dari hasil pembangunan Desa yang kurang Berazas Manfaat dan asal-asalan bahkan beberapa prangkat desa tidak di fungsikan sebagaimana mestinya, seperti pelaksana Tekhnis pengelola keuangan desa (PTPKD) selaku pelaksana teknis sangat diabaikan karena Mutlak semua Kegiatan ditangani langsung oleh PJ. Kades Malik Munthe bahkan banyak lagi permasalahan di desa sejak di Jabat PJ Kades ini, yang pasti kades tidak Transparan dan tertutup serta telah melanggar prosedural pada Kepemerintahan Desa, Kami akan tetap menindak lanjuti masalah ini yang terindikasi KKN pada penggunaan Anggaran Desa , Ujar BPD Tegas dan serius.

Mengomentari warga setempat HARYANTO (45) sepatutnya Malik Munthe dalam menjabat walaupun sementara harus mencontohkan sikap yang bijaksdana dan prorakyat tidak seperti ini kurang transparansi kepada warga dalam melakukan pengelolaan anggaran bahkan semena mena menunjuk lokasi pembangunan pekerasan jalan di titik yang salah yang kita curigai ada maksud tertentu menunjuk titik bangunan di lokasi yang sudah tumpang tindih anggarannya padahal jalan didepan lokasi pekerjaan belum sekalipun disentuh material pembangunan oleh desa, menyikapi hal ini pasti ada udang dibalik peyekdalam laporan pertanggung jawaban fisik DD dan ADD tahun2015 (tan)