Pungli Marak Di SMA Negeri 9 Medan. Warga Sesalkan Pj. Walikota Dan DPRD Medan

MEDAN LABUHAN | GLOBAL SUMUT- Di Era Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo masih menunjukkan penurunan mental, khususnya di dunia pendidikan. Serakah dan tamak warnai proses belajar mengajar, tak cukup hanya siasati dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan liar (pungli) terhadap siswa/i tumbuh berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Kamis (10/2/2016).

Seperti di SMA Negeri 9 Medan, berdalih bangun kamar mandi kepala sekolah Rico Marbun lakukan pungli terhadap 805 orang siswa/i yang terdiri dari KLS X, XI, dan KLS XII. Tiap siswa dikenakan Rp. 120 ribu. Parahnya Rico intimidasi siswa yang lambat lunasi pungli tersebut.

Selain itu, Rico Marbun juga lakukan pungli terhadap 79 orang siswa miskin yang menerima BSM. Berdalih uang administrasi kepsek Rico Marbun sunat dana BSM Rp. 100 ribu/siswa, parahnya Rico kawal siswanya saat pencairan dana di Bank BNI Cabang Belawan.

Mental serakah dan tamak Rico Marbun itu juga berlangsung pada pengadaan buku, sementara buku paket ditumpuk di ruang perpustakaan, padahal materi pelajarannya sama.

Kabarnya Kepala sekolah SMA Negeri 9 Rico Marbun berani jadikan sekolah sebagai asset perkaya diri karna punya deking oknum anggota DPRD Medan berinisial LM, tak heran Kepala Dinas Pendidikan kota Medan takut karnanya. Padahal belum lama ini anggota Komisi B DPRD Medan lainnya Marasutan Siregar dalam rapat Paripurna pengesahan APBD Medan sempat paparkan kejahatan kepsek Rico Marbun dan mendesak Walikota Medan untuk mencopot jabatannya. Sayangnya desakan itu terhenti, rumor yang berkembang saling menghargai sesame anggota Dewan.

Pemerhati dunia pendidikan warga lingkungan 8 Kecamatan Medan Labuhan Abdurrahim (41) sesalkan Pejabat Walikota dan DPRD Medan. “Sebagai masyarakat yang peduli dengan pendidikan sangat sesalkan pejabat Walikota dan DPRD Medan yang seakan lakukan pembiaran terhadap pungli di SMA Negeri 9 Medan. Seharusnya sebagai lembaga eksekutif dan legislative peka terhadap ulah yang mencoreng dunia pendidikan tersebut, karna tanpa dunia pendidikan mereka tak akan bisa jadi Walikota dan DPRD. Jangan karna kepentingan segala cara dihalalkan, hidup ini bukannya lama”. Kata Rahim dengan nada kesal.

Sementara pemuka masyarakat Kecamatan Medan Labuhan Nazaruddin (58) mencium adanya peraktek korupsi yang berselubung di balik SMA Negeri 9 Medan. Nazar berharap Kejari Belawan segera lakukan tindakan. “Sepertinya ada peraktek penyimpangan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 9 Medan itu, kita berharap agar Kejari Belawan segera lakukan tindakan, dan jangan menunggu pengaduan walimurid. Ini soal dana bantuan pemerintah dan Kejari Belawan berhak tanpa ada pengaduan warga”. Kata Nazar.

Masih dikatakan Nazar, Korupsi di Jajaran Dinas Pendidikan memang sudah mengakar dan bukan hal yang baru, akan tetapi sebagai masyarakat yang cinta akan Dunia Pendidikan kita terus dan terus memerangi korupsi di Dinas tersebut. Bukti baru yang sama-sama kita ketahui tambah Nazar, Kepala Dinas Pendidikan (Kasidik) Sumut, M Masri sudah di jadikan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan sekolah di SMK Negeri Binaan Prov Sumut tahun anggaran (TA) 2014, senilai Rp 11,57 miliar. Kini, penyidik pun tengah membidik keterlibatan pihak rekanan, yakni CV Mahesa Bahari sebagai perusahaan pemenang lelang pada pengadaan barang di sekolah milik Pemprov Sumut tersebut.Kita dukung Penegak Hukum Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan,yang menangani Kasus tersebut.

Sebagai Kepala Sekolah merupakan amanah yang harus di jalankan, Dana operasional atau Dana BOS yang diterima kepsek bersumber dari APBD kota Medan bukan dana pribadi. Oleh karena itu penggunaannya harus transparan bukan akal-akalan , jika tidak maka terindikasi korupsi, dan kita harap Kejari Belawan ataupun Poldasu segera bertindak”. Harap Nazar.

Kepala sekolah Rico Marbun saat hendak dikonfirmasi globalsumut tak pernah di tempat. Alasannya rapat di dinas pendidikan Medan. Sementara wakil humas (wanita-red) yang tak mau sebutkan namanya belum lama ini enggak komentar. Dirinya ngaku tak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan wartawan. “Saya tak punya wewenang jawab pertanyaan bapak, nanti kalau saya paksakan takut salah dan jadi masalah”elak wasek bidang humas lindungi atasannya. (man/bu).