Plt Gubernur Sumut Erry Nuradi Minta Organda Taat Aturan dan Harus Kedepankan Kenyaman Penumpang

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga taat aturan dan mengedepankan kenyaman penumpang. Harapan tersebut disampaikan Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi pengurus Organda Sumut di ruang kerjanya, lantai 9 kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Jumat (26/2/2016).

Hadir dalam acara itu Ketua DPD Organda Sumut Haposan Siallagan dan sejumlah pengurus lainnya. Sedangkan Plt Gubernur Sumut didampingi Pelaksana Asisten Ekbang Setdaprovsu Ibnu S Hutomo, Kadis Perhubungan Provsu Anthony Siahaan, Karo Perekonomian Provsu Bondaharo Siregar dan Pejabat Eselon 3 Dispenda Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menegaskan, Organda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Polda Sumut harus satu persepsi dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pengelola angkutan darat.

“Banyak persoalan yang dihadapi pengelola angkutan darat. Begitu juga masalah yang dihadapi para penumpang. Pemerintah, pihak keamanan dan Organda harus duduk bersama mencari solusi masalah itu,” sebut Erry.

Erry juga mengimbau Organda melakukan tabulasi jumlah angkutan sekaligus kondisi kelayakannya. Tidak sedikit armada angkutan darat tidak layak jalan, tetapi tetap beroperasi melayani penumpang atau jasa lain.

“Organda kita harapkan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kenyamanan pengguna angkutan. Pelayanan dan fasilitas yang baik sepadan dengan biaya ongkos yang dikenakan kepada panumpang,” pesan Erry.

Erry tidak menutup mata dengan tingginya tingkat persaiangan antara pengusaha angkutan darat. Namun persaingan tersebut jangan sampai merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2015 mengalami perubahan terkait syarat kendaraan umum yaitu harus berbadan hukum.

“Aturan tentang layak tidaknya angkutan darat beroperasi sudah jelas. Oleh karena itu, pengelola angkutan harus mematuhinya. Begitu juga dengan syarat beroperasi kendaraaan umum,” harap Erry.

Erry juga mengatakan, Pemprov Sumut akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat tetang segala perubahan kebijakan terkait aturan angkutan umum, terutama menyahuti usulan Organda Sumut yakni permohonan dispensasi pengurangan pembayaran PKB dan BBNKB.

 “Soal dispensasi pengurangan pembayaran PKB dan BBNKB, Pemprov Sumut akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” sebut Erry.

Sementara Ketua DPD Organda Sumut Haposan Siallagan mengatakan, penerapan Permendagri No. 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 sangat memberatkan. Untuk itu, pengusaha angkutan darat melalui Organda meminta dispensasi pengurangan pembayaran PKB dan BBNKB.

“Bila memungkinkan, kami memohon adanya Pergub terkait penerapan Permedagri Nomor 101 tahun 2014. Sehingga Organda Sumutnya mendapat dispensasi seperti yang telah diterapkan beberapa provinsi di Indonesia, karena kebanyakan organisasi angkutan darat di Sumut belum berbadan hukum,” ujar Haposan.

Organda Sumut juga meminta jaminan keamanan untuk pelaku usaha angkutan darat yang selama ini kerap mendapatkan tindak kekerasan, termasuk perusakan armada saat beroperasi.

 “Sehingga keamanan para supir-supir armada angkutan darat terjamin. Begitu juga dengan kenyamanan para penumpang. Perusakan armada tentu menimbulkan kerugian yang besar bagi para pengusaha angkutan,” jelas Haposan.

Haposan juga berjanji akan menginstuksikan kepada angggota Organda Sumut untuk memperbaiki manajemen pengelolaan angkutan darat di Sumut.

“Organda Sumut khususnya, siap untuk memperbaiki manajemennya guna mendukung peningkatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara,” sebut Haposan. (RHD)