Antisipasi Nelayan Masuk Perairan Asing, Plt Gubernur Sumut Harapkan Pemkab Anggarkan Pengadaan GPS Nelayan Tradisional

MEDAN  | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta Pemerintah Kabupaten (Pembab) menganggarkan alokasi dana pengadaan Global Positioning System (GPS) bagi nelayan tradisional. Alat tersebut diharapkan dapat mengantisipasi nelayan tradisional tidak memasuki kawasan perairan asing yang dapat berujung dengan penangkapan dan penahanan.

Hal itu disampaikan Tengku Erry Nuradi saat menyambut kedatangan 4 nelayan tradisional asal Kabupaten Langkat dan 3 nelayan asal Kabupaten Deliserdang di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (28/03/2016).

Turut mendapingi para nelayan, Konsulat Jenderal RI di Penang Taufik Rodi, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldy, Ketua HNSI Sumut Syah Afandin dan sejumlah pengurus HNSI lainnya. Para nelayan tersebut sempat ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia akibat tuduhan memasuki kawasan peraran Malaysia.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, para nelayan tradisional, baik itu di pesisir pantai timur maupun pantai barat Sumatera, harus mendapatkan pelatihan dan pembekalan tentang batas wilayah perairan. Selain itu, para nelayan juga dilengkapi dengan alat penunjuk arah dan alat penunjuk posisi agar tidak terjebak dalam persoalan memasuki batas wilayah perairan negara tetangga.

“Pertama, Pemkab bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti HNSI, mendata jumlah nelayan di daerahnya masing-masing. Kemudian para nelayan diberikan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Kartu Nelayan,” ujar Erry.

Pembekalan bagi nelayan, sebut Erry, tidak cukup hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga dilengkapi dengan alat bantu teknologi. “Alat penunjuk arah dan alat penunjuk posisi, sangat penting bagi nelayan tradisional. Pemkab kita harapkan dapat mengambil kebijakan untuk pengadaan ini. Kita tidak mau nelayan tradisional terus mendapat masalah soal batas perairan,” sebut Erry.

Erry juga mengimbau, Pemkab dan HNSI menyusun program peningkatan SDM nelayan tradisional di daerah masing-masing dengan melibatkan para nelayan yang pernah ditahan karena masuk keperairan asing.

“Para nelayan yang pernah ditahan, hendaknya menjadi duta dalam Sosialisasi Nelayan Taat Batas Perairan. Para nelayan nantinya dapat berbagi pengalaman dengan nelayan lain guna menceritakan suka duka selama ditahan. Tujuannya agar nelayan lain tidak melanggar batas perairan dengan negara tetangga,” imbau Erry.

Selain itu, Erry meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut juga menjalin komunikasi harmonis dengan Pemerintah Malaysia terkait persoalan nelayan tradisional dan pelanggaran batas perairan.

“Pertama, lakukan pendataan dan sosialisasi. Kemudian bekali nelayan dengan keahlian navigasi dan penyiapan alat navigasi. Ketiga bangun komunikasi dengan Pemerintah Malaysia. Jika tiga program ini berjalan dengan baik, nelayan tradisional yang bermasalah dengan batas perairan akan berkurang,” harap Erry.

Sementara Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Penang, Taufik Rodi mengatakan, Diraja Malaysia khususnya Pemerintahan Penang, dapat memaklumi kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI yang menenggelamkan kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia.  Selain itu, Taufik juga membantah rumor yang menyebutkan, nelayan Indonesia yang ditangkap mendapat perlakuan tidak manusia di Malaysia.

 “Soal kebijakan menenggelamkan kapal asing yang kedapatan mencuri ikan, tidak ada pengaruhnya bagi pemerintah Malaysia khususnya Pemerintah Penang. Nelayan kita yang ditangkap, masih diperlakukan manusiaswi. Tidak ada istilah balas dendam,” jelas Taufik.  Lebih rinci Taufik mengatakan, nelayan Indonesia yang kini masih ditahan Pemerintah Malaysia sekitar 150 orang dengan masa tahanan antara 1 sampai 3 bulan saja.

“Padahal kalau menurut hukum di Malaysia, minimal bisa sampai setengah tahun. Tetapi karena pertimbangan satu rumpun, sehingga seharusnya hukuman enam bulan, bisa jadi 3 bulan atau 2 bulan saja,” jelas Taufik.

 Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldy mengatakan, alat GPS akan membantu nelayan tradisonal dalam mengenali wilayah perauran. Alat tersebut secara otomatis akan berbunyi 1 atau 2 km saat ingin memasuki perbatasan wilayah antarnegara.  “Biasanya, GPS akan bunyi saat masuk wilayah abu-abu. Tanda itu akan membantu nelayan mengenali lokasinya,” jelas Zonny.

Anggota DPD RI Komite II daerah pemilihan Sumut, Parlindungan Purba, meminta pemerintah mempertegas titik batas wilayah perairan Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Tujuannya agara nelayan tradisional yang tidak dilengkapi alat navigasi canggih dapat mengenali posisi saat menangkap ikan.

“Nelayan ditertibkan artinya kalau mau melaut itu ada surat-surat. Mereka ke perairan Malaysia karena lautnya di sini ikannya kurang, karena itu mangrove, rumah ikan, terumbu karang harus diperbanyak. Kita sangat memerlukan dukungan,” ujar Parlindungan.

Parlindungan juga mengatakan, nelayan tradisional merupakan pahlawan ekonomi dan pangan yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan.

“Sayangnya, banyak nelayan tradisional ditangkap cuma karena permasalahan melewati batas perairan. Persoalannya, semua ini terjadi karena ketidaktahuan mereka,” tambah Parlindungan.

Pemulangan 7 nelayan asal Langkat dan Deliserdang setelah Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, HNSI dan Konjen RI di Penang dan DPD RI melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia.

 “Setelah tiba di Indonesia, kita bawa jumpa Pak Gubernur. Karena mereka ini pahlawan ekonomi dan pangan,” sebut Parlindungan. (RHD)