Dalih Uang Bedah Rumah, Diduga Kades Nagori Maligas I Simalungun Tipu Warga

SIMALUNGUN  | GLOBAL SUMUT-Kades Nagori  Raja Maligas I Disuga melakukan  pengutipan dana untuk biaya bedah rumah sebesar Rp. 50.000 per. kk, Seperti mana di ketahui Penduduk Nagori Raja Maligas sekira 405/kk, jika per Kknya dikutip Rp50.000 maka Kades telah meraup uang dari masyarakat sekitar Rp 50.000 X 405 = 20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan  bedah rumah tersebut merupakan Program dari Pemerintah melalaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Bahkan (PU-Pera) berencana melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa dikenal dengan program bedah rumah. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Kementerian mencatat, dari sekitar 13,5 juta angka backlog alias kekurangan kebutuhan akan rumah di Indonesia, sekitar 3,4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH).  Sedangkan angka pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu rumah.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, tersedia dana Rp 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit,"

Sebelumnya, program bedah rumah telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, ketika penggabungan kementerian dilakukan, program tersebut berkomitmen akan tetap dilaksanakan dan menjadi salah satu program unggulan di Kementerian PU-Pera.

Program BSPS pada dasarnya bukan merupakan bantuan sosial, akan tetapi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat. Serta mendorong Pemda untuk ikut peduli terhadap program perumahan bagi masyarakat yang saat ini masih banyak tinggal di RTLH.

Pemerintapun tidak pernah mengutip dana dari masyarakat untuk melakukan bedah rumah, Namun anehnya di Desa Raja Maligas I , Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, ternyata ada oknum pemerintahan kota dan kabupaten tetap melakukan pengutipan terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi alias masuk kantong sendiri, dengan dalih biaya uang bedah rumah atau lainnya.

Menurut masyarakat Raja Maligas I  kok masi ada kutip lagi dari kami biaya bedah  rumah itu pak, sebesar Rp 50.000 per kk sedangkan pemerintah sudah membantu dan itu merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat supaya rumah masyarakat layak huni beber warga yang kesal.

“Kami disini tak paham atas bedah rumah pak, karena ada oknum yang kutip uang dari kami katanya untuk bedah rumah ya kami kasi lah, setelah kami tunggu-tunggu ternyata cuma satu rumah yang di lakukan bedah rumah, itupun di Huta Tapian Nauli atas nama Sintong Siahaan bantuannya hanya berupa seng sebanyak 64 lembar, paku dan rabung sementara upah tukangnya di tanggung sendiri”terang warga kepada media ini.

Saat ditemukan Kaur Desa memang betul  dikutip biaya bedah rumah dari masyarakat  tapi kami berdua yaitu Tongam br manurung dan didampingi oleh pihak kecamatan, tutur sarma br opung sunggu sebagai kaur desa raja maligas I.

Gimanalah pak, saya disuruh kepala desa dan namanya bawahan harus turut perintah saut sarma baru-baru ini yang ditemui media dikantor desa raja maligas 1  Saat dikompirmasi Liden Sirait Raja Maligas I (kades) beberapa hari yang lalu mengelak, Liden Sirait tidak bisa menjelaskan atas kutipan sebesar Rp 50.000,-/ kk yang di lakukan Kaur Desa kepada warga dengan dalih bedah rumah.Liden Sirait lempar tanggung jawabnya, “Bapak jumpai saja pihak kecamtan bgian Kesra ibu Pangaribuan “Kata Liden Sirait (Kades).

Masyarakat Raja maligas I menta kepada Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM, supaya mantan camat huta bayu raja Manaor silalahi dan ibu pangaribuan ditindak sesuai dengan peraturan  yang berlaku karena sudah melakukan pungli biaya bedah rumah kepada masyarakat Rp. 50.000 per kk, dari jumlah penduduk 405 kk , hanya I unit rumah yang seng,.paku dan rabung yang masih terealisasi. Soalnya tunggu-punya tunggu dan sabar  kamipun sudah bosan  bagusnya uang tersebut  Rp 50.000 di kembalikan kepada kami dan bisa kami pergunakan buat keperluan anak-anak kami yang sekolah, kata warga kesal.  (M.Mangusong)