Plt Gubernur Sumut Harapkan Label Halal Jadi Syarat Wajib Produk Luar Ke Indonesia

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kebijakan (fatwa) terkait produk yang akan membanjiri pasar Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Harapan tersebut dikemukana Tengku Erry Nuradi dalam acara pembukaan seminar dengan tema Sumatera Utara Mempersiapkan Produk Halal Dalam Rangka Kompetensi Global yang digelar Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA-USU) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LP-POM) MUI Sumut di Hotel Grand Kanaya, Jl Darussalam Medan, Kamis (21/4/2016).

Hadir dalam acara itu anggota Komisi III DPR RI Romo Raden Syafi’i, Wakil Direktur LP-POM MUI Pusat H Osmena Gunawan, BP-POM Medan Alibata Harahap, MUI Sumut, MUI Medan, pengurus IKA-USU, sejumlah tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Erry mengatakan, labelisasi halal terhadap produk makanan dan alat rumahtangga, tidak dimaksudkan membatasi produk luar masuk ke Indonesia, tetapi sebagai langkah dalam menjaga akidah umat.

“Produk makanan berlabel halal justeru mendapat respon dari pasar global. Itu artinya, label halal memberikan kepercayaan tersendiri bagi konsumen akan kebaikan dan manfaat suatu produk,” ujar Erry.

Seiring dengan itu, labelisasi produk halal juga mendiring ekonomi syariah di sejumlah negara. Konsep syariah, tidak hanya diterima umat Islam, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dunia dengan berbagai macam agama.

“Untuk itu, MUI kita harapkan menjadi lembaga yang berperan aktif dalam mengawasi produk yang masuk ke dalam negeri dala pasar bebas dan era MEA ini,” harap Erry.

Selaku Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut, Erry juga optimis konsep ekonomi syariah akan mengalami perkembangan pesat dalam era MEA, pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

“Produk halal akan memberikan rasa aman bagi semua orang. Demikian bisnis lain yang menerapkan konsep syariah,” sebut Erry.

Sementara Ketua Umum MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin mengatakan, sejumlah negara maju telah menggunakan serifikasi halal agar dapat diterima oleh negara produsen, seperti Amerika Serikat, Australia, Korea dan beberapa negara Eropa.

“Masyarakat dunia telah mengerti manfaat dari label halal. Produsen paham betul, sejumlah negara yang menjadi pasar potensial, mayoritas umat Islam. Sertifikasi halal layak dibutuhkan sebagai jaminan. Jadi, labelisasi halal itu tidak hanya dibutuhkan di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri juga,” sebut Ma’ruf.

Ma’ruf juga berharap, produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri, terutama dalam hal sertifikasi halal.

“Pemerintah Korea dan Tiongkok saja sampai menggelontorkan dana besar hanya untuk mewujudkan sertifikasi halal. Bahkan Korea kini sedang gencar-gencarnya melakukan sertifikasi halal karena memberi keuntungan pada bisnis pariwisata,” papa Ma’ruf.

Ma’ruf juga mengatakan, MUI akan menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis khusus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan labelisasi halal.

“Sertifikasi halal itu sebuah kewajiban. Sekarang ini baru sekitar 15 persen produk yang telah tersertifikasi halal. MUI menargetkan setiap produk harus berlabel halal pada tahun 2019. Bila tidak berlabel halal, berarti berlabel haram,” tegas Ma’ruf.

Sertifikasi halal tak hanya dilakukan pada produk makanan dan minuman melainkan mulai metode pengolahan, pengemasan di pabrik hingga metode pengangkutan.

“Bila sebelumnya memakai produk non halal, akan dilakukan pembersihan sesuai syariat Islam yaitu disamak. Bahkan salah seorang gubernur di Korea antusias untuk mendapatkan sertifikat halal di wilayahnya,” jelas Ma’ruf. (RHD)