Kunjungan Komisi VII DPR RI,Erry Harga Gas Masih Mahal di Sumut Indutri Terancam Mati Suri

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan terkait mahalnya harga gas dan keterbatasan pasokan listrik di Sumut. Jika tidak, pertumbuhan investasi terancam mati suri, termasuk investor yang kini telah beroperasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Sumut.

Harapan itu disampaikan Tengku Erry Nuradi dalam diskusi dengan rombongan Komisi VII DPR RI di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (21/3/2016).

Hadir Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, anggota Donny Maryadi Oekon (PDIP), Yulian Gunhar (PDIP), Adian Yunus Yusak Napitupulu (PDIP), Eni Maulani Saragih (Golkar), Gito Ganinduto (Golkar), Satya Widya Yudha (Golkar), Ramson Siagian (Gerindra), Bambang Haryadi (Gerindra), Adji Farida Padmo Ardans (P.Demokrat), Andriyanto Johan Syah (PAN), H Agus Sulistyono (PKB) dan H Isqan Qolba Lubis (PKB).

Turut hadir unsur DPRD Sumut, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Ristek dan Dikti, PT Pertamina, PT PLN (persero), PT PGN, PT Inalum, BPH Migas dan SKK Migas serta intansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, harga gas di Sumut tertinggi di Indonesia mencapai US$ 12 per juta British Thermal Unit (MMBTU) dari sebelumnya US$ 14 MMBTU. Dampaknya, industry mengalami kendala dalam berproduksi akibat tingginya biaya operasional pengadaan gas.

 “Gas merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi Sumut. Jika harga gas tetap mahal, industri menjadi tidak miliki daya saing,” ujar Erry.

Erry berharap, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang mengatur harga gas dalam upaya mendorong pertumbuhan industri di Sumut. “Pihak industri berharap, harga gas industri di Sumut bisa dibawah US$10 per juta British Thermal Unit,” sebut Erry.

Jika harga gas tetap tinggi, sejumlah investor di Sumut mengalami kendala dalam berproduksi, termasuk sejumlah industri yang kini telah beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Simalungun dan di Kawasan Strategis Nasoional Danau Toba nantinya.

Selain masalah harga gas yang tinggi, Erry juga mengatakan, minimnya ketersediaan daya listrik di Sumut juga menjadi persoalan lain yang diharapkan segera mendapat solusi.

 “Kita berharap, DPR RI bersama pemerintah pusat duduk bersama mencari solusi dua masalah itu,” ujar Erry.

Sementara Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan menegaskan, persoalan pasokan dan tingginya harga gas sudah menjadi masalah sejak lama di Sumut. Akibtanya, tidak sedikit industri yang gulung tikar.

“Sebelumnya, pernah dialokasikan dana Rp 3 triliun untuk membangun kilang gas di Sumut. Namun akhirnya dipindahkan ke Lampung dan kini kilang tersebut tidak berfungsi,” sebut Gus.

Saat ini, pasokan gas masih tetap ke Sumut, namun harganya sangat tinggi bahkan termahal di Indonesia. “Sumut kan NKRi juga. Tetapu harganya jauh lebih mahal di banding daerah lain,” ujar Gus.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI akan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kebutuhan penurunan harga gas bagi industri di Sumut.

“Kami masih akan membahas persoalan ini dengan pihak terkait malam ini dan besok. Pembahasan di Sumut nantinya melahirkan rekomendasi bagi pemerintah,” kata Gus.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Golkar, Eni Maulani Saragih mengatakan, harga gas di Sumut berkisar US$ 12 MMBTU, terhitung tinggi. Jauh berbeda dengan harga gas di Jatim yang hanya US$ 7,9 MMBTU.

“Bahkan di Sumut pernah mencapai US$ 14 MMBTU. Mahalnya harga gas di Sumut akibat banyaknya mata ranrai pendistribusian dan monopoli PGN,” sebut Eni. Layaknya, sebut Eni, fasilitas strategis seperti gas yang kini di bawah kendali Perusahaan Gas Negara (PGN), harus dapat diakses terbuka. Karena monopoli, harga gas menjadi mahal.

“Padahal kan PGN bukan BUMN murni. Sebanyak 40% saham dikuasai swasta,” tegas Eni.

Sementara anggota DPR RI Satya Widya Yudha dari Golkar mengatakan, Dirjen Migas memegang kunci utama dalam mengkombinasikan peraturan negara dengan melihat aspirasi pasar.

“Kita harus bisa memilih. Mengirit sedikit pendapataan negara dari sektor migas, namun pertumbuhan ekonomi bisa tinggi atau sebaliknya,” katanya.

Perwakilan PGN, Cahyadi menyatakan, kebutuhan gas industri, komersial dan rumahtangga di Sumut mencapai 20 MMscfd perhari, sementara pasokan gas hanya 6 MMscfd. Akibatnya terdapat defisit sebesar 14 MMscfd.

“Sedangkan harga gas perhari ini mencapai US$ 12,22 MMBTU,” sebut Cahyadi.

PGN dan Pertamina serta Dirjen Migas sudah berupaya menurunkan harga gas industri di Sumut, namun memerlukan kebijakan pemerintah.

“Kita masih menunggu kebijakan pemerintah. Kalau sudah ada kebijakan nantinya, kami siap terapkan. Mohon percepatan agar bisa realisasikan,” kata Cahyadi. Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan PT Pertamina (Persero), Yeni Andayani mengatakan, sumber gas di Sumut sangat terbatasyakni dari sumur gas Pangkalan Susu sebanyak 6 MMscfd, Sumur Benggala 2 MMscfd. Jumlah itu juga sebagian digunakan untuk kebutuhan produksi Pertamina.

“Untuk memenuhi kebutuhan perlu sumber LNG lain yang dibeli dan diregasifikasi di Aceh kemudian dibawa ke Belawan. Kami kerjasama dengan PGN,” ujar Yeni.

Duskusi Komisi VII DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun 2015-2016 yang melibatkan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi dan Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masa reses Komisi VII DPR RI di Sumut berlangsung selama 4 hari sejak 20-23 Maret 2016. (RHD)