MEDAN |
GLOBAL SUMUT-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut)
menekankan 8 prioritas perhatian pembangunan untuk kawasan pantai timur
Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
2017.
Diantaranya
adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk
mendukung daya saing perekonomian, pengembangan perdesaan dan perkotaan
serta wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Hal
itu disampaikan Plt Gubernur Sumut, Ir H Tengku Erry Nuradi MSi saat
membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Zona I di Medan International Convention
Center (MICC), Senin (29/1/2016) yang berlangsung selama 2 hari. Hadir
dalam kesempatan itu Pelaksana Ketua DPRD Ruben Tarigan, para
bupati/Walikota 14 daerah di kawasan pantai Timur, pimpinan SKPD
Provsu,dan para kepala Bappeda.
Adapun
kedelapan prioritas pembangunan tahun 2017 adalah peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas
pelayanan kesehata, infrastruktur dan pengembangan wilayah,
peningkatandaya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan,
peningkatan ekonomi kerakyatan melaluipemberdayaan koperasi/UMKM,
perluasan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mendukung /
mendorong kebijakan nasional di daerah.
Untuk
peningkatan infrastruktur dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas
jalan, pembangunan jalan told dan kereta api, peningkatan angkutan
sungai danau dan penyeberangan, operasionl bandara dan pelabuhan dan
pengembangan sistem angkutan masal. Selnjutnya memperbaiki irigasi,
pengendalian banjir, pengelolaan DAS, sistem penyediaan air minum
regional Mebidang dan pengembangan air minum wilayah perdesaan.
Terkait
permukiman, tahun 2017 akan dilaksanakan penanganan kawasan kumuh
perkotaan, peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah rakyat.
Selain
itu, pada tahun 2017 diharapkan adanya perwujudan Smart Province,
Pembangunan kawasan olahraga terpadu, hilirisasi produk alumunium dan
perkebunan di kawasan KEK Sei Mangkei yang terintegrasi dengan Kuala
Tanjung.
“Disamping
itu, pengembagan kawasan Bandara Kuyala Namu dengan konsep aerotropolis
dapat dimulai dan pengembagan kota baru di Kawasan Mebidangro dan KEK
Sei Mangkei,” kata Erry.
Diingatkan
Erry, berbagai prioritas perhatian pembangunan tersebut harus
diintegrasikan dalam konteks kewilayahan melalui harmonisasi antara
rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Baik RTRW di tingkat
nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek
lingkungan hidup.
Erry
menekankan, agar dalam pelaksanaan Pra Musrenbang, SKPD Provinsi dapat
menyiapkan draft listing kebutuhan program dan kegiata yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017 per masing-masing sektor per zona wilayah
pembangunan.
Selain
itu, Plt Gubernur meminta agar seluruh pihak pro aktif sehingga dapat
menghasilkan program kegiatanyang berorientasi pada visi misi Sumut,
nawacita dalam dimensi kewilayahan.
“Dalam merumuskan kesepakatan program dan kegiatan agar lebih arif dan adil menghilangkan ego sektoral,” imbuhnya.
Kepala
Bappeda Sumut Arsyad Lubis menjelaskan, pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD
Provinsi Sumut per zona baru pertama kali dilaksanakan mulai tahun ini
merupakan bagian dari inovasi baru dalam perencanaan pembangunan di
Sumut.
Adapun
daerah yang termasuk zona I (kawasa pantai Timur) adalah Kota Medan,
Binjai, TebingTinggi, Tanjung Balai, Siantar, Kabupaten Karo, Langkat,
Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara,
Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan.
Selain itu, zona pembangunan II kawasan Pantai Barat, Zona III kawawasan dataran tinggi (pegunungan) dan Zona IV Kepulauan Nias.
“Melalui
pembahasan per zona wilayah pembangunan diharapkan perencanaan
pembangunan Sumut tahun 2017 tidak saja merumuskan kebutuhan pembangunan
di setiap zona namun lebih dari itu dapat mensinergikan program
kegiatan SKPD,” ujarnya. (RHD
Posting Komentar
Posting Komentar