Maraknya Pembalakan Liar Dikawasan Hutan Labura Diduga Adanya "Konspirasi" Penguasa Dan Mapia

LABURA | GLOBAL SUMUT-Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan satu dari 3 Kabupaten dari hasil pemekaran Kab. Labuhanbatu dan sudah berdiri pada tahun 2008. Sabtu (12/3).

Kabupaten yang dilintasi jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) lintas timur, terdiri dari 8 Kecamatan, dimana empat kecamatan mengarah kepesisir dan empat kecamatan lagi mengarah keperbukitan (gugusan bukit barisan).

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit dan karet sebagai sumber keuangan utama. Pertambahan penduduk serta meningkatnya kebutuhan juga perkembangan mendorong tumbuhnya dunia usaha, terutama usaha perkebunan, terutama perkebunan sawit, baik milik perorangan maupun berbentuk perusahaan.Keadaan itu mendorong dibutuhkannya lahan pertanian yang tiap tahun makin luas, yang pada akhirnya mendorong penjarahan atau pendudukan kawasan hutan yang dialih fungsikan sebagai lahan perkebunan, walau tidak melalui jalur pelepasan kawasan secara resmi.

Kawasan hutan yang kaya akan potensi kayu sebelum dijadikan lahan perkebunan menarik perhatian pelaku bisnis yang berkecimpung dalam dunia usaha perkayuan. Harga kayu yang cukup menggiurkan serta tingginya permintaan pasar akhirnya mendorong dan memancing munculnya kasus-kasus ilegal logging yang pada saat ini sangat marak terjadi didaerah ini.

Lemahnya pengawasan terhadap pelaku ilegal logging ini serta adanya oknum-oknum pejabat dinas kehutanan baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang ikut terlibat didalamnya semakin memperparah perusakan serta penguasaan kawasan hutan menjadi tak terkendali.

Perubahan status kawasan dari SK 44 menjadi SK 579 pada tahun 2014 khususnya diSumatera Utara berhasil merubah kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) lebih dari 700 ribu hektar.

Menguatkan adanya Dugaan konspirasi (persekongkolan) antara mapia dan Pejabat.  Sedangkan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara luas kawasan yang dilepaskan lebih dari 40.000 Ha dari yang dimohonkan seluas 60.200Ha. Sementara realita dilapangan kawasan hutan baik Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL) dan bahkan Hutan Swaka Alam (HSA) sudah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit tanpa adanya tindakan dan sangsi hukum kepada para pelaku, demikian juga halnya para Pelaku Ilegal Logging yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan cenderung terkesan adanya pembiaran dari pihak Dinas Kehutanan.

Pemberitaan tentang maraknya kegiatan ilegal logging, baik dimedia cetak, media sosial bahkan dimedia elektronik seakan tidak menyurutkan niat para pelaku untuk terus melakukannya, hukum yang bisa dibeli, aparat pejabat yang bisa dibayar serta kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang akan pentingnya menjaga kelestarian hutan semakin memperparah keadaan ini.

Saat ini ada tiga titik besar kegiatan ilegal logging yang sedang berjalan tampa adanya legalitas atau ijin yang harus dimiliki oleh pelaku. Setiap malam jalan lintas timur dilewati kendaraan-kendaraan yang membawa gelondongan kayu besar yang bebagian besar mengarah kekota Kisaran Kab. Asahan yang banyak terdapat usaha pengolahan kayu bulat menjadi kayu batangan balok maupun lembaran papan berbagai ukuran.

Bisnis hitam yang menggiurkan yang dibiarkan tumbuh subur yang bisa menimbulkan bencana longsor dan banjir bandang seakan bukan masalah lagi bagi pelaku-pelaku ilegal logging tersebut, Labura mengundang bencana adalah kalimat yang tepat disematkan untuk daerah ini. (Rinaldi.H)