Walikota Buka Sosialisasi Pengawasan orang Asing dan Penanganan Imigran Ilegal

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sudah jelas mengatur bahwa orang asing juga harus memiliki izin tinggal di kota Medan harus tertib administrasi kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting untuk Itu diminta kepada peserta untuk bersungguh-sungguh mengikutinya, sehingga dapat memahami tentang tertib administrasi kependudukan dan Paham bagaimana Penanganannya terhadap orang asing terutama yang ilegal secara koordinasi.

Hal ini disampaikan Walikota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, Msi ketika membuka sosialisasi pengawasan orang asing dan penanganan Imigran Ilegal di Kota Medan, Selasa (22/3/2016) di Ruang Rapat III, Balai Kota, Jalan Maulana Lubis. Sosialisasi kerja sama antara Pemko Medan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan Internasional Organization for Migration (IOM) dihadiri Kepala Divisi keimigrasian Kementerian Kanwil Kemenkumham M. Diah SH MH, Kepala Kantor Kelas I Khusus Medan Lilik Bambang, Kepala Kantor IOM regional barat Mariam Khohar, mewakili Polresta Medan, Pimpinan SKPD dan Camat se Kota Medan.

Menurut Eldin, Keberadaan orang asing di kota Medan cenderung semakin meningkat, hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Medan adalah kota yang semakin terbuka dan menarik untuk dikunjungi. Namun dari segi administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, diduga masih relatif banyak yang belum melapor atau mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota Medan.

" Ketidaktahuan terhadap peraturan tentang administrasi kependudukan menjadi alasan utama banyak imigran yang belum melapor atau mendaftarkan diri, untuk itu pemerintah Kota Medan terus melakukan sosialisasi untuk penertiban orang-orang asing tersebut. Selain itu keberadaan orang asing yang secara ilegal yang terus saja masuk ke kota misalnya di saudara-saudara kita para pengungsi yang sedang mencari Suaka yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani dengan optimal Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi diantara lintas sektor yang terkait", kata Eldin.

Eldin menjelaskan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana tidak hanya arus barang dan yang bebas keluar masuk tetapi juga harus tenaga kerja mengharuskan kita untuk lebih tetap dalam melakukan pengawasan dan penertiban terutama terhadap orang asing yang masuk ke dalam Kota Medan sebab bila situasi ini tidak dapat dikendalikan dengan baik tentu kita menghawatirkan dampak yang akan ditimbulkan serta muncullah keresahan dari masyarakat lokal.

" Melalui moment ini saya menghimbau kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan dan Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat Kota Medan sebagai Leading Sector untuk melakukan pendataan dan penertiban bagi orang asing yang ada di Kota Medan. Karena data kependudukan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program program pembangunan setiap penduduk diwajibkan untuk tertib administrasi dan Catatan Sipil tidak hanya berlaku untuk berlaku bagi penduduk asli tetapi juga orang asing yang memilih tinggal di kota Medan", ungkap Walikota.

Eldin juga menjelaskan masuknya orang asing memberikan pengaruh terhadap ekonomi sosial dan budaya tentunya kita menginginkan pengaruh tersebut adalah yang positif bukan negatif oleh karena itu pengaruh seperti ini juga harus menjadi perhatian kita bersama dan sampai anak-anak kita kehilangan jati dirinya sehingga lebih bangga dengan budaya luar dibandingkan budaya sendiri.

"Saya berharap kepada kita semua seluruh masyarakat kota untuk memberikan pemahaman sekaligus mengawasi keberadaan orang asing agar mereka bisa memahami budaya Indonesia dan tidak mengeluarkan budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa apalagi sampai menanamkan ideologi yang berbeda kepada masyarakat kita" ujar Eldin.

Kepala Kantor Kelas I Khusus Medan Lilik Bambang mengatakan Kegiatan Ini merupakan salah satu rekomendasi dari hasil rapat tim pengawasan orang asing Kota Medan yang dilaksanakan pada awal bulan Maret yaitu untuk memberikan pemahaman atas keberadaan dan kegiatan orang asing di kota Medan serta keberadaan imigran non reguler di Kota Medan Selain itu bagaimana penanganan maupun pengawasan orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah kota Medan.

"Dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN dan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan pada tanggal 2 Maret 2016 di mana pemerintah memberikan kemudahan bagi 169 negara untuk masuk ke wilayah Indonesia diberi kebebasan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan yang tentunya di satu sisi dapat meningkatkan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya namun di sisi yang lain akan berdampak yang bersifat multidimensional akibat arus lalu lintas orang asing serta kegiatannya di kota Medan", katanya.

Diharapkannya, Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang permasalahan keimigrasian khususnya keberadaan orang asing di wilayah kita serta Bagaimana penanganan imigran non reguler para pengungsi dan pencari Suaka dan yang lebih penting tentunya untuk meningkatkan sinergitas antar instansi dalam pengawasan orang asing sehingga orang asing yang benar-benar bermanfaat saja yang seharusnya berada di Kota Medan.(rls)