Plt Gubernur Sumut Ajak Pejabat Pemprovsu Dan Kabupaten/Kota Tidak Melakukan Korupsi

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak seluruh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Kabupaten/Kota di Sumut untuk tidak melakukan korupsi. Pencegahan dini tindak korupsi dapat dimulai dari diri sendiri.

Hal itu disampaikan Tengku Erry Nuradi saat membuka Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi yang berlangsung di Gedung Binagraha Pemprov Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (30/03/2016). Kegiatan tersebut diprakarsai Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut.

Hadir dalam acara itu dua Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Irjen Pol Basariah Panjaitan, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Haydar, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Dr Asep Nana Mulyana SH MHum, Wakil Walikota Medan Akhyar, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz, jajaran SKPD Pemprov Sumut dan Kota Medan, akademisi, pemerhati anti korupsi, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dalam kesempata tersebut, Erry menegaskan, tindak korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dampak korupsi meluas hingga ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 “Mari kita tanamkan tekad dan komitmen dalam diri masing-masing untuk tidak melakukan korupsi. Kita mulai dari diri sendiri,” ajak Erry.

Pencegahan tindak korupsi, sebut Erry, bukan hanya tugas KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat.  “Melalui forum ini, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama pejabat dan pemegang kebijakan, untuk tidak melakukan korupsi. Kini saatnya kita membangun karakter bangsa yang jujur, bersih dan bertanggungjawab dalam menjalankan peran masing-masing,” sebut Erry.

Erry menyatakan, pemahaman seputar korupsi perlu terus disosialisasikan kepada seluruh pihak, tidak hanya pejabat dan pemangku kebijakan, namun juga kepada masyarakat luas.

“Dengan demikian, tiap masyarakat akan memahami apa itu korupsi, bagaimana pencegahannya dan apa dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” harap Erry.  Erry mengatakan, tindak korupsi tidak hanya berpotensi terjadi di jajaran pejabat selaku pengambil kebijakan, tetapi juga telah meluas hingga ke tingkatan masyarakat. Salah satu tindak korupsi yang tanpa disadari oleh masyarakat adalah tidak taat pajak. Padahal, 80 persen pendapatan terbesar negara berasal dari sector pajak.

“Dari lebih kurang 15 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara, hanya 150 ribu orang yang punya NPWP. Tanpa kita sadari, sebenarnya masyarakat telah melakukan praktik tindak korupsi dengan tidak membayar pajak,” sebut Erry.

Erry juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah anggapan (stigma) negatif yang menyebutkan korupsi sudah menjadi budaya. Anggapan itu harus segera dihapus dari benak masyarakat melalui revolusi mental dari diri sendiri.

Khusus di Sumut, sebut Erry, adagium Sumut merupakan singkatan Semua Urusan Mesti Uang Tunai, harus segera ditinggalkan. Sebutan itu harus diubah menjadi Semua Urursan Mesti Tuntas.

 “Mari kita ubah pemikiran kita. Kita mulai dari kita sendiri. Mudah-mudahan pencegahan terhadap korupsi itu dapat kita laksanakan. Dengan demikian, negara kita ini akan jauh lebih baik,” ajak Erry.

Sementara Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan, tiga provinsi yang menjadi pusat perhatian KPK dalam pemberantasan korupsi adalah Banten, Riau dan Sumut.  “Bukan berarti daerah lain tidak. Tetapi 3 daerah ini menjadi perhatian kita,” sebut Saut.

Saut berharap, sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian KPK, Sumut harus menjadi pengerak (leading) dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saya dan Bu Basariah berasal dari Sumut. Kami berharap, Sumut bisa rangking satu memberantas korupsi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas korupsi,” ajak Saut.

Ketua Panitia Pelaksana Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi, Gandi Parapat mengatakan, seminar tersebut digelar guna membendung stigma miring terhadap Sumut yang identik dengan koruptor.

“Kita sengaja mengundang dua narasumber dari KPK, pihak kepolisian dan kejaksaan,” ujar Gandi.

Gandi yang juga selaku koordinator PMPHI Sumut ini berharap, seminar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumut tentang seputar korupsi.  “Kalau sudah tau apa itu korupsi, tentu kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk pencegahannnya sedini mungkin tindak korupsi,” harap Gandi. (RHD)