MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dan
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga hadir dalam pembukaan
pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumut 2017 di Hotel Grand Angkasa, Jl
Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (1/4/2016).
Prosesi
pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koperasi dan UKM
AAGN Puspayoga didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara
Ir H Tengku Erry Nuradi.
Dalam
acara pembukaan, turut hadir Ketua TP PKK Sumut Evi Diana Erry, anggota
DPD RI Parlindungan Purba, mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, 28
Kepala Daerah seSumut dan perwakilannya, anggota DPRD Sumut dan jajaran
SKPD Sumut, akademisi serta undangan.
Dalam
kesempatan itu, Mendagri Tjahyo Kumolo mengingatkan agar Musrembang
RKPD Sumut 2017 mengedepankan skala prioritas, evaluasi dan penajaman
dalam penyusunan program. Tujuannya agar semua anggaran terserap dengan
baik.
“Musrembang
harus dilakukan dengan penajaman, evaluasi dan skala proritas. Untuk
menghindari tidak terserapnya anggaran secara nasional sebagaimana yang
terjadi tahun 2015 hingga mencapai Rp 420 triliun,” pesan Tjahjo.
Tjahyo
juga menegaskan, Musrenbang merupakan bagian dari tahapan perencanaan
yang menetapkan penganggaran, skema anggaran dan bagaimana
pelaksanaannya.
“Musrenbang
2015 harus jadi pelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaan Musrenbang
2017. Musrenbang 2015 cukup bagus, namun menimbulkan pertanyaan.
Pertumbuhan ekonomi harusnya lebih tinggi, kesejahteraan dapat lebih
meningkat. Namun anggaran 2015 tidak terserap mencapai Rp 420 triliyun,”
sebut Tjahyo.
Perencanaan
yang baik, tambah Tjahyo, akan membuka peluang untuk mendapatkan
bantuan anggaran yang baik dari pemerintah pusat. Tentu perencanaan yang
baik diawali dengan Musrenbang yang diawali di tingkat Pemkab/Pemko
hingga ke tingkat Pemprov.
“Dalam pertengahan tahun ini, ada Musrenbang Nasional yang akan mengakselerasikan usulan dari daerah,” ujar Tjahyo.
Dalam
kesempatan itu juga, Tjahyo menegaskan, Kemendagri merupakan poros
pemerintahan. Untuk itu, semua pemerintahan harus tegak lurus dengan
kebijakan presiden. Pemerintah Daerah tidak boleh menyimpang dari
Nawacita.
“Pokok
permasalahan dalam pengelolaan APBD diantaranya ketidakselerasan
dokumen perencanaan dengan APBD. Belum transparan. Masyarakat dan pers
juga belum melihat adanya proses penyusunan program dan penganggaran
yang baik. Besaran anggaran juga belum sesuai dari standar yang ada.
Memecahkan paket pekerjaan, proses penyusunan perubahan APBD. Banyak
tidak sesuai aturan,” sebut Tjahyo.
Sementara
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan,
pemerintah pusat memberi bunga ringan bagi para pelaku usaha sebagai
salah satu strategi menghadapi era MEA, dengan menurunkan suku bunga KUR
yang sebelumnya 22% menjadi 9%.
“Dua
hari yang lalu pemerintah lounching KUR B yang berorientasi ekspor
untuk UKM dan Mikro, ada dananya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia,” jelas Puspayoga.
Selain
itu, pemerintah pusat juga terus mendorong peningkatan SDM pelaku usaha
agara mampu meningkatkan kualitas produk pelaku usaha dalam negeri.
“Untuk
itu, saya berharap Bupati dan Walikota segera mendelegasikan izin usaha
berskala mikro dan kecil kepada pihak kecamatan. Tujuannya agar
pengusaha kecil dapat tumbuh,” pesan Puspayoga.
Plt
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi berharap, Musrembang RKPD Sumut 2017
dengan tema “Sinergitas Pembangunan Dalam Meningkatkan Daya Saing di
Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, dapat menelurkan inovasi baru dalam
menentukan arah pengembangan pembangunan di Sumut, baik berupa inovasi
proses maupun inovasi program.
“Kita
berharap, Musrenbang RKPD Sumut 2017 akan menghasilkan program
prioritas melalui sumber pembiayaan APBN, APBD provinsi dan investasi
tahun 2017,” harap Erry.
Musrenbang
RKPD Sumut 2017, sebut Erry, juga akan mengulas berbagai masukan dan
aspirasi strategis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota
(Pemko) dan stakeholder yang nantinya bermanfaat sebagai bahan
pertimbangan dalam perbaikan rancangan RKPD Sumut 2017 sebelum
ditetapkan menjadi rancangan akhir RKPD Sumut 2017 nantinya.
“Tentu rancangan akhir RKPD Sumut 2017 telah dijabarkan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran,” sebut Erry.
Erry
juga mengimbau Bupati dan Walikota di 33 Kabupaten/Kota di Sumut
menyatukan tekad, fikiran dan langkah dalam mendorong laju pembangunan
tahun 2017.
“Hal
yang lebih penting adalah meningkatkan kerjasama. Saya berharap Bupati
dan Walikota, satu barisan saling dukung membangun Sumut,” ajak Erry.
Dalam kesempatan itu, Erry juga meminta seluruh Bupati dan Walikota yang hadir untuk naik ke panggung Musrembang.
“Baru
kali ini Bupati dan Walikota paling banyak hadir dalam Musrembang.
Semoga ini menjadi era baru kebangkitan Sumut menjadi Sumut Paten,” seru
Erry.
Tidak
lupa Erry mengajak seluruh jajaran pemeganga kebijakan di Pemprov Sumut
dan Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
masyarakat, sekaligus mengejar ketertinggalan demi menjadi yang
terdepan.
“Kita
berharap dukungan semua pihak agar mampu menjalankan roda pemerintahan
dengan bail dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harap
Erry.
Secara
tegas, Erry juga menyatakan, Pemprov Sumut akan menggunakan APBD sesuai
peruntukannya. Tidak seperti tahun sebelumnya yang tidak terkelola dan
tidak tepat guna.
“Jangan
ada lagi pembanggunan jalan setapak dengan menggunakan APBD Provinsi
karena itu merupakan tupoksi Pemkab dan Pemko. Ada Tupoksi provinsi da
nada tupoksi Pemkab dan Pemko. Jangan tumpang tindih lagi seperti dulu,”
pesan Erry.
Sebelum
menutup sambutannya, Erry menyatakan apresiasi kepada seluruh
Kabupaten/Kota di Sumut yang sebelumnya telah menggelar Pra Musrenbang
di zonanya masing-masing.
“Pelaksanaan
Musrembang tahun ini merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan
yang prosesnya diawali berdasarkan hasil forum SKPD dan Musrenbang
Kabupaten dan kota serta Pra Musrenbang RKPD Sumut di empat zona. Saya
hadir di empat zona Pra Musrembang itu,” papar Erry.
Sebelum
pelaksanaan Musrembang RKPD Sumut 2017, berlangsung Pra Musrembang RKPD
Sumut di empat zona yaitu Zona I meliputi Kota Medan, Binjai,
Tebingtinggi, Tanjungbalai, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Karo,
Deliserdang, Serdangbedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu
Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Sedangkan
Zona II Padang Sidempuan, Sibolga, Madina, Tapanuli Selatan (Tapsel),
Tapanuli Tengah (Tapteng), Padang Lawas (Palas) dan Padanglawas Utara
(Paluta). Kemudian Pra Musrembang RKPD Sumut 2017 Zona III meliputi
Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara (Taput), Humbang
Hasundutan (Humbahas), Samosir, Toba Samosir (Tobasa) dan Kabupaten
Simalungun. Zona terakhir adalah Zona IV yakni Kota Gunungsitoli,
Kabupaten Nias, Nias Selatan (Nisel), Nias Utara dan Nias Barat. (RHD)
Posting Komentar
Posting Komentar