Plt Gubernur Sumut Lantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

MEDAN  | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Sumut mampu berperan aktif dalam mendorong percepatan penguatan ekonomi di Sumut.

Harapan itu dikemukan Tengku Erry Nuradi saat meresmikan sekaligus melantik TPKAD Sumut di Aula Martabe, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (28/03/2016).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut jajaran SKPD Sumut, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Firdaus Zailani, Kepala OJK Regional V Sumatera Ahmad Soekro Tratmono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, sejumlah pimpinan lembaga jasa keuangan, perwakilan perbankan dan sejumlah rektor universitas.

Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, peran dan fungsi TPKAD diantaranya mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Selain itu, TPKAD juga berperan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan  mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan peran serta dalam membangun perekonomian di Sumut.

“Sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, TPKAD diharapkan dapat meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Erry juga berharap, TPKAD mampu menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif seperti untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan dan membiayai pembangunan beberapa sektor-sektor prioritas.  “Kita menyadari, potensi di daerah beleum sepenuhnya dikembangkan secara maksimal. TPKAD kita harapkan menggali seluruh potensi yang ada, kemudian menelurkan terobosan untuk pengembangannya,” ujar Erry.  Tantangan operasional lembaga jasa keuangan yang efisien, harus  mampu dijawab melalui program TPKAD sehingga mampu melahirkan dan menyepakati penerapan single digit suku bunga perbankan.

“Saya yakin, akses keuangan masyarakat akan tumbuh bila semakin banyak masyarakat yang mampu menikmati fasilitas yang ditawarkan jasa keuangan,” sebut Erry.

Erry juga mengingatkan, hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung Tugas TPKAD yakni adanya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Selain itu adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan, data informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah, perlu adanya kebijakan dari para pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan TPKAD dan dapat melakukan indentifikasi dan menganalisa permasalahan yang terkait dengan akses keuangan daerah sehingga penyusunan program kerja TPKAD dapat meningkatkan pengembangan sektor Ekonomi daerah.

“Kita harus bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut,” ajak Erry.

Tidak lupa Erry menyatakan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan TPKAD Sumut.

“Kebersamaan kita adalah kekuatan. Sumut harus jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita satukan kekuatan yang ada untuk membawa Sumut yang sejahtera,” tutur Erry.

Komisioner OJK Pusat Firdaus Zailani mengatakan, potensi ekonomi di Sumut cukup besar. Dengan adanya TPKAD bekerjasama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya, dinilai akan mampu menggali potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan cara mempercepat akses keuangan daerah ke lembaga keuangan.

“Dengan adanya kerjasama TPKAD Sumut dengan pemerintah dan lembaga jasa keuangan, potensi pertumbuhan ekonomi daerah dapat digali lebih oprimal,” jelas Firdaus.

Sementara Kepala OJK Regional V Sumatera Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, pembentukan TPAKD Sumut telah merefleksikan dua program pokok Master Plan Sektor Jasa Keuangan yaitu Jasa Keuangan Kontributif dan Jasa Keuangan Inklusif.

“Jasa Keaungan Kontributif kini dilaksanakan melalui program pengembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi keuangan. Sedangkan inklusif dilaksanakan melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dan penguatan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen,” terang Soekro.

Selain itu, sebut Soekro, pembentukan TPKAD akan menjawab tantangan dalam upaya memperbesar porsi industri jasa keuangan terhadap peningkatan PDB yang secara nasional saat ini baru mencapai 50,10 persen oleh sektor Pasar Modal dan Saham sebesar 35,53 persen oleh sektor perbankan.

Oleh karenanya, kita berharap ada sinergi yang lebih baik dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keungan Sumut agar secara intensif memfasilitasi semua strategi untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut yang berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

 “Kita harapkan dengan adanya TPKAD ini dapat membangun sinerji dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholders, baik dengan OJK maupun dengan stakeholders selain OJK  melalui komitmen yang kuat untuk mempercepat akses keuangan masyarakat terhadap industri jasa keuangan di Sumut sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi,” harap Soekro. (RHD)