Plt Gubernur Sumu Erry Nuradi : Pajak Masyarakat Jadi Modal Dasar Pembangunan

MEDAN  | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut)  Ir H Tengku Erry Nuradi Msi mengimbau seluruh masyarakat untuk taat pajak demi mendorong laju pembangunan di Sumut.

Harapan itu disampaikan Tengku Erry Nuradi saat menyerahkan SPT Tahunan pribadi tahun 2015 di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota, Senin (28/3/2016).

SPT Tahunan Pribadi Plt Gubernur Sumut langsung diterima Kepala Kantor KPP Pratama Medan Kota Yan Santoso Purba, didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Kanwil DJP Sumut I Vivi Rosvika.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, jumlah wajib pajak di Sumut saat ini sekitar 150 ribu Wajib Pajak atau hanya 1 % dari total jumlah penduduk Sumut yang tercatat berkisar 15 juta jiwa.

“Kita berharap, jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara dapat meningkat menjadi 5% dari jumlah penduduk. Untuk itu, mari sama-sama kita tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kewajibannya,” harap Erry.

Pajak yang dibayarkan masyarakat, sebut Erry, merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik sarana dan prasarana infrastruktur. Sebelumnya, modal dasar pembangunan secara nasional berasal dari sektor minyak dan gas.  “Untuk meningkatkan pembangunan di daerah, beberapa tahun terakhir pemerintah menggunakan pajak masyarakat untuk pembangunan. Hal inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju. Tanpa ada pembayaran pajak, negara tidak bisa melakukan tugas-tugas pembangunannya,” jelas Erry.

Erry mengatakan, rendahnya Wajib Pajak di Sumut akibat minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Kanwil Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama perusahaan untuk membayar kewajiban pajak.

“Minimnya pemahaman ini banyak terjadi di daerah. Banyak perusahaan yang belum menjadi Wajib Pajak. Untuk itu, kita imbau kesadaran mereka bayar pajak, karena pajak sangat erat hubungannya pembanguanan,” tambah Erry.

Untuk membawa hasil produksi, masyarakat yang menggunakan jalan raya, bandara dan pelabuhan. Sarana prasarana dan infrastrukur ini pembiayaannya menggunakan pajak. Untuk mengoptimalkan pembangunan di segala sector, minimal 5 persen masyarakat Sumut sudah Wajib Pajak.

Manfaat pajak yang nyata, sebut Erry, jalan tol sepanjang 61,80 km di Sumut yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Jalan tersebut merupakan bagian dari Jala Tol Trans Sumatera yang terbagi dalam dua seksi yaitu Seksi I terhubung dari Medan-Parbarakan-Kualanamu sepanjang 17,80 km dan Seksi II terhubung dari Perbarakan-Tebing Tinggi sepanjang 44 km.  “Pengaktifan kembali rel keretaapi dari Medan menuju Aceh yang menjadi bagian pembagunan jalur Keretaapi Trans Sumatera juga bagian dari manfaat pembayaran pajak masyarakat,” sebut Erry.

Tidak lupa Erry menyatakan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyadari manfaat bayar pajak.

“Saya sangat bangga, setiap tahun jumlah kesadaran masyarakat terhadap pajak semakin meningkat di Sumut,” puji Erry.

Sementara Kabag Umum Kanwil DJP Sumut I Vivi Rosvika mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh wilayah kerja Kantor Pajak melakukan sosialisasi Wajib Pajak kepada masyarakat.

 “Kita sudah mengeluarkan instruksi kepada Kantor Pajak untuk menggiatkan sosialisasi Wajib Pajak kepada masyarakat. Hasil sosialisasi akan terlihat nantinya dengan dibuktikan laporan pajak tahunan ke kantor pajak masing-masing,” jelas Vivi. (RHD)