Saragi Simarmata : Calon Kepala Daerah Di Samosir Harus Miliki "Political Will"

MEDAN  | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Pemerhati Sosial Adat dan Budaya (PASADA) kota Medan Drs Saragi T Simarmata SE Ak MM mengatakan kandidat terpilih nanti harus punya kemauan politik (political will) dalam mewujudkan visi misi yang disampaikan mereka pada saat sosialisasi atau kampanye dengan masyarakat.

Hal ini disampaikannya disela-sela acara Doa Syukur dan Deklarasi PARNA untuk Mensukseskan Pilkada 2015 di Sumatera Utara, Minggu (8/11) di Hotel Tiara Convention Hall Medan yang dihadiri tokoh-tokoh PARNA Se Indonesia.

Karena menurutnya, “salah satu faktor yang selama ini diindikasikan kerap kali menimbulkan konflik kepentingan di pemerintahan, yaitu pejabat yang juga ikut berbisnis, political will dari figur pemimpin adalah hal yang paling penting jika ingin mewujudkan good governance, “ucapnya.

Jadi sebuah pemerintahan yang bersih itu harus berawal dari pemimpin yang bersih, dan juga kemauan politik si pemimpin untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kepentingan atau bisnis yang menguntungkan pribadi maupun kelompoknya.

“Selama ini banyak kepala daerah atau wali kota yang terpilih dan berkuasa cenderung melupakan apa yang dijanjikannya kepada masyarakat pemilih, “kata Saragi.

Rakyat hanya digunakan sebagai tunggangan politik ketika pemilu untuk memenangkan tujuannya. Setelah si calon terpilih, tidak ada kekuatan hukum yang secara tertulis mengikat si terpilih untuk memenuhi tuntutan rakyat yang telah mendukungnya dalam pemilu.

“Saragi menegaskan bahwa Kepala daerah yang baik adalah orang yang mampu melihat potensi daerahnya dan mengubahnya menjadi kelebihan yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah( PAD) serta sekaligus menjaga kearifan lokal yang dimiliki daerahnya, “pungkasnya.

Itu sebabnya, kemauan politik itu menjadi penting bila pemimpin Kabupaten Samosir ke depan mau membawa perubahan yang lebih menjanjikan bagi kehidupan masyarakat.

 “Sebab kalau terpilih nanti cuma mengurus urusan birokrasi pemerintahan, apalagi lebih fokus untuk misi bisnis kekuasaan, maka jangan harap akan ada perubahan signifikan," papar putra asli Sihusapi ini.

Disini political will pemerintah sangat dibutuhkan untuk merespon dinamika masyarakat, bila pemerintah lambat, gairah perubahan akan terhambat sehingga birokrasi tidak efesien, “karena political will harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, ‘tutupnya. (js)