Pembangunan Penguatan Prasarana Balai K3 Medan Tidak Sesuai PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Dan Nomor 4 Tahun 2015

MEDAN DELI | GLOBAL SUMUT-Tercantum di BAB II Pasal 5 (PERPRES) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan/Penambahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Gedung atau Kantor Pemerintahan menerapkan Prinsip-prinsip : Efesien, Efektif, Trasparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif Dan Akutabel. Namun hampir  semua Prisip-prinsip tersebut tidak di Indahkan oleh Drs. Bagas Edi Lukito Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan.

Indrawan SH. Ketua LSM Asosiasi Wartawan Indonesia Sumatera Utara mengatakan " Karena adanya temuan dari rekan-rekan dilapangan tentang adanya Proyek Pembangunan Gedung atau Kantor Pemerintahan yang melanggar (PERPRES) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan/Penambahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,pada tanggal 27 Oktober 2015 kamipun menyurati Drs. Bagas Edi Lukito Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan dengan tujuan Konfirmasi yang lansung diterima oleh Iriyatna Kepala Tata Usaha (KTU), tapi sayang sampai saat ini kami tidak dapat penjelasan, baik dari Iriyana (KTU) ataupun dari Drs. Bagas Edi Lukito Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan " Ujar Indrawan SH.

Pada (PERPRES) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan/Penambahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Gedung atau Kantor Pemerintahan Pasal 7, dimana tercantum harus adanya pembentukan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

namun satupun Organisasi Pengadaan Barang/Jasa tidak ada di bentuk oleh Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan, seolah-olah Proyek tersebut ditutp-tutupi.

Drs. Bagas Edi Lukito Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan selama ada Proyek tersebut jarang ada di kantor dan sering keluar kota atau pulang ( Drs. Bagas Edi Lukito rumahnya di Jakarta-Red) dalam sebulan bisa di hitung pakai jari berapa hari masuk kantor.      " Kami menduga adanya Penyelewngan Dana APBN dan KKN di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan, dan kami berharap agar DPRD Kota Medan, KPK atau intansi yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Gedung atau Kantor Pemerintahan untuk menyelidiki atau memeriksanya " Ujar Indrawan SH. (red)